PAPUA — KEPPOK Tegaskan Data Akurat OAP Kunci Afirmasi Tepat Sasaran

Sebuah narasi lama kembali mengemuka di tengah evaluasi efektivitas Otonomi Khusus (Otsus) Papua: mengalir triliunan rupiah dana alokasi khusus, namun angka kemiskinan dan ketimpangan di Bumi Cendrawasih masih menjadi benang kusut yang sulit diurai. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPPOK) Papua kini menyoroti satu simpul krusial yang selama berdekade-dekade terabaikan, yakni ketiadaan basis data Orang Asli Papua (OAP) yang valid dan terintegrasi. Tanpa data presisi, seluruh paket kebijakan afirmasi—mulai dari beasiswa pendidikan, akses kesehatan gratis, hingga permodalan usaha—berisiko besar salah sasaran dan merugi secara struktural.

Investigasi atas pelaksanaan program afirmasi menunjukkan bahwa karut-marut verifikasi identitas sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. KEPPOK menegaskan bahwa pembenahan dari hulu, yaitu kependudukan dan pencatatan sipil berbasis hak adat, menjadi syarat mutlak sebelum anggaran Otsus Jilid II disalurkan lebih jauh. Kebijakan tanpa basis data akurat tak ubahnya melempar garam ke laut, menguras dana negara tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pribumi Papua.

Akar Masalah: Kegagalan Program Afirmasi Akibat Data Fiktif

Persoalan mendasar dalam penyaluran hak-hak OAP terletak pada tumpang tindihnya kriteria penerima manfaat. Dalam berbagai kasus audit publik, ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan sosial dengan realitas sosiologis di lapangan. Karakteristik geografis Papua yang ekstrem serta minimnya akses ke wilayah pedalaman menjadikan pendataan sipil secara konvensional kerap tidak menjangkau warga di pegunungan dan pesisir terisolasi.

Para analis pembangunan daerah menggarisbawahi bahwa kebocoran anggaran terjadi akibat ketiadaan sistem tunggal (single identity number) yang diakui secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga adat. Akibatnya, alokasi dana afirmasi yang seharusnya menjadi hak warga kelas bawah justru terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau dinikmati oleh kelompok elit tertentu.

"Validasi data OAP bukan sekadar urusan administratif kependudukan, melainkan sebuah bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi bagi warga pribumi yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pembangunan nasional," tegas salah satu peneliti senior kebijakan publik dari Universitas Cenderawasih.

Kronologi Tahapan Pembenahan Data oleh KEPPOK

Untuk memastikan alokasi dana pembangunan benar-benar menyasar sasaran yang tepat, KEPPOK merumuskan skema percepatan pembenahan data kependudukan berbasis komunitas adat melalui beberapa tahapan sistematis:

1. Integrasi Data Kependudukan dan Lembaga Adat: Mengawinkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan verifikasi faktual dari Dewan Adat Papua di 6 provinsi di wilayah Papua.
2. Digitalisasi Sistem Registrasi Desa/Kampung: Menerapkan aplikasi pendataan mandiri berbasis offline-to-online untuk menembus keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil.
3. Audit Penyaringan Penerima Manfaat: Melakukan pembersihan data (cleansing data) terhadap daftar penerima Beasiswa Otsus dan bantuan jaminan kesehatan nasional guna menghapus akun fiktif atau ganda.
4. Penerbitan Kartu Identitas Tunggal OAP: Mengeluarkan penanda khusus digital yang terintegrasi dengan NIK nasional guna mengunci akses layanan publik khusus warga asli.

Tantangan Geografis dan Politisasi Identitas di Lapangan

Langkah reformasi pendataan ini tidak berjalan tanpa hambatan. Selain faktor medan fisik yang sulit, adanya resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati celah kekosongan data menjadi tantangan tersendiri. Politisasi definisi "Siapa Orang Asli Papua" sesuai Amanat UU Otsus kerap dijadikan komoditas politik menjelang pemilihan kepala daerah, yang berpotensi membiaskan kriteria objektivitas pendataan.

"Selama data kependudukan OAP dioperasikan secara parsial dan penuh kepentingan politik lokal, selama itu pula keadilan sosial bagi rakyat Papua hanya akan menjadi slogan di atas kertas."

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas kini didesak untuk mengawal ketat rekomendasi KEPPOK. Pengawasan melekat terhadap pembaruan data ini dinilai menjadi ujian terpenting bagi efektivitas anggaran Otsus bernilai triliunan rupiah agar tidak berakhir sebagai pemborosan uang negara yang berulang.