Praperadilan Febrie Adriansyah Hari Ketiga: Ahli Sebut Penggeledahan Tak Sah

Berdasarkan verifikasi terhadap klaim yang beredar seputar jalannya sidang praperadilan hari ketiga mantan Deputi Jaksa Penuntut Umum pada Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, tim verifikasi mencatat satu narasi dominan yang patut diuji: bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian dinilai tidak memenuhi syarat prosedural, sehingga konsekuensinya seluruh barang bukti hasil sita dinyatakan batal demi hukum. Faktanya adalah, pernyataan tersebut bersumber dari argumen para ahli hukum pidana yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan, bukan dari putusan hakim yang telah mengikat secara yuridis.

Objek Uji Materiil dalam Sidang

Mekanisme praperadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 77 huruf a sampai dengan huruf g. Melalui jalur ini, seseorang atau kuasanya dapat mengajukan uji materiil atas tindakan aparatur penegak hukum, mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti. Dalam kasus Febrie Adriansyah, permohonan praperadilan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan cakupan objek yang menyangkut rangkaian tindakan penegakan hukum oleh Bareskrim Polri. Sidang hari ketiga menjadi arena paparan pendapat ahli, tahapan yang lazim digunakan pemohon untuk melemahkan legitimasi prosedural tindakan aparat sebelum majelis hakim menarik kesimpulan akhir.

Standar Prosedural Penggeledahan Menurut KUHAP

Data menunjukkan landasan hukum penggeledahan rumah tertulis pada Pasal 18 KUHAP. Setiap penggeledahan wajib didahului surat izin penggeledahan yang memuat identitas tersangka, alasan, dan tujuan tindakan. Surat itu harus dibacakan di depan yang bersangkutan dan disaksikan oleh kepala desa atau lurah setempat, atau bila berhalangan, disaksikan oleh dua orang warga. Pasal 18 ayat (5) turut melarang penggeledahan rumah pada waktu malam kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan undang-undang. Adapun penyitaan diatur dalam Pasal 19 KUHAP yang mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup sebagai dasar tindakan. Jika rantai legalitas penggeledahan putus, maka sitaan yang lahir dari tindakan tersebut berpotensi kehilangan dasar keabsahannya — inilah titik temu antara argumen para ahli dengan doktrin pembuktian pidana.

Posisi Ahli versus Pembelaan Aparat

Dalam persidangan, para saksi ahli memaparkan serangkaian dugaan cacat prosedural, antara lain persoalan kelengkapan administrasi surat izin penggeledahan, kehadiran saksi pelaksanaan tindakan, serta waktu pelaksanaan penggeledahan. Kesimpulan yang mereka tarik menyebut tindakan aparat bertentangan dengan ketentuan KUHAP, dan dengan merujuk pada Pasal 52 KUHAP, tindakan yang melanggar ketentuan hukum dinyatakan batal demi hukum. Di sisi lain, perwakilan aparat kepolisian membela keabsahan tindakan dengan menegaskan bahwa proses telah dijalankan sesuai petunjuk teknis operasional dan dokumen pelaksanaan telah disiapkan sebagaimana mestinya. Verifikasi independen atas dokumen-dokumen persidangan tersebut masih terbatas, karena naskah lengkap berita acara belum dipublikasikan secara resmi kepada publik.

Implikasi Yuridis atas Barang Bukti

Secara doktrinal, keabsahan barang bukti sangat bergantung pada keabsahan tindakan yang menghasilkannya. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas unsur penggeledahan dan penyitaan, maka barang-barang yang disita berpotensi tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian pada tahap penyidikan lanjutan, termasuk kemungkinan peninjauan atas status penahanan pemohon. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, seluruh hasil sita tetap memiliki legitimasi hukum dan proses pidana berlanjut sesuai jalur formal. Sampai laporan ini disusun, belum ditemukan putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan penggeledahan dalam perkara tersebut tidak sah, sehingga klaim batal demi hukum belum dapat dikategorikan sebagai fakta final yang mengikat.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, klaim bahwa ahli menegaskan penggeledahan tidak sah tergolong akurat sebagai gambaran isi persidangan, karena argumen semacam itu memang diajukan oleh para saksi ahli di ruang sidang. Namun, simpulan lanjutan bahwa seluruh hasil sitaan telah batal demi hukum bersifat prematur. Status hukum tindakan aparat baru akan final setelah majelis hakim menerbitkan putusan praperadilan. Oleh karena itu, rating yang diberikan adalah SEBAGIAN BENAR: benar sebagai kutipan pendapat ahli dalam persidangan, tetapi menyesatkan jika disajikan seolah-olah sudah menjadi keputusan hukum yang mengikat. Publik disarankan menunggu putusan resmi dan membaca berita acara sidang sebagai rujukan primer sebelum menarik kesimpulan atas status barang bukti dalam perkara ini.