Serikat Ojol Tolak Status UMKM, Sebut Hanya Ilusi Administratif

Rencana pemerintah menerbitkan regulasi baru yang memberikan status Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada para pengemudi ojek online (ojol) menuai gelombang penolakan. Alih-alih dianggap sebagai solusi, langkah tersebut justru dinilai sebagai “ilusi administratif” yang tidak menyelesaikan persoalan mendasar para pengemudi. Serikat pekerja ojol dengan tegas menyuarakan penolakan dan mendesak pengakuan sebagai pekerja dengan kategori khusus agar mendapatkan hak-hak yang layak dan perlindungan kerja yang sejati.

Wacana yang bergulir dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) itu memunculkan perdebatan sengit antara pemerintah, platform aplikator, dan organisasi pengemudi. Pemerintah memandang formalisasi ojol sebagai UMKM dapat membuka akses lebih luas terhadap perbankan, legalitas usaha, serta berbagai program pemberdayaan. Namun, serikat pekerja melihatnya dari sisi yang berlawanan: status tersebut justru berpotensi mengaburkan hubungan kerja dan melemahkan posisi tawar pengemudi di hadapan raksasa teknologi. Berikut ulasan menyeluruh mengenai plus minus status UMKM bagi ojol beserta akar penolakan yang mengemuka.

Manfaat Status UMKM yang Dijanjikan

Pemerintah berargumen bahwa dengan menjadi UMKM, para pengemudi akan memperoleh legalitas formal sebagai pelaku usaha mandiri. Hal ini diyakini dapat mempermudah akses ke layanan keuangan, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah, tabungan, hingga asuransi mikro. Selain itu, status UMKM membuka pintu bagi pengemudi untuk mengikuti pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, dan berbagai insentif fiskal yang selama ini hanya dinikmati oleh sektor usaha formal. Dalam kerangka pikir ini, ojol tidak lagi dilihat sebagai buruh yang bergantung pada satu pemberi kerja, melainkan wirausahawan yang menjual jasanya sendiri.

Dari sudut pandang regulasi, penyematan status UMKM juga diproyeksikan mampu mendorong para pengemudi untuk membayar pajak secara terstruktur melalui skema Pajak Penghasilan Final UMKM yang hanya sebesar 0,5 persen dari omzet. Ini dianggap sebagai langkah “memutihkan” sektor informal yang selama ini luput dari pencatatan ekonomi nasional. Namun, seluruh potensi manfaat tersebut mendapatkan bantahan keras dari kalangan pengemudi dan serikat pekerja.

Ilusi di Balik Label Wirausaha

Serikat pekerja ojol menilai pemberian status UMKM tidak lebih dari ilusi administratif yang menutupi ketimpangan relasi kuasa antara pengemudi dan platform digital. Mereka menegaskan bahwa hubungan antara ojol dan aplikator sangat jauh dari ciri wirausaha mandiri. Pengemudi tidak memiliki kendali atas penentuan tarif, tidak bisa membangun basis pelanggan sendiri, dan sepenuhnya tunduk pada sistem algoritma yang dikelola secara sepihak oleh perusahaan. Dalam praktik sehari-hari, pengemudi bekerja berdasarkan perintah yang masuk melalui aplikasi, dengan sanksi “putus mitra” jika tidak memenuhi standar performa yang ditetapkan tanpa negosiasi.

Dengan status UMKM, serikat khawatir platform justru semakin leluasa melepaskan tanggung jawab ketenagakerjaan. “Kami tidak mendapatkan kepastian pendapatan, perlindungan keselamatan, maupun hak-hak dasar pekerja,” ujar seorang perwakilan serikat. Mereka menilai label UMKM hanya akan memperkuat argumen platform bahwa pengemudi adalah mitra usaha, bukan pekerja, sehingga hak seperti jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan upah layak akan semakin sulit diperjuangkan. Sumber pendapatan yang fluktuatif tanpa jaring pengaman sosial dianggap sebagai risiko yang terlalu besar untuk ditukar dengan sekadar legalitas usaha di atas kertas.

Tuntutan Kategori Pekerja Khusus

Menolak dikotomi antara buruh formal dan pengusaha mikro, serikat mengusulkan pengakuan sebagai pekerja khusus atau pekerja platform yang memiliki karakteristik kerja hibrida. Konsep ini mengakui adanya elemen kemitraan sekaligus hubungan kerja yang memerlukan intervensi perlindungan. Dalam skema ini, pengemudi tetap dapat mempertahankan fleksibilitas jam kerja, namun berhak atas paket jaminan sosial dasar yang mencakup asuransi kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta tabungan pensiun yang kontribusinya dapat dibagi antara pengemudi, platform, dan pemerintah.

Selain jaminan material, tuntutan pekerja khusus juga menyasar transparansi algoritma. Para pengemudi sering terjebak dalam praktik “shadow banning” atau penghentian akun tanpa penjelasan rinci. Dengan status pekerja khusus, diharapkan akan terbentuk mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan terbuka. Serikat merujuk pada praktik di sejumlah negara Uni Eropa yang mulai menerapkan “presumption of employment” bagi pekerja gig, sehingga beban pembuktian hubungan kerja berada pada platform, bukan pada individu pengemudi.

Tarikan Kepentingan dan Jalan Kompromi

Menganalisis secara objektif, pemberian status UMKM dan tuntutan pekerja khusus memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Status UMKM memang membuka akses kredit yang mungkin dibutuhkan pengemudi untuk membeli kendaraan atau memperbaiki unit yang rusak. Namun, akses ini tidak menyertakan perlindungan dari ketidakpastian pendapatan yang menjadi keresahan utama. Di sisi lain, pengakuan pekerja khusus berpotensi menyediakan jaminan yang lebih konkret, tetapi jika tidak dirancang dengan hati-hati dapat meningkatkan biaya operasional platform yang pada akhirnya dibebankan ke pengemudi melalui potongan komisi lebih besar atau kenaikan tarif layanan yang menurunkan permintaan.

Sejumlah pengamat menyarankan agar pemerintah merancang kerangka regulasi hibrida yang memisahkan aspek kewirausahaan dan aspek hubungan kerja secara jelas. Misalnya, pengemudi dapat berdiri sebagai entitas usaha kecil untuk mengakses pembiayaan, tetapi secara bersamaan dilindungi oleh undang-undang yang mengatur hak minimum pekerja platform. Model seperti ini memungkinkan ojol memperoleh keleluasaan berusaha tanpa mengorbankan standar hidup yang layak.

Perpres yang sedang dimatangkan diharapkan tidak sekadar menjadi upaya administrasi pencatatan, melainkan solusi yang menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Suara serikat pekerja ojol yang menolak status UMKM dan menuntut pengakuan khusus harus menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak terjebak dalam solusi cepat yang kehilangan substansi. Kesejahteraan jutaan pengemudi bergantung pada keberanian merumuskan definisi kerja yang baru, yang lebih adil dan sesuai dengan realitas era digital.