Pengamat Minta Pemerintah Tak Pangkas Anggaran Keselamatan Transportasi

Di tengah hantaman gelombang laut dan rentetan insiden kecelakaan kapal yang mewarnai perairan Indonesia dalam sepekan terakhir, marabahaya nyata kembali mengintai sektor transportasi publik. Di balik retorika efisiensi dan penghematan anggaran yang kerap digelorakan pemerintah, muncul kekhawatiran mendalam bahwa keselamatan warga dipertaruhkan demi menghemat lembaran rupiah. Rangkaian kecelakaan pelayaran terkini menjadi sinyal merah yang tidak boleh diabaikan, membuktikan betapa rentannya mitigasi risiko pada moda transportasi air saat ini.

Dua Pilar Utama Tugas Kementerian Perhubungan

Pengamat Transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, melontarkan kritik menohok terkait wacana pemangkasan anggaran di sektor perhubungan. Menurutnya, pemangkasan anggaran operasional pemerintah adalah hal lumrah, tetapi anggaran keselamatan transportasi publik merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar demi alasan apa pun.

“Adanya penghematan anggaran boleh, tapi anggaran keselamatan transportasi jangan sampai dipangkas. Karena tugas Kementerian Perhubungan itu tugasnya dua, menjaga keselamatan bertransportasi dan melayani orang mobilitas transportasi,” tegas Djoko.

Djoko menekankan bahwa Kementerian Perhubungan memikul dua mandat konstitusional utama: menjamin keselamatan setiap jiwa yang bergerak, serta menyediakan aksesibilitas mobilitas yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dan perawatan fasilitas dasar seperti dermaga, sistem pemantauan navigasi, hingga inspeksi kelayakan armada (ramp check) bukan sekadar pengeluaran rutin, melainkan jaminan perlindungan nyawa publik.

Benang Kusut Keselamatan di Perairan Nusantara

Kecelakaan moda perairan dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi pelayaran sudah sangat mendesak. Penghematan finansial yang menyasar sektor keselamatan kerap berdampak domino secara langsung terhadap keandalan infrastruktur laut. Ketika fasilitas fisik seperti dermaga terabaikan dan personel pengawas dipangkas, potensi tragedi akibat kelalaian teknis maupun kesalahan manusia akan meningkat secara eksponensial.

Berikut adalah peta analisis dampak pengetatan anggaran terhadap aspek vital keselamatan transportasi perairan:

Masalah keselamatan transportasi memang tidak semata-mata diukur dari besaran nominal rupiah. Namun, tanpa dukungan pendanaan yang memadai untuk pemeliharaan alat mitigasi dan pelatihan SDM pengawas, standar keselamatan minimal akan sangat sulit terpenuhi secara konsisten di lapangan.

Menuntut Evaluasi Sistemik dan Komitmen Negara

Persoalan keselamatan pelayaran sering kali tenggelam di balik narasi cuaca buruk semata. Padahal, faktor cuaca ekstrem hanyalah pemicu di atas sistem pengawasan dan infrastruktur yang sudah rapuh sejak awal. Nyawa penumpang moda transportasi publik tidak boleh dikalkulasi dengan kacamata untung-rugi fiskal semata. Keselamatan adalah investasi jangka panjang untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem transportasi nasional.

Evaluasi menyeluruh yang disuarakan para ahli transportasi mendesak regulator untuk segera memetakan ulang skala prioritas. Penghematan anggaran seharusnya menyasar alokasi birokrasi yang tidak mendesak, bukan justru mengorbankan pos anggaran inspeksi kelayakan serta keandalan sarana-prasarana keselamatan penyeberangan.

Jika pemerintah terus membiarkan pos anggaran keselamatan tergerus arus efisiensi, publik akan terus menjadi korban dari kelalaian sistemik yang dipelihara. Negara harus hadir menjamin keselamatan warganya hingga ke pelosok perairan Nusantara tanpa beralasan keterbatasan anggaran.