Tolosa Paz Akui Pajak Ekspor 2008 Rusak Hubungan Peronisme dan Petani

Ketegangan historis antara gerakan Peronis dan sektor agribisnis Argentina kembali menjadi sorotan tajam. Dalam forum bisnis AmCham Agribusiness Forum, anggota parlemen dari fraksi oposisi Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, melontarkan autokritik terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait kebijakan agraria masa lalu.

Tolosa Paz secara gamblang mengakui bahwa konflik regulasi pada era pemerintahan Cristina Fernández de Kirchner telah memicu keretakan struktural yang mendalam dengan produsen pangan nasional. Kebijakan pemungutan pajak ekspor pertanian (retenciones) yang mulanya dirancang sebagai bantalan darurat dinilai telah melenceng menjadi instrumen fiskal permanen yang membebani rantai produksi.

Kronologi Keretakan Relasi Negara dan Agribisnis Argentina

1. Krisis Ekonomi 2001–2002: Pemerintah Argentina memberlakukan skema retensi ekspor komoditas sebagai instrumen darurat untuk menstabilkan kas negara pascakejatuhan ekonomi masif.
2. Maret 2008 (Titik Patah Resolusi 125): Pemerintah memperkenalkan sistem pajak ekspor bergerak (*mobile withholdings*) lewat Resolución 125, yang memicu pemogokan massal petani, blokade jalan berbulan-bulan, dan polarisasi politik nasional yang akut.
3. Dekade Konsolidasi Fiskal (2009–2023): Instrumen yang semula bersifat temporer dipertahankan lintas rezim, mengakibatkan ketidakpastian investasi dan memperlebar jurang pemisah antara kubu Peronisme dan pelaku agribisnis.
4. Era Reformasi Terbuka (2024–Sekarang): Muncul konsensus lintas partai untuk merevisi matriks pajak agraria dan memperbarui kerangka hukum hak kekayaan intelektual benih.

"Konflik Resolusi 125 pada 2008 adalah titik patah utama. Ruang politik kami harus memiliki keberanian untuk belajar dari kesalahan sendiri guna merekonstruksi proyek nasional yang kembali memandang produksi secara jujur," tegas Victoria Tolosa Paz.

Desakan Reformasi Matriks Pajak dan Regulasi Benih

Tolosa Paz menyoroti bahwa ketergantungan kronis anggaran negara terhadap retensi ekspor telah mematikan daya saing petani lokal. Ia mendesak adanya kesepakatan politik lintas fraksi guna menyusun matriks perpajakan baru yang memberikan kepastian hukum jangka panjang, tanpa terombang-ambing oleh pergantian rezim pemerintahan.

Selain reformasi perpajakan, agenda mendesak yang disuarakan adalah pengesahan undang-undang benih modern. Kerangka regulasi baru ini dinilai mutlak untuk menjamin hak cipta riset bioteknologi sekaligus melindungi kapasitas produksi petani domestik dari monopoli yang tidak adil.

Konvergensi Politik Menuju Perjanjian Internasional UPOV-91

Di panggung forum yang sama, dinamika politik bergeser ke arah konvergensi regulasi global. Senator nasional dari kubu pemerintah La Libertad Avanza (LLA), Joaquín Benegas Lynch, mengonfirmasi bahwa aksesi Argentina ke konvensi internasional UPOV-91 kini berada di ambang finalisasi.

Benegas Lynch menegaskan bahwa kesepakatan antara asosiasi produsen pertanian dan industri pemuliaan benih telah mendekati titik temu. Langkah harmonisasi standar internasional ini diproyeksikan akan membuka keran investasi bioteknologi pertanian bernilai ratusan juta dolar ke pasar Argentina dalam beberapa tahun ke depan.