Mitos dan Fakta: Mengklarifikasi Isu Seputar Marzuki Darusman dari Jaksa Agung hingga Pelapor PBB

Sebagai figur yang bergerak di banyak bidang, Marzuki Darusman tidak lepas dari berbagai mitos dan kesalahpahaman. Beberapa isu tentang dirinya beredar luas tanpa verifikasi yang memadai. Mari kita luruskan beberapa di antaranya. Fakta: Menilai masa jabatan Marzuki yang hanya dua tahun dengan label "gagal total" terlalu menyederhanakan. Ia menjabat pada masa transisi yang sangat sulit, di mana institusi kejaksaan masih dikuasai oleh sisa-sisa rezim lama. Beberapa inisiatif yang ia mulai, seperti pembentukan tim penyelidikan pelanggaran HAM, adalah langkah penting yang menjadi preseden. Bahwa hasilnya tidak maksimal lebih disebabkan oleh konteks politik yang tidak mendukung, bukan karena ketidakmampuan Marzuki.

Fakta: Peran Pelapor Khusus PBB bukanlah posisi seremonial. Marzuki secara aktif melakukan investigasi, mewawancarai saksi dan korban, menyusun laporan yang sangat rinci, dan mempresentasikannya di hadapan Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB. Laporannya tentang Korea Utara tahun 2014 memiliki dampak nyata: meningkatkan tekanan internasional terhadap rezim Korea Utara dan membangkitkan kesadaran global tentang krisis HAM di negara tersebut. Fakta: Pilihan Marzuki bergabung dengan Golkar sering disalahpahami. Ia bukan "berkhianat" pada idealisme aktivisnya, melainkan memilih strategi yang berbeda. Marzuki percaya bahwa perubahan bisa dilakukan dari dalam sistem, tidak hanya dari luar.

Keterlibatannya di Golkar dan DPR memberinya akses ke proses legislasi yang kemudian ia gunakan untuk mendorong reformasi hukum dan HAM. Fakta: Tuduhan ini sering dilontarkan oleh pendukung rezim Korea Utara. Namun laporan Marzuki disusun berdasarkan metodologi yang ketat: wawancara dengan saksi dan korban, analisis dokumen, citra satelit, dan verifikasi silang. Banyak temuan laporan ini kemudian dikonfirmasi oleh jurnalis independen dan organisasi HAM lainnya. Laporan Marzuki bukan propaganda, melainkan jurnalisme investigasi dalam format pelaporan PBB. Fakta: Meskipun sudah berusia lanjut, Marzuki masih sangat aktif dalam berbagai forum HAM dan hukum. Ia masih diundang sebagai pembicara, menulis artikel, dan memberikan konsultasi.

Suaranya masih didengar di forum-forum internasional. Statusnya mungkin tidak lagi sebagai pejabat formal PBB, namun pengaruhnya dalam diskursus HAM global masih sangat terasa hingga saat ini.

Beberapa mitos dan kesalahpahaman tentang Marzuki Darusman perlu diklarifikasi. Mitos pertama: Marzuki adalah "Jaksa Agung yang gagal" karena tidak banyak kasus HAM yang tuntas di masanya. Kenyataannya, kegagalan penuntasan kasus HAM di era transisi bukanlah kegagalan personal Marzuki, melainkan cerminan dari kelemahan struktural sistem peradilan Indonesia saat itu — termasuk resistensi militer dan ketidaksiapan aparat penegak hukum. Mitos kedua: ia diangkat sebagai Jaksa Agung hanya karena kedekatannya dengan Gus Dur. Faktanya, Marzuki dipilih karena rekam jejaknya sebagai aktivis HAM yang konsisten, yang sejalan dengan visi Gus Dur tentang pemerintahan yang menghormati hak asasi. Mitos ketiga: Marzuki "berkhianat" pada Golkar dengan menjadi kritis terhadap partainya sendiri. Realitanya, justru keberaniannya mengkritik dari dalam menunjukkan integritasnya — ia tidak kehilangan daya kritis hanya karena mendapat posisi politik. Mitos keempat: sebagai pelapor PBB, Marzuki "menjelek-jelekkan" Indonesia di forum internasional. Fakta justru sebaliknya — misi-misinya di PBB terfokus pada kasus-kasus di luar Indonesia (Korea Utara, Myanmar) dan justru membawa nama harum Indonesia sebagai negara yang menghasilkan diplomat HAM kelas dunia. Klarifikasi ini penting agar publik tidak sekadar menelan narasi yang belum terverifikasi tentang salah satu tokoh hukum paling berpengaruh di Indonesia.

Isu sensitif tentang Marzuki Darusman yang perlu diluruskan adalah tuduhan bahwa ia "membocorkan rahasia negara" melalui aktivitasnya di PBB. Kritik ini muncul terutama ketika laporannya tentang pelanggaran HAM di masa lalu Indonesia dikutip oleh organisasi-organisasi internasional. Faktanya, sebagai Pelapor Khusus PBB, Marzuki tunduk pada Kode Etik PBB yang mengharuskan independensi dan imparsialitas. Ia tidak pernah membocorkan dokumen rahasia negara — yang ia sampaikan adalah analisis berdasarkan informasi publik dan kesaksian yang dikumpulkan secara independen. Selain itu, perlu dicatat bahwa misi-misi utamanya di PBB justru berfokus pada negara lain (Korea Utara, Myanmar), bukan Indonesia. Tuduhan bahwa ia "mempermalukan Indonesia" di forum internasional juga tidak akurat — justru, reputasi Indonesia di mata dunia meningkat karena memiliki seorang diplomat HAM yang dihormati. Mitos lain yang perlu diluruskan adalah bahwa Marzuki adalah tokoh yang "anti-pemerintah." Sebagai orang yang pernah menjabat Jaksa Agung dan anggota DPR, ia jelas bukan figur anti-negara. Yang ia tentang adalah pelanggaran HAM — bukan negara itu sendiri. Kritiknya terhadap pemerintah selalu dalam koridor hukum dan konstitusi, bukan serangan destruktif. Terakhir, ada anggapan bahwa Marzuki "lupa daratan" setelah sukses di level internasional. Realitasnya, ia tetap sederhana dan sering pulang ke Indonesia, terlibat dalam berbagai diskusi dan seminar dengan mahasiswa dan aktivis muda. Ia tidak pernah memutuskan hubungan dengan tanah airnya, meskipun karir internasionalnya melambung tinggi.

Marzuki Darusman juga memiliki pandangan yang menarik tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan hak asasi manusia. Ia sering mengkritik pandangan bahwa pembangunan ekonomi harus didahulukan dengan mengorbankan HAM — sebuah argumen yang sering digunakan oleh rezim-rezim otoriter di Asia. Menurutnya, pembangunan dan HAM bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Negara yang menghormati HAM cenderung lebih stabil secara politik, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pelanggaran HAM menciptakan ketidakstabilan, konflik, dan ketidakpastian yang justru menghambat pembangunan. Pandangan ini ia artikulasikan dalam berbagai forum internasional, sering kali menantang narasi dominan yang memisahkan HAM dari pembangunan.

Dalam kapasitasnya sebagai diplomat HAM, Marzuki juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara negara-negara Barat dan negara-negara Asia dalam isu-isu HAM. Sebagai orang Asia yang dihormati di forum-forum internasional, ia bisa berbicara dengan otoritas yang tidak dimiliki oleh diplomat Barat. Ia sering mengingatkan bahwa HAM bukanlah "produk Barat" melainkan nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam tradisi-tradisi Asia, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Argumen ini efektif dalam meredakan resistensi dari negara-negara Asia yang sering menolak HAM sebagai bentuk imperialisme budaya. Pendekatan Marzuki yang inklusif dan tidak konfrontatif membuatnya dihormati oleh berbagai pihak, bahkan oleh mereka yang tidak sepenuhnya setuju dengan agendanya. Ia membuktikan bahwa diplomasi HAM tidak harus selalu keras dan konfrontatif — kadang-kadang pendekatan yang tenang dan argumentatif justru lebih efektif dalam jangka panjang.

Yang mungkin paling mengesankan dari Marzuki adalah kemampuannya untuk terus relevan di setiap era. Dari era Orde Baru yang represif, ke era Reformasi yang penuh gejolak, hingga era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Marzuki selalu menemukan cara untuk berkontribusi. Di usianya yang lanjut, ia aktif di media sosial, berbagi pemikiran tentang isu-isu HAM terkini kepada audiens yang lebih muda. Ia menyadari bahwa perjuangan HAM harus beradaptasi dengan perkembangan zaman — dari demonstrasi jalanan ke advokasi digital, dari lobi politik ke kampanye media sosial. Fleksibilitas ini adalah salah satu kunci keberhasilannya bertahan sebagai aktivis HAM selama lebih dari lima dekade. Banyak aktivis seangkatannya yang sudah pensiun, kelelahan, atau bahkan berubah haluan, tetapi Marzuki terus berjalan. Mungkin inilah warisan terbesarnya: bukan sekadar apa yang ia capai, tetapi bagaimana ia terus berjuang, lintas generasi dan lintas rezim, tanpa kehilangan arah dan integritas. Sebuah teladan bahwa menjadi aktivis adalah panggilan seumur hidup, bukan sekadar fase dalam karier.