OTT KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Begini Profilnya

Nama Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, terseret dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam. Pengamanan tersebut diduga kuat berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri yang berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah. Kejadian ini langsung menjadi perhatian publik, khususnya sivitas akademika dan dunia pendidikan tinggi nasional.

Rangkaian Operasi Tangkap Tangan KPK

Operasi tangkap tangan merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK ketika menemukan dugaan kuat adanya transaksi suap atau gratifikasi yang sedang berlangsung. Dalam praktiknya, operasi ini digelar secara tertutup dan didahului penyelidikan yang matang sebelum tim bergerak ke lapangan. Pada Kamis malam, tim KPK dikabarkan mengamankan Rektor Unsoed beserta sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum merilis pernyataan resmi secara rinci mengenai jumlah orang yang diamankan maupun besaran nilai transaksi yang diduga terjadi. Meski demikian, informasi awal menyebutkan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan korupsi pada proses penerimaan mahasiswa baru yang berlangsung beberapa waktu belakangan. Publik masih menunggu keterangan resmi dari lembaga antirasuah terkait perkembangan kasus ini.

Dugaan Korupsi pada Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru, khususnya melalui jalur mandiri, merupakan salah satu sektor yang dinilai rawan praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Jalur mandiri umumnya memberikan kewenangan lebih besar kepada kampus untuk menentukan mekanisme seleksi dan besaran biaya pendidikan. Celah inilah yang kerap disalahgunakan sejumlah pihak untuk menarik pungutan di luar ketentuan resmi, baik berupa suap, gratifikasi, maupun setoran yang tidak tercatat dalam laporan keuangan kampus.

Jika dugaan tersebut terbukti, kasus ini akan menambah panjang daftar penanganan korupsi di sektor pendidikan tinggi. KPK sebelumnya telah membongkar praktik serupa di sejumlah universitas negeri, baik yang melibatkan pejabat struktural maupun panitia seleksi. Modus yang umum ditemukan antara lain penerimaan imbalan dari calon mahasiswa atau orang tuanya untuk meloloskan nama-nama tertentu, serta penggelembungan biaya yang tidak dipertanggungjawabkan.

Profil Akhmad Sodiq

Akhmad Sodiq bukan sosok yang asing di Unsoed. Sebelum menjabat sebagai rektor, ia dikenal sebagai akademisi di Fakultas Peternakan dan telah lama berkarier sebagai dosen serta peneliti di kampus tersebut. Kiprahnya di dunia akademik, termasuk sejumlah publikasi ilmiah di bidang peternakan, menjadikannya figur yang cukup disegani di lingkungan kampus.

Ia resmi memimpin Unsoed setelah terpilih melalui mekanisme pemilihan yang digelar oleh senat universitas. Pada periode keduanya, ia kembali dipercaya memimpin kampus tersebut hingga masa jabatan yang sedang berjalan. Sebagai pimpinan tertinggi, ia memegang kendali atas kebijakan strategis kampus, termasuk kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang kini menjadi sorotan dalam dugaan kasus ini.

Selain itu, Akhmad Sodiq juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan kerja sama institusional, baik di tingkat nasional maupun regional. Kariernya yang panjang di dunia akademik membuat pengamanan oleh KPK ini menjadi kejutan bagi banyak pihak yang mengenalnya. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan dan seluruh pihak diminta menghormati asas praduga tak bersalah.

Proses Hukum dan Ancaman Pidana

Dalam penanganan perkara korupsi, KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak pengamanan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT, apakah dinaikkan menjadi tersangka, dipulangkan, atau ditahan. Selanjutnya, lembaga tersebut biasanya menyampaikan perkembangan kasus secara resmi melalui konferensi pers. Berdasarkan hukum yang berlaku, dugaan penerimaan suap maupun gratifikasi oleh penyelenggara negara dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ancaman pidananya tidak main-main. Pasal 12 dan Pasal 12B undang-undang tersebut mengatur pidana penjara dengan ancaman hingga dua puluh tahun, disertai denda dalam jumlah besar. Gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam tenggat waktu yang ditentukan juga dapat dipersamakan dengan suap. Proses penyidikan selanjutnya akan menentukan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak yang diamankan.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk menjaga integritas dalam setiap proses penerimaan mahasiswa. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama agar praktik curang tidak terulang. Publik pun berharap penegakan hukum berjalan transparan dan tuntas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi tetap terjaga.