Menhan Filipina Sebut Sara Duterte Belum Ajukan Penarikan Pengawalan Militer

MANILA — Departemen Pertahanan Nasional Filipina (DND) mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Sara Duterte hingga kini belum mengajukan permohonan resmi untuk menarik personel militer yang ditugaskan dalam pengamanan dirinya. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Gilbert “Gibo” Teodoro menanggapi pernyataan terbuka sang Wakil Presiden yang mengaku telah kehilangan kepercayaan terhadap aparat pengamanan yang melekat padanya.

Meskipun belum ada surat permohonan resmi yang masuk ke meja kementerian, Teodoro menegaskan bahwa pihak pertahanan menghormati hak prerogatif Sara Duterte apabila ia memutuskan untuk menolak atau meminta pergantian seluruh unsur pengawalan dari Angkatan Bersenjata Filipina (AFP).

“Beliau memang telah menyampaikannya secara lisan di hadapan publik, namun secara administratif permohonan resmi penarikan personel belum kami terima. Jika permohonan itu diajukan, kami tentu akan memprosesnya sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Gilbert Teodoro dalam wawancara di Manila.

Kronologi Perselisihan Pengamanan Sara Duterte

Ketegangan seputar pengamanan Wakil Presiden Filipina ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Friksi antara kubu Sara Duterte dan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir melalui eskalasi berikut:

1. Juli 2024 — Penarikan Puluhan Personel Kepolisian: Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) Jenderal Rommel Marbil merotasi dan menarik 75 personel polisi yang sebelumnya bertugas di unit pengamanan Wakil Presiden dengan alasan rasionalisasi penugasan personel di lapangan.
2. Agustus 2024 — Pernyataan Hilangnya Kepercayaan: Sara Duterte secara terbuka melontarkan kritik keras dan menyebut langkah penarikan tersebut bermotif politik. Ia kemudian menyatakan tidak lagi mempercayai integritas pengamanan yang disediakan oleh otoritas keamanan negara.
3. September 2024 — Klarifikasi Departemen Pertahanan: Menhan Gilbert Teodoro menegaskan posisi militer tetap profesional dan netral, sembari menunggu langkah resmi dari kantor Wakil Presiden terkait kelanjutan pengawalan dari unsur VPSG (Vice Presidential Security Group).

Implikasi Politis dan Status Grup Pengamanan Khusus

Isu penarikan pengamanan ini menyoroti keretakan mendalam dalam koalisi politik "UniTeam" yang mengantarkan Marcos Jr. dan Sara Duterte memenangkan Pemilu 2022. Unit Pengamanan Wakil Presiden (VPSG) yang dibentuk pada awal masa jabatan Duterte sejatinya dirancang independen dari Pasukan Pengamanan Presiden (PSG) guna menjamin otonomi pengawalan sang wakil presiden.

Investigasi internal menunjukkan bahwa sebagian besar pengawalan Sara Duterte saat ini ditopang oleh personel Angkatan Bersenjata Filipina. Para pengamat politik di Manila menilai, jika Sara Duterte benar-benar menarik pengawalan militer, langkah tersebut akan mempertegas pemisahan total kubu Duterte dari lingkaran kekuasaan eksekutif dan berpotensi membuka ruang bagi pembentukan unit pengamanan swasta bersenjata.

Pihak DND menegaskan bahwa keselamatan seluruh pejabat tinggi negara tetap menjadi prioritas konstitusional militer, terlepas dari dinamika politik elektoral yang kian memanas menjelang pemilu sela Filipina 2025.