Marak Kejahatan Jalanan di Bandung, Farhan Perketat Keamanan Kota

Gelombang aksi kriminal jalanan yang melanda Kota Bandung sepanjang Juli 2026 telah memicu keresahan mendalam di kalangan warga. Perampokan dengan kekerasan atau begal yang terjadi di berbagai titik strategis membuat kota berjuluk Paris van Java itu justru menuai sebutan kelam: Gotham City. Stereotip ini lahir dari persepsi publik yang menilai ibu kota Jawa Barat itu semakin tidak aman, terutama selepas senja. Menanggapi situasi ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara dan mendorong serangkaian langkah pengamanan yang lebih ketat.

Anatomi Keresahan Publik

Data yang beredar di kalangan masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan pada laporan kasus begal selama bulan Juli. Modus operandi para pelaku cenderung brutal — tak segan melukai korban menggunakan senjata tajam demi menguasai kendaraan bermotor atau barang berharga. Sejumlah rekaman amatir yang viral di media sosial memperlihatkan detik-detik aksi kejahatan terjadi di kawasan yang sebelumnya dianggap relatif aman, seperti Jalan Ir. H. Djuanda, kawasan Pasteur, hingga jalan-jalan arteri di sekitar Antapani. Kepanikan massal ini mendorong warga secara organik membentuk kelompok ronda malam dan memperketat portal di lingkungan masing-masing. Namun, langkah swadaya ini justru memunculkan kekhawatiran baru: potensi aksi main hakim sendiri jika pelaku berhasil ditangkap warga dalam keadaan tertangkap tangan.

Sikap Tegas Wali Kota: Tolak Aksi Vigilante

Muhammad Farhan secara eksplisit meminta masyarakat untuk tidak mengambil tindakan di luar koridor hukum. "Saya memahami kemarahan warga, tapi jangan ada yang main hakim sendiri. Serahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum," tegasnya dalam keterangan yang dirilis usai rapat koordinasi lintas sektoral. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Sejumlah insiden di masa lalu menunjukkan bahwa aksi massa yang emosional kerap berujung pada korban jiwa yang sebenarnya masih bisa dihindari. Farhan menekankan bahwa proses hukum pidana adalah jalur satu-satunya untuk memutus rantai kejahatan secara berkeadaban dan memberikan efek jera yang sah secara konstitusional.

Pemerintah Kota Bandung, menurut Farhan, tengah merampungkan peta kerawanan kriminalitas berbasis data laporan kepolisian dan masukan dari aparat kewilayahan. Ia menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan intensitas patroli malam di zona merah yang telah teridentifikasi. Langkah ini akan diselaraskan dengan operasi kepolisian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Kunci dari semua ini adalah kolaborasi, bukan saling menyalahkan, tambahnya.

Revitalisasi Keamanan Lingkungan dan Teknologi Pengawasan

Salah satu strategi jangka pendek yang sedang digodok adalah reaktivasi dan modernisasi pos keamanan lingkungan di tingkat kelurahan. Program ini mengintegrasikan partisipasi warga dalam wadah yang legal dan terorganisir, sehingga semangat menjaga kampung tidak berubah menjadi gerakan vigilante yang lepas kendali. Pemerintah kota berencana melengkapi pos-pos tersebut dengan perangkat komunikasi langsung ke Pusat Komando (Command Center) di Balai Kota, memungkinkan respons cepat terhadap kejadian darurat dalam hitungan menit.

Di sisi infrastruktur, Farhan mengakselerasi pemasangan kamera pemantau atau CCTV berfitur analitik video di persimpangan dan jalur rawan. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan efek gentar bagi para pelaku sekaligus menyediakan bukti forensik yang dapat digunakan dalam proses penyidikan. Birokrasi pengadaan yang selama ini dinilai lamban akan dipangkas melalui mekanisme penunjukan langsung untuk proyek strategis keamanan. "Kita tidak bisa menunggu korban berjatuhan lebih banyak. Keamanan adalah hak dasar warga," ujar Farhan.

Menguji Koordinasi dengan Polri dan Peran Aktif Kecamatan

Kepolisian Resor Kota Besar Bandung sebagai garda terdepan penindakan hukum kriminal juga tidak lepas dari sorotan. Farhan mengundang langsung Kapolrestabes untuk membahas pola operasi yang lebih adaptif terhadap taktik para pelaku begal yang semakin cair dan berpindah-pindah lokasi. Dalam forum tersebut disepakati pembentukan tim gabungan reaksi cepat yang personelnya terdiri dari unsur Brimob, Reskrim, dan Satpol PP. Tim ini akan disebar dalam pola penyamaran maupun seragam lengkap, terutama pada jam rawan antara pukul 22.00 hingga 04.00 dini hari.

Camat dan lurah juga diminta untuk tidak pasif. Mereka diberi mandat untuk memetakan titik-titik gelap tanpa penerangan jalan umum dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait. Sebab, banyak kasus begal yang terjadi justru di lokasi minim cahaya, memanfaatkan kelengahan korban yang lengah akan sekitar. Dalam instruksi terbarunya, Farhan menetapkan batas waktu perbaikan penerangan jalan di titik rawan maksimal tujuh hari kerja setelah laporan diterima. Jika melebihi tenggat, kepala dinas bersangkutan akan menghadapi sanksi administratif.

Antara Stigma dan Realita

Label Gotham City yang disematkan pada Bandung sejatinya adalah cermin dari kekecewaan dan rasa takut kolektif yang menumpuk. Farhan tidak menampik bahwa ada masalah serius yang harus segera dituntaskan, namun ia juga mengajak seluruh elemen untuk tidak semata-mata terjebak dalam narasi negatif tanpa solusi. "Stigma akan hilang jika tindakan nyata telah terlihat. Kami sedang bekerja ke arah sana, dan saya minta dukungan penuh dari masyarakat untuk tetap tenang namun waspada," tutupnya.

Saat ini, masyarakat Bandung menanti pembuktian. Keberhasilan langkah-langkah yang telah dicanangkan ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta kesediaan warga untuk tetap memosisikan diri sebagai mitra strategis, bukan algojo jalanan. Jika sinergi ini berjalan, bukan tidak mungkin narasi kelam tersebut akan berganti menjadi kisah tentang kota yang bangkit dan berhasil merebut kembali rasa aman bagi semua penghuninya.