MATARAM — Kemenkum NTB dan Dispar Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM

Di sudut-sudut Kota Mataram, deru mesin jahit perajin songket dan aroma khas kuliner lokal menyatu dengan denyut pariwisata Nusa Tenggara Barat yang kian menggeliat. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, tersembunyi kerentanan mendasar: ribuan produk hasil karya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdiri tanpa perisai hukum. Tanpa adanya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), inovasi lokal sangat rentan dicuri, ditiru, dan diklaim secara sepihak oleh pihak asing maupun produsen ber-modal besar.

Merespons ancaman laten tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum) NTB mengambil langkah responsif. Melalui sinergi taktis bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, kedua lembaga ini sepakat membangun benteng legalitas guna mengamankan hak cipta, merek dagang, hingga indikasi geografis milik para pelaku UMKM di ibu kota provinsi tersebut.

Benteng Hukum di Tengah Pusaran Industri Kreatif

Langkah kolaboratif ini bukan sekadar agenda seremonial di atas kertas. Berdasarkan penelusuran tim investigasi Lurusin.com, integrasi antara perlindungan hukum dan sektor pariwisata merupakan syarat mutlak dalam persaingan pasar global yang makin agresif. Data di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen pelaku UMKM berbasis pariwisata di NTB masih menjalankan usahanya tanpa legalitas merek terdaftar.

Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai kalangan. Tanpa kepemilikan sertifikat KI yang sah, produk unggulan daerah berisiko kehilangan potensi nilai ekonomisnya ketika menembus pasar luar negeri atau masuk ke ekosistem platform digital. "Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah fondasi utama agar para pelaku ekonomi kreatif kita tidak sekadar menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri," ungkap seorang peneliti hukum ekonomi daerah.

Sinergi Strategis: Dari Destinasi Wisata ke Kepastian Brand

Kemitraan antara Kanwil Kemenkum NTB dan Dispar Kota Mataram diproyeksikan bakal mencakup serangkaian langkah konkret, antara lain:

• Edukasi Terpadu: Pelatihan langsung mengenai pentingnya pendaftaran merek dan hak cipta kepada asosiasi pedagang serta perajin lokal.
• Fasilitasi Pendaftaran: Penyederhanaan akses administrasi guna mempercepat penerbitan sertifikat KI bagi produk-produk potensial.
• Pemetaan Potensi Komunal: Inventarisasi warisan budaya dan resep otentik daerah agar memperoleh perlindungan legalitas kolektif.

"Kerja sama ini bertujuan memastikan bahwa setiap karya, motif kain, hingga resep otentik yang lahir dari tangan dingin warga Mataram memiliki kepastian hukum. Kami ingin pelaku UMKM berani berinovasi tanpa bayang-bayang ketakutan akan penjiplakan," tegas perwakilan Kemenkum NTB saat mengonfirmasi kesepakatan tersebut.

Berikut adalah tabel perbandingan kondisi pengelolaan Kekayaan Intelektual UMKM Mataram sebelum dan target setelah intervensi kerja sama strategis ini:

Menghadapi Tantangan Literasi Hukum di Tingkat Tapak

Kendati strategi sinergi telah dirancang secara sistematis, tantangan terbesar berada di tingkat akar rumput. Tingginya angka kemiskinan literasi hukum dan anggapan bahwa pengurusan paten membutuhkan biaya mahal kerap menjadi faktor penghambat bagi pedagang kecil. Oleh sebab itu, Dispar Mataram berkomitmen memasukkan agenda fasilitasi KI ini ke dalam program prioritas pembinaan sektor pariwisata.

Langkah taktis ini dinilai menjadi kunci pemungkas. Dalam lanskap bisnis modern, hak cipta dan merek terdaftar bukan lagi formalitas dokumen belaka, melainkan aset tak berwujud (intangible assets) yang dapat mendongkrak valuasi bisnis secara eksponensial. Melalui kolaborasi Kemenkum NTB dan Dispar Mataram, UMKM Kota Mataram kini bersiap menapak era baru: tumbuh berdaya saing tinggi dan aman di bawah naungan hukum negara.