NBA Nigeria Dukung Warga Rekam Polisi yang Sedang Bertugas

Ketua Asosiasi Advokat Nigeria (Nigerian Bar Association/NBA) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap putusan pengadilan yang melegalkan masyarakat untuk merekam aparat kepolisian saat menjalankan tugas operasional di ruang publik. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi penegakan hak asasi manusia dan transparansi penegakan hukum di negara tersebut, kendati organisasi advokat tersebut juga menuntut adanya batas regulasi yang tegas agar tidak mengganggu tugas taktis kepolisian.

Isu perekaman tindakan aparat penegak hukum telah lama menjadi polemik panas di Nigeria. Warga kerap menghadapi intimidasi, penyitaan ponsel sepihak, hingga penahanan tanpa dasar hukum yang jelas ketika mencoba mendokumentasikan interaksi mereka dengan petugas di lapangan. Melalui penegasan hukum terbaru ini, posisi warga sipil dalam mengawasi kerja aparat mendapatkan landasan yuridis yang kuat.

“Kita tidak boleh takut terhadap transparansi dalam pelaksanaan tugas yang sah menurut hukum,” tegas Presiden NBA dalam pernyataannya, menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah fondasi utama kepolisian modern.

Mengawal Akuntabilitas dari Lensa Kamera Warga

Di era digital, kamera ponsel pintar telah bertransformasi menjadi instrumen pengawasan paling efektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). NBA memandang bahwa pendokumentasian visual oleh publik bukan bentuk provokasi atau ancaman, melainkan instrumen kontrol sosial yang sah untuk mencegah praktik pemerasan, kekerasan berlebihan, dan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP).

Keputusan peradilan yang mendukung hak rekam ini disambut baik oleh pegiat hak-hak sipil. Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang terus disuarakan masyarakat sipil pascagelombang protes penolakan kebrutalan aparat beberapa tahun terakhir. Kehadiran rekaman warga kerap kali menjadi bukti kunci tak terbantahkan dalam berbagai persidangan etik maupun pidana.

Urgensi Batasan Jelas dan Regulasi yang Adil

Kendati mendukung penuh hak warga untuk merekam, NBA mengingatkan bahwa kebebasan ini tidak bersifat mutlak tanpa batas. NBA mendesak otoritas kepolisian dan pembuat undang-undang untuk merumuskan petunjuk teknis yang jelas mengenai batasan ruang gerak warga saat merekam interaksi polisi.

Regulasi tersebut diperlukan demi melindungi dua kepentingan yang sama-sama penting: keselamatan serta kelancaran tugas aparat, sekaligus jaminan perlindungan hak warga negara.

NBA menegaskan bahwa tanpa regulasi teknis yang transparan, potensi konflik fisik di lapangan antara warga dan polisi tetap berisiko terulang. Kepolisian dituntut untuk melatih anggotanya agar terbiasa bekerja di bawah sorotan kamera publik tanpa meresponsnya secara defensif atau represif.