Makassar — Pertamina Intervensi Pasokan BBM, Antrean SPBU Mulai Melandai

Suasana mencekam akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menyandera Kota Makassar, Sulawesi Selatan, perlahan mulai terurai. Sejak Minggu pagi, pemandangan ular kendaraan yang memakan bahu jalan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) utama terlihat melandai secara signifikan. Fenomena melandainya antrean ini terjadi setelah PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, melakukan penambahan pasokan BBM secara intensif untuk meredam kekhawatiran masyarakat.

Sebelumnya, selama beberapa hari terakhir, gelombang kecemasan warga memicu aksi panic buying di berbagai penjuru kota. Pengendara sepeda motor hingga armada truk logistik terpaksa mengantre hingga berjam-jam demi mendapatkan pasokan BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi. Kondisi tersebut tidak hanya memicu kemacetan parah di jalan-jalan protokol, tetapi juga memukul roda perekonomian lokal, khususnya sektor transportasi umum, ojek daring, dan distribusi barang harian.

Jeritan Pengendara dan Realita Lapangan

Di kawasan SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan AP Pettarani, antrean kendaraan yang biasanya mengular hingga lebih dari 500 meter kini berangsur normal. Pasokan BBM yang dialirkan secara masif sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi secara bertahap mengisi tangki penyimpanan SPBU yang sebelumnya sempat kosong.

Beberapa sopir angkutan umum dan pengemudi ojek daring mengaku sempat mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat harus mengorbankan waktu kerja produktif mereka hanya untuk berburu bahan bakar.

"Kemarin kami harus mengantre hingga tiga jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Kalau tidak mengantre, kami tidak bisa bekerja dan tidak ada dapur yang ngebul. Beruntung pagi ini stok sudah terisi kembali dan antrean jauh lebih pendek," ujar Syamsul (42), salah satu pengemudi ojek daring di Makassar.

Meskipun situasi membaik, kepanikan terselubung masih membayangi warga. Banyak konsumen yang tetap memilih mengisi tangki kendaraan hingga penuh lantaran khawatir kelangkaan serupa akan terulang kembali dalam beberapa hari mendatang.

Analisis Pasokan dan Langkah Intervensi Pertamina

Langkah cepat Pertamina dalam menyalurkan pasokan tambahan dianggap sebagai kunci utama terurainya sumbatan distribusi di Sulawesi Selatan. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengklaim telah menginstruksikan penebalan stok (extra dropping) dari Terminal BBM (TBBM) Makassar ke seluruh jaringan SPBU terdampak.

Berdasarkan penelusuran analitis, akar masalah kelangkaan diduga tidak hanya dipicu oleh kendala teknis keterlambatan suplai kapal tanker, melainkan juga lonjakan konsumsi mendadak di tingkat konsumen akhir yang terpicu oleh isu keterbatasan kuota.

Berikut adalah rincian perbandingan kondisi distribusi BBM di Makassar sebelum dan sesudah langkah intervensi dilakukan:

Kerentanan Logistik dan Tantangan Sistemik

Pemerhati kebijakan publik dan energi menilai bahwa solusi jangka pendek berupa penebalan stok perlu diimbangi dengan perbaikan manajemen rantai pasok yang permanen. Wilayah Sulawesi Selatan merupakan simpul logistik vital bagi kawasan Indonesia Timur, sehingga gangguan sekecil apa pun pada distribusi BBM akan berdampak sistemik pada rantai pasok bahan pokok.

"Pemerintah dan Pertamina harus memastikan transparansi data kuota BBM subsidi serta memperbaiki pola distribusi berkala. Penambahan pasokan saat krisis memang efektif meredam panic buying, tetapi pencegahan dini adalah kunci utama agar roda ekonomi daerah tidak tersendat," ungkap pengamat ekonomi energi daerah.

Pertamina mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi borong dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan harian. Pihaknya menegaskan bahwa stok BBM nasional, khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, berada dalam kondisi aman dan mencukupi.

Dengan melandainya antrean ini, aktivitas mobilitas warga Makassar diharapkan kembali pulih secara penuh. Namun, pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi di lapangan tetap menjadi ujian konsistensi bagi regulator dan aparat penegak hukum demi mencegah dugaan penimbunan atau penyelewengan pasokan oleh pihak tak bertanggung jawab.