Klaim Pemulihan Cepat WNI Korban Adopsi Ilegal Tak Terbukti

Pemerintah beberapa waktu lalu menyampaikan klaim bahwa proses pengembalian status kewarganegaraan bagi korban adopsi ilegal masa lalu bisa ditempuh dalam waktu singkat, sekitar tiga hingga empat bulan. Klaim ini sontak memberi harapan bagi ratusan warga yang telah bertahun-tahun hidup tanpa identitas hukum akibat praktik adopsi menyimpang di masa lampau. Namun, setelah ditelusuri oleh tim investigasi Lurusin, realita di lapangan menunjukkan gambaran yang bertolak belakang. Banyak korban yang hingga kini masih terjebak dalam labirin birokrasi tanpa kepastian kapan status mereka akan dipulihkan.

Klaim Kecepatan Proses

Dalam sejumlah kesempatan, pejabat pemerintah menyatakan bahwa pemulihan status WNI bisa diselesaikan secara cepat—tiga hingga empat bulan. Narasi ini dibangun di atas asumsi bahwa prosedur administratif sudah disederhanakan dan koordinasi antarkementerian berjalan mulus. Klaim tersebut berulang kali disampaikan tanpa merinci tahapan spesifik, sehingga membentuk ekspektasi publik bahwa proses ini hanyalah formalitas belaka.

Verifikasi di Lapangan: Fakta Berbicara Lain

Tim Lurusin menelusuri pengalaman sejumlah korban adopsi ilegal yang sedang mengajukan pemulihan status. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, rata-rata pemohon justru menunggu lebih dari satu tahun sejak berkas dinyatakan lengkap. Salah seorang korban yang diwawancarai mengaku telah mengajukan permohonan sejak 2023, tetapi hingga awal 2026 belum mendapatkan keputusan. Ia harus bolak-balik antara dinas kependudukan, imigrasi, dan kedutaan negara tempat ia dulu diadopsi, mengumpulkan dokumen yang sebagian besar sudah tidak utuh atau bahkan musnah.

Kondisi ini bukan kasus tunggal. Di berbagai forum dan komunitas korban adopsi, keluhan serupa bermunculan. Mereka mempertanyakan mengapa klaim kecepatan yang digembar-gemborkan tidak sesuai dengan pengalaman langsung. Faktanya adalah, dari puluhan pemohon yang berhasil diidentifikasi, hanya segelintir yang benar-benar memperoleh status WNI dalam kurun waktu di bawah setahun.

Rintangan Birokrasi yang Tak Kunjung Usai

Mengapa proses yang diklaim singkat ini berubah menjadi panjang dan melelahkan? Verifikasi Lurusin menemukan sejumlah faktor kunci. Pertama, persyaratan dokumen yang diminta sangat rumit, mencakup bukti adopsi, akta kelahiran asli, surat pengangkatan anak, hingga dokumen keimigrasian negara lain. Banyak korban yang diadopsi secara ilegal pada masa lalu tidak memiliki dokumen resmi karena prosesnya tidak tercatat dengan baik. Akibatnya, mereka harus memulai dari nol, menelusuri arsip yang mungkin sudah dihancurkan atau tersebar di berbagai lembaga.

Kedua, koordinasi antarinstansi yang dijanjikan justru menjadi titik lemah. Pemohon harus berurusan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masing-masing memiliki prosedur dan standar yang berbeda, seringkali tanpa alur terpadu. Akibatnya, pemohon terjebak dalam situasi saling melempar tanggung jawab.

Ketiga, aspek hukum internasional menjadi batu sandungan. Banyak korban adopsi ilegal yang saat ini berstatus warga negara asing atau tanpa kewarganegaraan. Untuk memulihkan status WNI, mereka harus melepaskan kewarganegaraan yang saat ini dimiliki, yang prosesnya diatur oleh hukum negara bersangkutan. Ini menambah waktu tunggu yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia.

Data dan Ketertutupan Informasi

Upaya Lurusin untuk memperoleh data resmi tentang jumlah pemohon, persentase yang berhasil diselesaikan, dan rata-rata waktu proses tidak membuahkan hasil yang memadai. Beberapa instansi enggan memberikan data terbaru dengan alasan internal. Ketertutupan informasi ini memperkuat dugaan bahwa klaim kecepatan proses lebih bersifat retoris daripada realistis. Tanpa transparansi, publik sulit menilai kinerja pemerintah secara objektif.

Padahal, jika merujuk pada pernyataan resmi, seharusnya ada target yang terukur. Namun, faktanya adalah tidak ada laporan berkala yang bisa diakses masyarakat tentang perkembangan pemulihan status ini. Lurusin menemukan bahwa mekanisme pengaduan yang disediakan pun seringkali lambat merespons, menambah frustrasi para korban.

Kesimpulan: Janji yang Tak Terpenuhi

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, Lurusin menyimpulkan bahwa klaim pemerintah tentang pemulihan cepat status WNI bagi korban adopsi ilegal masa lalu tidak akurat atau setidaknya menyesatkan. Meskipun mungkin ada kasus-kasus tertentu yang bisa selesai dalam tiga hingga empat bulan—terutama bagi mereka yang memiliki dokumen lengkap dan tidak terkendala kewarganegaraan ganda—pengalaman mayoritas pemohon menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak mencerminkan kondisi umum.

Pemulihan status kewarganegaraan korban adopsi ilegal adalah mandat konstitusional yang seharusnya dijalankan dengan empati dan efisiensi. Alih-alih mengumbar janji, pemerintah perlu membenahi sistem dari hulu ke hilir: menyederhanakan persyaratan, menyatukan alur antarkementerian, dan membuka data secara transparan. Tanpa langkah konkret, korban yang seharusnya segera mendapatkan hak dasarnya akan terus terkatung-katung dalam ketidakpastian.