Menhan Sjafrie Pimpin Evaluasi Satgas PKH Bersama Panglima TNI dan Jaksa Agung

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat strategis bersama Panglima TNI dan Jaksa Agung guna membahas evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pertemuan tertutup yang berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan itu menjadi forum sinkronisasi di tingkat pengarah untuk memastikan seluruh langkah penertiban berjalan sesuai koridor hukum dan mendapat dukungan penuh dari instansi terkait.

Sjafrie, yang menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH, memandang pentingnya meninjau kembali capaian, kendala, dan strategi ke depan. Satgas ini dibentuk untuk menangani persoalan kompleks di kawasan hutan, mulai dari perambahan liar, pertambangan tanpa izin, hingga konflik agraria yang melibatkan banyak pihak. Dalam rapat tersebut, Sjafrie menekankan bahwa pendekatan yang diambil tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus mengedepankan kepatuhan hukum, perlindungan ekologi, serta keadilan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada lahan hutan.

Harmonisasi Antarlembaga Jadi Fokus Utama

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah harmonisasi peran antarlembaga. Selama ini, Satgas PKH melibatkan unsur TNI, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian teknis. Namun, di lapangan masih kerap ditemui tumpang tindih kewenangan yang memperlambat proses penertiban. Panglima TNI mengusulkan agar dibuat mekanisme koordinasi yang lebih ringkas, khususnya dalam hal pengamanan operasi dan penegakan di titik-titik konflik. Sementara itu, Jaksa Agung menyoroti aspek penyelesaian perkara yang selama ini kerap tersendat akibat lemahnya dukungan bukti hukum di tingkat penyidikan.

Dari diskusi tersebut, disepakati perlunya penguatan sistem pengumpulan barang bukti dan dokumentasi digital sejak tahap awal operasi. Dukungan teknologi penginderaan jauh, seperti citra satelit dan drone, akan dioptimalkan agar pelanggaran di kawasan hutan terekam secara akurat dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan angka keberhasilan proses hukum terhadap perambah dan pelaku illegal logging yang selama ini sulit tersentuh.

Evaluasi Kinerja Satgas: Kemajuan dan Tantangan

Dalam paparannya, tim pelaksana Satgas PKH menyampaikan data terkini tentang luas area berhasil dipulihkan dan jumlah kasus yang masuk ke ranah hukum. Hingga kuartal ketiga tahun ini, lebih dari 50.000 hektare kawasan hutan yang sebelumnya diduduki secara ilegal telah berhasil ditertibkan. Namun demikian, angka tersebut masih jauh dari target mengingat total wilayah yang terindikasi konflik mencapai ratusan ribu hektare.

Tantangan terbesar, menurut laporan itu, adalah resistensi dari jaringan pemodal besar yang seringkali memanfaatkan masyarakat lokal sebagai tameng. Praktik ini menyulitkan aparat untuk membedakan antara pelaku kriminal struktural dan warga yang menjadi korban. Sjafrie menegaskan, penindakan harus dilakukan secara berlapis: pengusiran terhadap aktor intelektual, pembinaan terhadap warga terdampak, dan pemulihan ekosistem secara simultan. Ia juga meminta jaksa agung untuk menerapkan pasal berlapis, termasuk pidana pencucian uang, guna menjerat otak pendanaan di balik perambahan hutan skala besar.

Pencegahan dan Perbaikan Tata Kelola Jadi Prioritas

Tidak hanya penegakan, rapat evaluasi itu juga menyoroti pentingnya pencegahan melalui perbaikan tata kelola perizinan di kementerian terkait. Selama ini, tumpang tindih izin konsesi perkebunan, pertambangan, dan kawasan hutan menjadi akar masalah yang terus berulang. Satgas PKH mendorong audit perizinan secara menyeluruh dan menuntut agar setiap kementerian membuka data spasial perizinan yang terintegrasi.

Menhan menutup rapat dengan instruksi agar seluruh pihak mempercepat penyusunan rencana aksi terpadu. Ia memberi tenggat waktu dua pekan bagi tim pelaksana untuk menyampaikan rekomendasi konkret yang akan dituangkan dalam keputusan bersama antarinstansi. “Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Ini soal kedaulatan negara atas tanah dan hutan, yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Sjafrie dalam pernyataan singkat pasca-pertemuan.

Dengan keterlibatan langsung para pemimpin lembaga tinggi negara, evaluasi Satgas PKH kali ini diharapkan menjadi titik balik dalam penertiban kawasan hutan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Publik pun menanti implementasi nyata dari komitmen yang telah disepakati dalam ruang rapat tersebut.

Baca juga:

• MPLS Sekolah Rakyat Dimulai Bertahap Hingga Agustus 2026
• Bambang Patijaya Desak PDIP Kedepankan Fakta dalam Polemik Batubara PLN