Pemko Medan Buka Layanan Adminduk Serentak di 21 Kecamatan

LURUSIN.COM, MEDAN — Pemerintah Kota Medan resmi melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem birokrasi kependudukan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, seluruh pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang sebelumnya bertumpuk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kini resmi didelegasikan langsung ke 21 kantor kecamatan di seluruh Kota Medan.

Langkah desentralisasi layanan ini dirancang untuk memutus rantai birokrasi yang panjang, menekan potensi praktik pungutan liar, serta mendekatkan akses pelayanan dasar kepada warga hingga ke tingkat wilayah terdekat.

Kronologi dan Skema Transformasi Layanan Kependudukan

Berdasarkan penelusuran di lapangan, kebijakan integrasi layanan pencatatan sipil ini dijalankan melalui beberapa tahapan operasional guna memastikan kesiapan infrastruktur dan integritas data:

1. Evaluasi dan Pemetaan Beban Layanan: Pemko Medan mencatat tingginya antrean harian dan beban operasional di kantor terpusat Disdukcapil yang kerap memicu keluhan warga di kawasan pinggiran kota.
2. Integrasi Jaringan dan Sistem Digital: Sinkronisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ke peladen (server) di 21 kantor kecamatan guna menjamin keamanan basis data kependudukan.
3. Penempatan Operator Khusus: Disdukcapil Kota Medan menugaskan tenaga teknis terlatih di setiap kantor kecamatan untuk memproses verifikasi dan pencetakan dokumen.
4. Implementasi Penuh Serentak: Seluruh warga di 21 kecamatan kini dapat mengurus seluruh dokumen sipil tanpa harus mendatangi kantor dinas pusat.

"Pemberian kewenangan penuh layanan kependudukan di tingkat kecamatan adalah langkah konkret memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Warga tidak boleh lagi terbebani waktu dan ongkos hanya untuk mendapatkan hak dokumen identitasnya," tegas Wali Kota Medan Rico Waas dalam keterangannya.

Ragam Layanan yang Dapat Diakses Warga

Melalui terobosan ini, masyarakat Kota Medan dari wilayah Medan Belawan hingga Medan Tuntungan kini dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan secara langsung di kantor kecamatan domisili masing-masing, antara lain:

• Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (KTP-el): Pengurusan KTP baru, penggantian kartu rusak, maupun pembaruan data identitas.
• Penerbitan Kartu Keluarga (KK): Pembuatan KK baru, penambahan anggota keluarga, hingga pemisahan kartu keluarga.
• Penerbitan Akta Catatan Sipil: Pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta Akta Perkawinan/Perceraian non-muslim.
• Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI): Fasilitasi perpindahan domisili antarwilayah secara langsung.

Pengawasan Ketat dan Pencegahan Praktik Percaloan

Pendelegasian wewenang ke 21 kecamatan ini juga dibarengi dengan mekanisme pengawasan ketat. Pemko Medan menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan dokumen kependudukan bebas biaya alias gratis 100 persen.

Pemerintah Kota Medan membuka kanal pengaduan resmi guna mengantisipasi keterlibatan pihak ketiga atau calo yang berupaya memanfaatkan sistem baru ini. Dengan ketersediaan layanan di tingkat kecamatan, transparansi birokrasi diharapkan terwujud secara konsisten di seluruh penjuru ibu kota Sumatera Utara tersebut.