SPAI Desak Upah Minimum dan Audit Biaya dalam Perpres Ojol

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah memasukkan jaminan pendapatan minimum bulanan bagi pengemudi ojek online dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Pekerja dan Pengemudi Ojol. Organisasi tersebut menilai para pengemudi layanan transportasi dan pengantaran makanan selama ini tidak memiliki kepastian penghasilan, sehingga dibutuhkan standar upah yang sejalan dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah.

Tuntutan Upah Minimum Pengemudi Ojol

Berdasarkan verifikasi terhadap aspirasi yang disampaikan, SPAI menjadikan angka upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp 5,7 juta per bulan sebagai acuan ideal. Klaim bahwa pengemudi ojol berhak memperoleh upah minimum bulanan yang layak bersumber dari tuntutan serikat pekerja dalam proses pembahasan rancangan peraturan presiden.

Faktanya adalah, hingga saat ini skema penghasilan pengemudi ojol masih berbasis sistem bagi hasil dan insentif yang sepenuhnya ditentukan oleh platform aplikasi. Data menunjukkan pendapatan pengemudi sangat fluktuatif dan bergantung pada jumlah pesanan, jam kerja, serta kebijakan tarif yang kerap berubah tanpa konsultasi dengan perwakilan pengemudi di lapangan.

Poin kunci dalam tuntutan ini adalah pengakuan bahwa pengemudi bukan sekadar mitra, melainkan pihak yang menanggung biaya operasional penuh, mulai dari bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga asuransi. Dengan demikian, perhitungan upah minimum yang diajukan dianggap sebagai langkah untuk menutup kesenjangan antara beban kerja dan pendapatan yang diterima.

Tarif Tidak Boleh Ditentukan Tanpa Audit Biaya

Selain persoalan upah, SPAI juga menyoroti mekanisme penetapan tarif layanan pengantaran makanan. Menurut serikat tersebut, tarif yang berlaku di aplikasi tidak boleh ditentukan tanpa audit biaya yang transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pengemudi.

Klaim bahwa penetapan tarif harus didasari audit biaya bertujuan memastikan setiap komponen pengeluaran benar-benar diperhitungkan sebelum angka akhir diputuskan. Sumber resmi dari sisi serikat pekerja menegaskan bahwa tanpa audit menyeluruh, tarif yang ditetapkan berpotensi tidak mencerminkan biaya riil yang ditanggung pengemudi dalam satu kali perjalanan pengantaran.

Bertentangan dengan asumsi bahwa tarif murah selalu menguntungkan konsumen, serikat menilai tarif yang terlalu rendah justru menekan kualitas layanan dalam jangka panjang. Bukti dari berbagai kajian menunjukkan penurunan tarif kerap diimbangi dengan berkurangnya minat pengemudi untuk bekerja, yang pada akhirnya memperlambat waktu pengantaran dan merugikan pengguna layanan itu sendiri.

Peran Pemerintah dalam Penyusunan Perpres

Peraturan presiden yang tengah disiapkan pemerintah diharapkan menjadi payung hukum pertama yang mengatur perlindungan pengemudi ojol secara komprehensif. Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain skema kemitraan yang lebih adil, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pengemudi dan platform aplikasi.

Namun, verifikasi terhadap substansi rancangan menunjukkan belum ada kepastian apakah tuntutan upah minimum bulanan akan diakomodasi. Sumber resmi dari kalangan pemerintah menyebut perlindungan akan dirancang tanpa mengubah status hukum pengemudi sebagai mitra, sehingga skema upah minimum konvensional berpotensi sulit diterapkan secara langsung.

Data menunjukkan ketegangan antara aspirasi serikat pekerja dan posisi platform aplikasi masih menjadi titik krusial dalam pembahasan. SPAI menilai, jika pemerintah hanya mengatur tarif tanpa menjamin pendapatan minimum, maka perlindungan yang dijanjikan tidak akan menyentuh akar persoalan yang dihadapi pengemudi sehari-hari.

Rekomendasi dan Langkah ke Depan

Berdasarkan verifikasi atas seluruh aspirasi yang disampaikan, SPAI merekomendasikan tiga hal utama. Pertama, penetapan standar pendapatan minimum bulanan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi tiap daerah. Kedua, audit biaya operasional yang transparan sebelum tarif layanan ditetapkan. Ketiga, keterlibatan perwakilan pengemudi dalam setiap pengambilan kebijakan tarif oleh platform.

Serikat pekerja menegaskan tuntutan ini bukan sekadar permintaan kenaikan angka, melainkan upaya menciptakan kepastian hukum bagi jutaan pengemudi yang menggantungkan penghidupan pada platform digital. Tanpa jaminan tersebut, klaim perlindungan pekerja dalam peraturan presiden dinilai hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata di lapangan.

Hingga berita ini ditulis, pemerintah belum memberikan jawaban resmi terkait besaran angka upah minimum yang diajukan serikat pekerja. Publik dan para pengemudi menantikan kepastian dari peraturan presiden yang direncanakan terbit, seraya berharap seluruh komponen biaya dan kebutuhan hidup layak benar-benar menjadi dasar perhitungan tarif maupun pendapatan.

Kesimpulannya, tuntutan SPAI mengenai upah minimum bulanan dan audit biaya dalam penetapan tarif merupakan langkah yang relevan dengan kebutuhan perlindungan pengemudi ojol. Namun, implementasinya masih menggantung pada kesepakatan antara pemerintah, platform aplikasi, dan serikat pekerja dalam penyusunan peraturan presiden.