Review Motor Listrik BGN: Klaim Tepat Sasaran Terverifikasi?

Sebuah pernyataan dari Badan Galangan Nasional (BGN) menyatakan bahwa pemanfaatan ribuan unit sepeda motor listrik yang telah didistribusikan kini memasuki tahap kajian ulang. Tujuannya, agar penyaluran tepat sasaran. Klaim ini muncul di tengah sorotan publik terhadap efektivitas program elektrifikasi kendaraan dinas dan bantuan pemerintah.

Klaim yang Beredar

BGN mengklaim penggunaan ribuan unit motor listrik itu kini dalam proses kajian ulang agar tepat sasaran.

Klaim tersebut mengesankan ada langkah korektif serius terhadap temuan ketidaktepatan distribusi sebelumnya. Namun, tidak disertai detail metodologi, indikator keberhasilan, maupun laporan awal tentang sejauh mana ketidaktepatan itu terjadi.

Verifikasi Lapangan dan Dokumen

Berdasarkan verifikasi, tim Lurusin menelusuri tiga jalur: dokumen pengadaan, data distribusi, dan konfirmasi ke penerima manfaat. BGN memang memiliki program pengadaan 5.000 unit motor listrik yang dianggarkan pada tahun anggaran 2023, tercantum dalam kontrak nomor BGN/2023/ELEC-05. Namun, laporan realisasi per 30 September 2024 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menunjukkan baru 4.200 unit yang tercatat terdistribusi, dan dari jumlah itu, sekitar 1.800 unit tidak aktif berdasarkan data GPS yang dipasang di setiap kendaraan. Data ini penelusuran kami peroleh dari Sistem Monitoring Aset Negara (SIMAN) yang bisa diakses publik secara terbatas melalui permintaan informasi.

Selanjutnya, kami memeriksa apakah "kajian ulang" benar terjadi. Surat Edaran Direktur Utama BGN No. SE-12/BGN/IX/2024 tertanggal 15 September 2024, yang kami verifikasi langsung ke bagian humas, memang memerintahkan evaluasi penggunaan oleh tim internal. Namun, surat tersebut tidak merinci tenggat waktu, kriteria evaluasi, maupun rencana tindak lanjut. Tim internal yang dibentuk hanya berjumlah tiga orang tanpa anggaran khusus, sehingga kapasitas evaluasi terbatas.

Data Penerima dan Ketidaktepatan Sasaran

Kriteria penerima program menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 45/2022 adalah instansi pemerintah di daerah terpencil dan UMKM logistik. Tetapi, berdasarkan data distribusi yang kami peroleh dari permohonan informasi ke BGN, sekitar 62% unit dikirim ke kota-kota besar dengan infrastruktur listrik mapan, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Profil penerima di lapangan juga menunjukkan banyak unit diberikan kepada dinas-dinas yang sudah memiliki kendaraan operasional memadai, alih-alih kelompok sasaran prioritas. Sebagai bukti, di Jakarta Selatan, 120 unit terparkir di halaman kantor kecamatan tanpa digunakan selama lebih dari tiga bulan, dikonfirmasi oleh lurah setempat melalui wawancara.

Fakta ini bertentangan dengan klaim bahwa kajian ulang untuk tepat sasaran merupakan respons terhadap masalah fundamental. Sebaliknya, kajian tersebut muncul setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juli 2024 menemukan potensi pemborosan Rp 27 miliar dari 1.800 unit yang tidak termanfaatkan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 12/LHP/XVII/07/2024 menyatakan program tidak memenuhi asas kemanfaatan. Dengan demikian, kajian ulang lebih bersifat reaktif terhadap tekanan audit, bukan inisiatif proaktif.

Kesimpulan Verifikasi

Klaim bahwa ribuan motor listrik BGN tengah dikaji ulang agar tepat sasaran adalah SEBAGIAN BENAR. Memang benar ada surat edaran evaluasi internal. Akan tetapi, fakta distribusi menunjukkan sebagian besar unit sudah salah sasaran sejak awal, dan proses evaluasi yang ada tidak cukup kuat untuk memperbaiki ketidaktepatan struktural. Data menunjukkan 43% unit tidak aktif, dan mayoritas dikirim ke wilayah yang tidak sesuai kriteria. Tanpa rencana riil relokasi atau penarikan aset, klaim "kajian ulang" hanya menyesatkan publik dengan kesan perbaikan yang belum terbukti implementasinya.