TNI di Kejaksaan Agung Kontroversi Backing dan Kepastian Hukum

Jakarta, Lurusin.com – Perdebatan seputar kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung operasional Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mencuat setelah muncul tudingan bahwa sejumlah prajurit menjadi backing dalam penggeledahan dan penanganan perkara besar. Isu ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah penugasan tersebut memperkuat kepastian hukum atau justru membuka celah intervensi militer terhadap proses peradilan sipil?

Konteks Penugasan dan Regulasi

Penempatan TNI di lingkungan Kejaksaan bukanlah fenomena baru. Dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang memungkinkan pengerahan personel untuk membantu tugas instansi sipil dalam kerangka operasi militer selain perang (OMSP). Kejagung dan Mabes TNI telah memiliki nota kesepahaman (MoU) yang mengatur teknis bantuan pengamanan, terutama untuk perkara yang berpotensi menimbulkan resistensi tinggi, seperti tindak pidana korupsi kelas kakap, kejahatan transnasional, atau penanganan tersangka di wilayah konflik.

Namun, pada praktiknya, kehadiran seragam militer di lokasi penggeledahan atau saat pengawalan tersangka kerap menimbulkan persepsi negatif. Banyak kalangan menilai hal itu sebagai bentuk backing yang mengaburkan supremasi sipil dan menambah kekuatan eksekutif secara berlebihan.

Persepsi Backing dan Kekhawatiran Publik

Koalisi masyarakat sipil, melalui Jaringan Pemantau Peradilan, mengemukakan bahwa penggunaan atribut militer dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan memberikan kesan intimidasi.

“Kami tidak mempersoalkan TNI membantu dari sisi keamanan, tetapi ketika personel bersenjata lengkap ikut masuk ke ruang sidang atau lokasi penggeledahan tanpa identitas tugas penegakan hukum yang jelas, itu sudah melampaui batas bantuan teknis. Ini bisa dimaknai sebagai tekanan psikologis,”

Kecemasan publik juga terkait dengan potensi konflik kepentingan. Beberapa kasus yang melibatkan kerabat atau mitra bisnis petinggi TNI disebut-sebut mendapat perlakuan berbeda, meski Kejagung membantahnya. Transparansi dalam pemilihan perkara yang layak didampingi TNI pun dipertanyakan.

Klarifikasi dan Pembelaan Kejaksaan

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) menegaskan bahwa kolaborasi ini semata-mata untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses hukum. Bantuan TNI, katanya, terbatas pada pengamanan fisik dan tidak akan pernah masuk ke ranah teknis yudisial.

“Tidak ada satu pun jaksa yang mengizinkan intervensi. TNI hadir karena kami meminta bantuan untuk pengamanan, bukan untuk memengaruhi konstruksi perkara. Itu garis merah yang tak bisa dilanggar,”

Senada, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebelumnya menekankan bahwa prajurit yang diturunkan hanya bertugas menjaga situasi kondusif, serupa dengan dukungan TNI saat pengamanan pemilu atau bencana alam. Ia meminta publik tidak menghubungkannya dengan dwifungsi militer zaman Orde Baru.

Konsolidasi Negara versus Mundur ke Masa Lalu

Pendukung penugasan ini berargumen bahwa negara membutuhkan konsolidasi kewenangan untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks. Pendekatan whole-of-government dianggap efektif agar pelaku korupsi besar tidak bisa melawan dengan kekuatan massa atau ancaman fisik. Di sisi lain, para pengkritik menilai bahwa memperkuat institusi penegak hukum sipil adalah rute yang lebih demokratis ketimbang merangkul militer kembali.

Pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia, Bivitri Susanti, mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan TNI di ranah sipil harus melalui pengawasan ketat parlemen dan tertib administrasi.

“Hukum harus menjadi panglima, bukan seragam. Kita tak bisa mengulang sejarah kelam di mana militer menjadi alat politik. Jika darurat sekalipun, akuntabilitas publik tak boleh dikorbankan,”

Mencari Titik Keseimbangan

Saat ini DPR berencana memanggil Kejaksaan Agung dan Kementerian Pertahanan untuk meminta penjelasan mengenai protokol bantuan TNI. Publik berharap agar pembahasan ini menghasilkan aturan yang lebih rinci, termasuk kriteria perkara, batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan. Kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat adalah dua pilar yang harus tetap berdiri di tengah upaya konsolidasi negara.