SEOUL — Calon Menhan Korsel Akui Bertanggung Jawab atas Kemelut Darurat Militer

Nominasi Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kang Shin-chul, secara terbuka menyatakan rasa tanggung jawab yang mendalam serta permohonan maaf kepada publik atas keterlibatan militer dalam deklarasi darurat militer singkat pada akhir 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Kang dalam sidang uji kepatutan dan kelayakan di hadapan parlemen di Seoul, di tengah sorotan tajam publik terhadap netralitas militer dan krisis konstitusional yang membayangi negeri ginseng tersebut.

Kang, seorang mantan jenderal bintang empat yang diproyeksikan memimpin kementerian pertahanan, berjanji akan merestrukturisasi komando militer guna memastikan angkatan bersenjata tidak lagi terseret ke dalam pusaran politik praktis. Penunjukan dirinya dinilai sebagai langkah krusial pemerintah dalam memulihkan integritas institusi pertahanan setelah gelombang ketidakpercayaan publik mencapai titik tertinggi.

Kronologi Krisis Darurat Militer 2024

Langkah penyelidikan parlemen dan pengusutan yudisial membeberkan kembali rangkaian peristiwa menegangkan yang memicu krisis politik terbesar di Korea Selatan dalam beberapa dekade terakhir:

1. 3 Desember 2024 (Malam Hari): Presiden Yoon Suk Yeol secara mendadak mengumumkan darurat militer darurat, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintahan dan bersimpati pada kekuatan anti-negara.
2. Pengerahan Pasukan Khusus: Satuan komando militer dan helikopter dikerahkan untuk mengepung Kompleks Majelis Nasional di Yeouido guna memblokir akses para anggota legislatif.
3. 4 Desember 2024 (Dini Hari): Sebanyak 190 anggota parlemen berhasil menembus barikade dan secara bulat meloloskan mosi pencabutan darurat militer, memaksa militer menarik kembali pasukannya dalam kurun waktu enam jam.
4. Penyelidikan Menyeluruh: Pengadilan dan kejaksaan menggelar investigasi intensif terhadap jajaran komando militer, menteri pertahanan saat itu, serta menyeret Presiden Yoon ke dalam proses pemakzulan.

"Sebagai perwira militer yang telah mengabdi puluhan tahun, saya merasakan beban tanggung jawab yang sangat berat dan rasa penyesalan mendalam kepada seluruh rakyat atas trauma institusional yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer tersebut," tegas Kang Shin-chul dalam kesaksiannya.

Agenda Reformasi dan Netralitas Komando Militer

Dalam pemaparannya di hadapan komite pertahanan parlemen, Kang menggarisbawahi sejumlah langkah konkret yang akan diambil guna mereformasi tubuh Militer Korea Selatan (ROK Armed Forces). Menurutnya, pemulihan moral prajurit dan penegakan supremasi hukum adalah prioritas yang tidak dapat ditawar.

• Pemberdayaan Rantai Komando Konstitusional: Memastikan seluruh perintah operasional militer tunduk pada batasan undang-undang dasar dan pengawasan sipil.
• Pencegahan Intervensi Politik: Menghapus pengaruh faksi-faksi internal yang rentan disalahgunakan oleh kekuasaan eksekutif di luar kerangka hukum pertahanan.
• Kesiapsiagaan Pertahanan Terhadap Korea Utara: Memulihkan fokus strategis militer pada pengawasan perbatasan dan kesiapan menghadapi ancaman rudal serta nuklir Pyongyang tanpa terdistraksi dinamika domestik.

Kandidatur Kang Shin-chul dipandang sebagai ujian berat bagi stabilitas keamanan nasional Korea Selatan. Di satu sisi, ia harus menenangkan kegelisahan publik dan parlemen oposisi; di sisi lain, ia dituntut menjaga kesiapan tempur aliansi Seoul-Washington di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Semenanjung Korea.