oky-pratista
Pemandangan deretan truk logistik dan kendaraan bermotor yang mengular hingga memakan separuh badan jalan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Makassar kini mulai berangsur surut. Penelusuran di lapangan menunjukkan fluktuasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat memicu keresahan warga berangsur terkendali setelah intervensi masif dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).
Selama beberapa pekan terakhir, kemacetan parah dan kepanikan warga (panic buying) membelit titik-titik krusial di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ini. Antrean panjang kendaraan yang berburu BBM jenis Solar bersubsidi maupun Pertalite sempat menjadi pemandangan harian yang menghambat denyut nadi perekonomian kawasan.
Menelusuri Akar Masalah Kelangkaan di Lapangan
Investigasi menunjukkan bahwa penumpukan kendaraan di SPBU bukan sekadar masalah teknis pasokan dari Integrated Terminal Makassar, melainkan akumulasi dari lonjakan konsumsi sektor logistik, dinamika distribusi jalur darat, serta maraknya spekulasi di tingkat konsumen. Ketika rumor kelangkaan merebak, pengguna kendaraan cenderung mengisi tangki hingga kapasitas maksimal melebihi kebutuhan harian mereka.
"Kami terpaksa mengantre hingga berjam-jam sejak subuh hanya untuk mendapatkan 30 liter Solar. Jika tidak mengantre, armada kami tidak bisa bergerak mengangkut barang kebutuhan pokok," ujar Daeng Naba (48), salah seorang pengemudi truk ekspedisi interkota yang ditemui di kawasan Tamalanrea, Makassar.
Intervensi Taktis Pertamina dan Pengawasan Pemprov Sulsel
Menanggapi potensi krisis energi daerah tersebut, Pertamina Patra Niaga mengambil langkah cepat dengan mengelontorkan pasokan tambahan (extra dropping) secara agresif. Penyaluran BBM dinaikkan sebesar 15 hingga 20 persen di atas alokasi harian normal untuk memastikan seluruh tangki penyimpanan SPBU berada pada level aman.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk memperketat pengawalan di lapangan. Fokus utama pengetatan ini adalah memberantas praktik pelangsiran—tindakan menyedot BBM bersubsidi menggunakan tangki rakitan untuk dijual kembali dengan harga nonsubsidi.
"Sinergi antara Pertamina Patra Niaga, Pemprov Sulsel, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama urainya antrean. Kami tidak hanya menambah alokasi pengiriman harian, tetapi juga memastikan distribusi berlangsung tepat sasaran tanpa ada spekulan yang memanfaatkan situasi," tegas perwakilan manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Pemetaan Langkah Penanganan Antrean BBM
Untuk memastikan efektivitas penanganan di lapangan, Pertamina dan Pemprov Sulsel menerapkan skema pemantauan dan tindakan terukur sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:
| Parameter Penanganan | Kondisi Awal Krisis | Langkah Intervensi Sinergis |
|---|---|---|
| Pasokan BBM SPBU | Terbatas pada alokasi harian reguler | Penambahan extra dropping 15–20% dari rata-rata normal |
| Operasional Distribusi | Jam kerja reguler armada mobil tangki | Pengiriman 24 jam nonstop dari Integrated Terminal Makassar |
| Pengawasan Lapangan | Pengawasan internal SPBU | Inspeksi mendadak Satgas Pemprov, Pertamina, dan Polda Sulsel |
| Sistem Transaksi | Manual / Pengawasan standar | Wajib Digitalisasi Subsiditepat (QR Code) & Penertiban Tangki Modifikasi |
Menjaga Kestabilan Pasokan BBM Jangka Panjang
Meski antrean di SPBU arteri seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan AP Pettarani, hingga jalan lingkar luar Makassar kini sudah melandai, publik menuntut adanya jaminan keberlanjutan. Kepastian pasokan BBM merupakan pilar utama keberlangsungan mobilitas barang dan jasa di Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai pusat hub logistik kawasan Indonesia Timur.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa langkah darurat penambahan pasokan harus diimbangi dengan pengawasan tata kelola yang konsisten. "Intervensi pasokan jangka pendek memang berhasil meredakan gejolak masyarakat. Namun, transparansi kuota daerah serta keberanian menindak oknum penyalahguna BBM bersubsidi adalah benteng utama agar krisis serupa tidak terus berulang," jelas pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin.
Saat ini, Pertamina Patra Niaga terus mengimbau masyarakat agar tetap bijak dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian tanpa perlu melakukan pembelian berlebihan. Dengan sinergi lintas instansi yang makin solid dan pasokan yang kembali stabil, iklim aktivitas ekonomi warga Kota Makassar diharapkan dapat berjalan normal tanpa bayang-bayang kelangkaan bahan bakar.
Comments (0)