KPK Periksa Tiga Ruang Strategis di Kantor Bupati Lombok Barat

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penggeledahan di kompleks Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa pagi. Langkah ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan penyimpangan anggaran yang tengah didalami lembaga antirasuah. Sejak pukul 10.00 WITA, sejumlah petugas tampak memasuki area perkantoran dan langsung menuju tiga ruangan vital yang menjadi fokus pemeriksaan. Kegiatan ini berlangsung hingga sore hari dan menyedot perhatian aparatur sipil negara setempat yang diminta tetap berada di tempat hingga proses selesai.

Ruang Kerja Bupati Menjadi Sasaran Utama

Lokasi pertama yang disisir adalah ruang kerja Bupati Lombok Barat. Di sana, petugas memeriksa lemari arsip, laci meja, serta brankas pribadi kepala daerah untuk mencari dokumen yang diduga terkait dengan pengambilan kebijakan strategis daerah. Sejumlah map bersegel dan catatan rapat ikut diamankan sebagai barang bukti. Keberadaan Bupati saat penggeledahan tidak diketahui secara pasti, namun ajudan pribadinya terlihat keluar ruangan dengan wajah serius. Langkah ini menandakan bahwa penyidikan telah menyentuh level tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Unit Pengadaan Barang dan Jasa Tak Luput

Selanjutnya, penyidik menuju Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) atau yang dikenal sebagai Unit Layanan Pengadaan. Ruangan ini menjadi target panas karena diduga menyimpan jejak transaksi proyek-proyek yang dikerjakan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Seluruh perangkat komputer, dokumen tender, surat perintah kerja, serta bundel kontrak dari puluhan paket pekerjaan diperiksa satu per satu. Beberapa staf pengadaan dimintai keterangan singkat di tempat, sementara arsip digital disalin ke dalam perangkat milik KPK. Penggeledahan di sini memperkuat indikasi bahwa kasus ini berkaitan erat dengan permainan lelang dan penggelembungan harga.

Ruang Asisten II yang Merangkap Penjabat Sekda Ikut Diperiksa

Ruang ketiga yang menjadi lokasi penggeledahan adalah Ruang Asisten II yang selama ini juga digunakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat. Dualisme fungsi ruangan ini membuat tim KPK harus memilah dokumen dengan cermat, karena tidak semua berkas di dalamnya merupakan tanggung jawab pejabat yang sama. Meski demikian, penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen perencanaan daerah, notulen rapat koordinasi, dan berkas pencairan anggaran yang dianggap relevan dengan konstruksi perkara. Pasca penggeledahan, Penjabat Sekda terlihat meninggalkan kantor tanpa memberikan pernyataan kepada media.

Proses yang Transparan dan Terukur

Penggeledahan berlangsung sekitar delapan jam dengan pengawalan ketat. Tim KPK yang berjumlah 15 personel dilengkapi surat perintah resmi dan memastikan setiap langkah disaksikan oleh dua orang perwakilan dari pemerintah daerah setempat. Seluruh barang bukti, termasuk laptop, telepon genggam, dan file fisik, dimasukkan ke dalam koper aluminium lalu disegel dengan label resmi. Pemindahan barang bukti ke mobil operasional dilakukan tepat pukul 18.00 WITA di bawah pengamanan aparat kepolisian. Transparansi ini diharapkan mencegah spekulasi liar di tengah masyarakat.

Pemerintah Daerah Buka Suara

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Barat, melalui keterangan tertulis, membenarkan adanya operasi KPK dan menegaskan komitmen penuh untuk bekerja sama. Ia menyebut bahwa seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk tidak menghalangi proses hukum. Sementara itu, sejumlah pejabat lingkup Setda memilih bungkam. Seorang staf Bagian Pengadaan yang enggan disebut identitasnya mengaku terkejut karena seluruh mekanisme lelang telah dilakukan melalui sistem elektronik yang dianggap transparan. “Kami tidak tahu-menahu soal tuduhan ini, tetapi tentu akan membantu apa pun yang diperlukan penyidik,” ujarnya singkat.

Langkah Selanjutnya dan Potensi Tersangka

Dengan rampungnya penggeledahan di tiga ruang strategis, KPK dipastikan akan mempercepat analisis barang bukti dan segera memanggil sejumlah saksi kunci. Indikasi awal mengarah pada pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara. Pakar hukum dari Universitas Mataram menilai bahwa penggeledahan di ruang bupati menunjukkan bukti permulaan yang cukup kuat. “Ini bukan lagi tahap penyelidikan biasa, melainkan sudah penyidikan aktif yang berpotensi menjerat pejabat tinggi daerah,” pungkasnya. Publik menanti kejelasan kasus ini agar dana pembangunan yang dikorupsi dapat dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Lombok Barat.