Profesor Raymond Ungkap Tantangan dan Harapan Industri Farmasi Indonesia

JAKARTA – Sorotan terhadap kemandirian dan daya saing industri farmasi nasional kembali mengemuka. Sebuah perspektif segar datang dari kalangan akademisi yang selama ini konsisten menyuarakan pentingnya riset dan pengembangan di sektor kesehatan. Pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa Indonesia perlu segera melakukan lompatan strategis agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok obat global.

Memetakan Kembali Fondasi Inovasi Lokal

Dalam berbagai kesempatan, sosok yang lama berkecimpung di dunia ilmu kefarmasian itu menekankan bahwa potensi sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya dimaksimalkan. Bahan baku obat yang melimpah, mulai dari tanaman herbal endemik hingga mikroba unik di lautan, masih banyak yang sekadar menjadi komoditas ekspor mentah. Padahal, jika diolah melalui riset yang mendalam, material tersebut dapat menjadi sediaan farmasi bernilai tambah tinggi. Faktanya, sekitar 90% bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor, sebuah ironi bagi negara dengan biodiversitas luar biasa.

Kesenjangan itu dinilai tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga ekosistem yang belum sepenuhnya terhubung. Laboratorium di perguruan tinggi kerap menghasilkan riset yang berhenti di jurnal ilmiah, tanpa adanya jembatan menuju industrialisasi. Di sinilah diperlukan peran intermediator yang mampu menerjemahkan temuan dasar menjadi prototipe siap skala produksi, serta regulasi yang memudahkan alih teknologi tanpa mengorbankan standar keamanan.

Kecepatan Regulasi dan Akselerasi Teknologi Kesehatan

Isu lain yang disoroti adalah kecepatan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi kedokteran mutakhir. Kemunculan terapi berbasis sel punca, pengobatan presisi, serta nanoteknologi dalam sistem penghantaran obat menuntut kerangka aturan yang responsif. Jika proses perizinan dan uji klinis tidak direkayasa agar lebih lincah, maka inovasi dalam negeri akan selalu tertinggal dibandingkan negara tetangga yang lebih dulu membuka diri terhadap perubahan. Sebagai contoh, beberapa negara di Asia Tenggara telah memiliki regulatory sandbox untuk produk bioteknologi kesehatan, sementara Indonesia masih berjalan dengan prosedur konvensional yang memakan waktu bertahun-tahun.

Namun demikian, bukan berarti semua harus serba longgar. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi fondasi, khususnya dalam melindungi subjek penelitian dan memastikan efikasi obat. Poin yang diajukan adalah perlunya sinkronisasi antar-lembaga, mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Riset dan Teknologi, sehingga ada satu visi yang jelas mengenai target jangka panjang kemandirian farmasi. Tanpa orkestrasi yang baik, setiap kemajuan hanya akan bersifat parsial dan mudah terdegradasi oleh dinamika pasar global.

Membangun Talenta Riset yang Berdaya Saing Global

Selain regulasi dan infrastruktur, modal manusia merupakan pilar yang tidak bisa ditawar. Indonesia dikaruniai jumlah penduduk muda yang besar, namun jumlah peneliti per satu juta penduduk masih jauh di bawah rata-rata negara maju. Diperlukan program intensif yang tidak hanya mengirimkan calon peneliti ke luar negeri, tetapi juga membangun pusat riset bertaraf internasional di dalam negeri sehingga pengetahuan yang dimiliki dapat bersirkulasi dan berkembang secara mandiri. Konsep kolaborasi triple helix antara akademisi, pemerintah, dan industri harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar jargon dalam dokumen perencanaan.

Langkah konkret yang diusulkan adalah menciptakan dana abadi riset farmasi yang dikelola secara independen dan berkelanjutan, sehingga peneliti tidak lagi bergantung sepenuhnya pada anggaran negara yang fluktuatif. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai uji praklinis, produksi lot percontohan, hingga pendaftaran paten internasional. Imbal hasilnya diharapkan tidak hanya berupa obat-obatan baru, tetapi juga generasi ilmuwan yang terbiasa berpikir komersial dan berorientasi masalah nyata di masyarakat.

Dalam skema seperti ini, universitas berperan tidak sekadar sebagai menara gading, melainkan sebagai dapur inovasi yang siap menyuplai solusi bagi problem kesehatan nasional. Mulai dari penyakit infeksi tropis yang sering diabaikan oleh produsen obat multinasional, hingga penyakit degeneratif yang insidensinya meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat urban.

Dari Opini ke Arah Kebijakan

Apa yang disampaikan oleh figur dari Unika Atma Jaya Jakarta itu sesungguhnya bukanlah kritik tanpa dasar, melainkan cermin realitas yang telah lama terlihat namun kerap diabaikan. Pandangannya menunjukkan bahwa kemandirian farmasi bukan soal mengganti impor secara instan, melainkan transformasi terstruktur yang mencakup riset, produksi, dan tata kelola. Jika setiap elemen bergerak bersama, bukan mustahil Indonesia dapat menjadi pengekspor bahan baku dan produk farmasi inovatif, sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau.

Pekerjaan rumah besarnya kini adalah bagaimana suara dari kampus dapat diadopsi ke dalam kebijakan nasional secara sistematis. Karena tanpa konsistensi dan keberanian mengambil keputusan, refleksi tajam semacam itu hanya akan menjadi wacana yang hilang ditelan waktu, sementara pasar farmasi global terus bergerak meninggalkan negara yang masih terlena dengan status sebagai konsumen belaka.

Baca juga:

• Ledakan Populasi Super Kaya RI 82%, Dua Sisi Koin Pertumbuhan
• Teknologi Pirolisis Ubah Sampah Plastik Menjadi BBM Alternatif