Laksamana Sukardi: Arsitek Reformasi BUMN dan Jalan Ekonomi Kerakyatan

Di antara deretan teknokrat yang pernah mengisi posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara, nama Laksamana Sukardi menempati posisi unik sebagai perpaduan antara pemikiran ekonomi progresif, akar politik yang dalam, dan visi kerakyatan yang kokoh. Ia bukan sekadar pejabat yang menjalankan roda birokrasi, melainkan seorang ideolog ekonomi yang berupaya menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat ke dalam tata kelola perusahaan-perusahaan plat merah. Jejaknya sebagai menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004) meninggalkan warisan perdebatan hingga hari ini, terutama menyangkut arah privatisasi dan restrukturisasi BUMN strategis. Sosoknya yang tenang namun tegas, berlatar belakang ekonom dengan pengalaman panjang di sektor perbankan, menjadikannya salah satu wajah reformasi ekonomi pasca-reformasi yang paling dikenang.

Dari Bangku Fakultas Ekonomi ke Kancah Politik

Laksamana Sukardi menamatkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebuah institusi yang menjadi lumbung bagi banyak pemikir ekonomi di negeri ini. Sebelum terjun ke politik, ia mengawali karier profesional di sektor perbankan, termasuk di Bank Dagang Negara. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk keuangan, tata kelola korporasi, dan seluk-beluk kekuasaan ekonomi yang kelak menuntun langkahnya saat mengurus puluhan perusahaan negara. Sebagai ekonom yang menganut aliran ekonomi kerakyatan, ia memandang bahwa BUMN harus menjadi alat perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, bukan semata mesin pencetak laba. Pandangan ini dipupuk oleh kedekatannya dengan ideologi kerakyatan yang dijunjung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang kelak menjadi kendaraan politiknya. Di bawah bimbingan Megawati Soekarnoputri, Laksamana menjadi salah satu pemikir andalan partai, khususnya dalam merumuskan platform ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Menjabat Menteri BUMN: Antara Reformasi dan Kontroversi

Ketika dilantik sebagai Menteri BUMN pada Agustus 2001, Laksamana langsung dihadapkan pada tugas berat: menyehatkan badan-badan usaha yang linu akibat krisis moneter 1997–1998 dan dibayangi praktik korupsi serta inefisiensi. Program restrukturisasi menjadi menu wajib, termasuk melalui privatisasi yang menjadi salah satu poin paling panas dalam agenda pemerintahannya. Penjualan saham sejumlah BUMN, termasuk yang kontroversial seperti divestasi Indosat, menjadi sorotan tajam publik dan bahkan menuai kritik dari internal partainya sendiri. Bagi Laksamana, privatisasi bukanlah ideologi, melainkan instrumen untuk menyelamatkan perusahaan yang terus merugi dan membebani anggaran negara. Data kinerja BUMN pada masa itu menunjukkan perbaikan efisiensi di beberapa sektor, meskipun debat filosofis tentang batas kepemilikan negara tak kunjung selesai. Ia juga mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta memperkuat pengawasan internal melalui pembentukan komite audit dan perekrutan profesional muda ke jajaran direksi. Prinsipnya: BUMN harus dikelola seperti korporasi modern, tanpa kehilangan jiwanya sebagai penjaga hajat hidup orang banyak.

Ekonomi Kerakyatan dan Penolakan terhadap Neoliberalisme

Di luar urusan teknis privatisasi, Laksamana Sukardi dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap arus neoliberalisme yang dinilainya akan menggerus kedaulatan ekonomi nasional. Melalui berbagai forum, ia kerap mengingatkan bahwa pasar bebas tanpa intervensi negara hanya akan menguntungkan segelintir pemilik modal. Konsep ekonomi kerakyatan yang ia usung menekankan pentingnya koperasi, usaha kecil menengah, dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis. “Negara tidak boleh lepas tangan,” begitu inti pandangannya, terutama pada sektor energi, air, dan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sikap ini kadang membuatnya berseberangan dengan lembaga keuangan internasional yang menyarankan liberalisasi lebih luas, namun di mata para pendukungnya, justru di sinilah letak integritas pemikiran Laksamana. Ia menolak menyerahkan BUMN vital ke tangan asing dengan dalih efisiensi semata, dan lebih memilih model kemitraan yang tetap menjamin kontrol mayoritas oleh negara.

Warisan dan Refleksi

Setelah meninggalkan jabatan menteri pada tahun 2004, Laksamana tetap aktif dalam diskursus ekonomi dan politik. Ia menjadi semacam penjaga nurani bagi kebijakan ekonomi partainya, sekaligus pengkritik bila arah pemerintahan menyimpang dari konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Sejumlah gagasannya tentang kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan penguatan pasar domestik kembali relevan ketika pandemi dan ketidakpastian global menerpa. Sosok Laksamana Sukardi adalah pengingat bahwa pengelolaan BUMN bukan sekadar soal deviden, melainkan soal kemerdekaan ekonomi bangsa. Meskipun tidak semua langkahnya populer, predikatnya sebagai ekonom dan politikus yang konsisten memperjuangkan ekonomi kerakyatan menjadikannya lebih dari sekadar mantan menteri: ia adalah bagian dari benang merah perjuangan melawan ketergantungan struktural yang diwariskan dari masa kolonial hingga era globalisasi. Warisannya bukanlah angka-angka di laporan keuangan BUMN semata, melainkan gagasan tentang ekonomi yang harus tetap berpijak pada kedaulatan dan kemaslahatan rakyat banyak.