Pakar Desak Penanganan Karhutla Berbasis Risiko Diterapkan Sepanjang Tahun

Pendekatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bersifat reaktif dan musiman dinilai tidak lagi efektif dalam menghadapi ancaman krisis iklim global. Sejumlah pakar lingkungan dan meteorologi kini mendesak pemerintah untuk mengubah paradigma penanggulangan bencana menjadi sistem pencegahan berbasis risiko yang beroperasi penuh sepanjang tahun, bukan hanya saat status darurat kabut asap ditetapkan.

Investigasi atas tata kelola penanggulangan karhutla selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa anggaran negara kerap terkuras untuk operasi darurat pemadaman udara (water bombing) dan modifikasi cuaca. Padahal, jika analisis iklim jangka panjang diintegrasikan ke dalam tata kelola gambut dan pengawasan konsesi secara berkelanjutan, risiko bencana ekologis ini dapat ditekan jauh lebih dini dengan biaya yang lebih efisien.

Kronologi dan Anomali Siklus Bencana

Selama ini, siklus penanganan karhutla di Indonesia cenderung mengikuti pola berulang yang terlambat diantisipasi:

1. Fase Awal Tahun (Januari–Maret): Periode kering pertama sering terabaikan karena fokus dialihkan pada bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor.
2. Peralihan Menuju Kemarau (April–Juni): Titik panas (hotspot) mulai terdeteksi di area gambut terdegradasi, namun intervensi pembasahan kerap menunggu penetapan status siaga daerah.
3. Puncak Kekeringan (Juli–Oktober): Lonjakan titik api tak terkendali memicu status darurat, memaksa pengerahan armada militer dan pemadaman udara berbiaya ratusan miliar rupiah.
4. Fase Pasca-Bencana (November–Desember): Api padam akibat bantuan musim hujan alami, evaluasi mitigasi terhenti, dan pengawasan kembali mengendur.

"Menangani kebakaran lahan hanya ketika api sudah membesar adalah strategi yang usang dan merugikan. Kita membutuhkan sistem mitigasi risiko berbasis sains data iklim yang berjalan tanpa jeda, baik di musim kemarau maupun musim hujan," tegas pakar analisis risiko bencana lingkungan.

Integrasi Analisis Iklim dan Tata Kelola Gambut

Transformasi menuju penanganan berbasis risiko menuntut pemanfaatan data meteorologi mutakhir. Prediksi anomali iklim seperti El Niño dan dinamika suhu permukaan laut harus langsung diterjemahkan menjadi rencana aksi lapangan, bukan sekadar peringatan di atas kertas.

Adapun pilar utama penanganan karhutla berbasis risiko sepanjang tahun mencakup beberapa agenda strategis:

• Monitoring Hidrologis Lahan Gambut: Menjaga muka air gambut secara konsisten di atas 0,4 meter sepanjang tahun agar lahan tidak mudah tersulut api.
• Penegakan Hukum Preventif Berbasis Satelit: Menindak pembukaan lahan dengan cara membakar sebelum api menjalar ke area hutan lindung dan konsesi sekitarnya.
• Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Lokal: Memberikan insentif riil bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) agar aktif menjaga desa tanpa menunggu insentif darurat bencana.

Kini, transparansi data historis, kepatuhan korporasi pemegang konsesi, serta komitmen lintas kementerian menjadi ujian nyata apakah Indonesia siap memutus rantai bencana karhutla secara permanen demi keselamatan lingkungan dan generasi mendatang.