Mantan Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Anggaran Satu Dekade

Kasus dugaan penyimpangan dana operasional di tubuh Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru setelah aparat penegak hukum menetapkan eks petinggi lembaga konservasi itu sebagai tersangka. Penyelidikan yang berlangsung cukup panjang akhirnya mengerucut pada sosok yang pernah memegang kendali penuh atas pengelolaan kebun binatang tertua di Indonesia tersebut selama rentang waktu satu dasawarsa. Periode yang disorot terbentang dari tahun 2016 hingga 2026, sebuah masa yang seharusnya menjadi momentum pembenahan justru berubah menjadi ladang penyelewengan sistematis yang merugikan keuangan daerah dan mengorbankan kesejahteraan satwa koleksi KBS.

Kronologi Terungkapnya Penyimpangan

Penelusuran terhadap aliran dana operasional KBS mulai dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan temuan awal dari inspektorat yang mencurigai kejanggalan dalam pelaporan keuangan. Anggaran operasional tahunan yang seharusnya digunakan untuk pakan satwa, perawatan medis, pemeliharaan kandang, dan kesejahteraan hewan justru diduga mengalir ke kantong-kantong pribadi. Auditor forensik yang dilibatkan dalam proses ini menemukan pola transaksi mencurigakan yang berulang setiap tahun anggaran. Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan adanya markup atau penggelembungan nilai pengadaan, pembayaran fiktif untuk jasa yang tidak pernah diberikan, serta manipulasi laporan pertanggungjawaban yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat wajar di atas kertas. Penetapan status tersangka terhadap mantan direktur utama menjadi bukti bahwa penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup untuk menjerat yang bersangkutan.

Modus Operandi dan Temuan Investigasi

Berdasarkan konstruksi perkara yang disusun penyidik, modus yang digunakan cukup terstruktur dan melibatkan beberapa pihak internal KBS. Dana operasional yang setiap tahunnya mencapai puluhan miliar rupiah diduga dipotong secara tidak sah melalui berbagai mekanisme. Salah satu celah yang dimanfaatkan adalah pengadaan pakan satwa yang nilainya digelembungkan hingga tiga kali lipat dari harga pasar wajar. Selain itu, proyek renovasi kandang dan pembangunan fasilitas baru juga menjadi lahan basah penyelewengan dengan cara menaikkan nilai kontrak dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai realitas di lapangan. Tim investigasi menemukan bahwa sejumlah vendor yang menjadi rekanan KBS ternyata memiliki keterkaitan erat dengan tersangka, baik melalui hubungan keluarga maupun koneksi bisnis yang sengaja disembunyikan. Pola lain yang terdeteksi adalah pencairan dana perjalanan dinas fiktif yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun, di mana dokumen perjalanan dibuat seolah-olah terjadi kunjungan studi banding ke lembaga konservasi di luar kota maupun luar negeri yang faktanya tidak pernah dilaksanakan.

Dampak pada Kesejahteraan Satwa dan Operasional KBS

Penyelewengan dana operasional selama satu dekade ini berimplikasi langsung pada menurunnya standar perawatan satwa koleksi KBS. Akibat anggaran yang tergerus, kualitas dan kuantitas pakan satwa dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Beberapa kandang exhibit tidak mendapatkan perawatan rutin sehingga kondisinya memprihatinkan. Program kesehatan hewan seperti vaksinasi berkala, pemeriksaan medis rutin, dan pengayaan lingkungan (enrichment) banyak yang terpangkas atau bahkan dihentikan dengan alasan efisiensi anggaran. Ironisnya, di saat yang sama laporan resmi yang disampaikan ke pemerintah kota dan publik menunjukkan sebaliknya: semua berjalan normal dan sesuai standar. Mantan pegawai KBS yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, banyak satwa yang mengalami penurunan bobot badan dan beberapa di antaranya mati dengan penyebab yang tidak terdokumentasi secara transparan. Kondisi ini menjadi bukti bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merenggut hak hidup dan kesejahteraan makhluk hidup yang seharusnya dilindungi.

Langkah Hukum dan Potensi Pengembangan Kasus

Penyidik saat ini tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skema penyelewengan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan berkembang dan menyeret lebih banyak tersangka, mengingat kompleksitas modus yang digunakan serta rentang waktu pelanggaran yang sangat panjang. Aparat juga sedang menelusuri aliran dana yang diduga disamarkan melalui pembelian aset pribadi, properti, dan kendaraan mewah atas nama pihak ketiga. Upaya pelacakan aset (asset tracing) terus dilakukan untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal melalui mekanisme pidana tambahan berupa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah Kota Surabaya melalui pernyataan resminya menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung proses hukum dan melakukan pembenahan tata kelola KBS ke depan. Audit menyeluruh terhadap seluruh lini operasional kebun binatang juga akan dilakukan sebagai langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Masyarakat luas dan para pegiat konservasi terus mengawal perkembangan kasus ini dengan harapan keadilan dapat ditegakkan dan KBS dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai lembaga konservasi, edukasi, dan rekreasi yang kredibel.