Sanksi Barat Dinilai Justru Untungkan Netanyahu Jelang Pemilu Israel

Langkah diplomatik sejumlah negara Barat yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap pemukiman ilegal di Tepi Barat memicu perdebatan sengit di panggung politik internasional. Alih-alih melunakkan kebijakan ekspansi Israel, kebijakan larangan dagang yang dipelopori Inggris bersama Prancis dan Kanada dinilai sejumlah diplomat dan pengamat justru berisiko menjadi senjata politik efektif bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengonsolidasikan basis pemilih sayap kanan menjelang pemilu 27 Oktober mendatang.

Gelombang Boikot Perdagangan dari London hingga Ottawa

Ketegangan bermula ketika Perdana Menteri Inggris mengumumkan larangan total terhadap aktivitas perdagangan produk-produk yang berasal dari pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Wilayah tersebut telah lama dinyatakan ilegal di bawah hukum internasional, namun pembangunannya terus dipercepat selama era kepemimpinan Netanyahu di tengah maraknya kekerasan pemukim ekstremis terhadap warga Palestina.

Langkah tegas London tersebut segera diikuti oleh Prancis dan Kanada, dengan dukungan terbuka dari sembilan negara Barat lainnya. Namun, manuver ini dinilai sarat dengan kalkulasi politik domestik masing-masing negara dan memicu kekhawatiran diplomatik terkait pemilihan waktu penerapannya.

"Secara justifikasi hukum dan moral, alasannya sangat kuat. Namun menjelang pemilu, saya khawatir langkah ini justru akan diinstrumentalisasi oleh pemerintah Israel untuk kepentingan elektoral," ujar seorang diplomat Eropa yang berbicara secara anonim.

Kronologi Eskalasi Diplomatik dan Langkah Balasan Tel Aviv

Respons keras dari pemerintah Israel memperlihatkan bagaimana isu kedaulatan segera dikapitalisasi melintasi batas-batas faksi politik di dalam negeri. Berikut adalah rentetan eskalasi yang terjadi:

1. Deklarasi Sanksi Ekonomi: Inggris memutus hubungan dagang dengan entitas bisnis di pemukiman Tepi Barat, disusul pembatasan serupa oleh sekutu Barat.
2. Tindakan Balasan Cepat: Pemerintah Israel langsung mengeluarkan perintah penutupan Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem sebagai bentuk protes diplomatik keras.
3. Penyatuan Suara Lintas Partai: Tokoh oposisi sentris seperti mantan PM Yair Lapid mengkritik keputusan Inggris sebagai langkah yang keliru, meski tetap menyalahkan Netanyahu atas kegagalan diplomasi mencegah isolasi internasional.

Konsolidasi Sayap Kanan dan Efek Bumerang Elektoral

Pakar sejarah gerakan pemukim dari Universitas Haifa, Sara Yael Hirschhorn, menyoroti bahwa tekanan luar negeri saat sentimen patriotik masih membara pascaserangan 7 Oktober 2023 justru akan memicu efek bumerang politik. Narasi bahwa Israel tengah "dikepung" oleh tekanan asing berpotensi memobilisasi massa pemilih untuk merapat ke koalisi sayap kanan.

"Kebijakan ini tampaknya berpotensi menjadi bumerang secara spektakuler. Sanksi ini memberi amunisi baru bagi partai-partai sayap kanan kecil untuk melampaui ambang batas parlemen dengan menjual narasi perlawanan terhadap intervensi asing," jelas Hirschhorn.

Dengan pendaftaran pemilih dan kampanye yang kian memanas menuju hari pemungutan suara, sanksi Barat yang dimaksudkan untuk menekan laju aneksasi wilayah diprediksi akan menjadi kartu truf bagi Netanyahu dalam mempertahankan kekuasaannya di Knesset.