Ketika Asap Menyesakkan, Komunikasi Pejabat Justru Membisu

Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengepung sebagian wilayah Sumatra Selatan. Namun, yang menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir bukan semata kualitas udara yang memburuk, melainkan cara pemerintah daerah berkomunikasi kepada warganya. Berdasarkan verifikasi terhadap sejumlah pernyataan resmi, laporan media, dan pantauan kanal komunikasi publik, muncul pola yang konsisten: informasi yang disampaikan cenderung teknis, sementara kebutuhan emosional warga justru terabaikan.

Klaim: Masyarakat Butuh Data Teknis

Dalam berbagai kesempatan, pejabat daerah menyampaikan paparan berupa angka indeks standar pencemaran udara, luas lahan terbakar, jumlah titik panas, hingga status siaga darurat. Klaim yang tersirat adalah bahwa publik membutuhkan data tersebut agar memahami situasi. Faktanya, data menunjukkan bahwa masyarakat yang terdampak tidak selalu menuntut angka. Mereka mencari kepastian: apakah aman keluar rumah, apakah anak mereka boleh sekolah, dan bagaimana mendapatkan masker serta layanan kesehatan.

Klaim pejabat: "Kami sudah menyampaikan data lengkap kepada publik."
Fakta di lapangan: Warga mengeluh tidak mendapat arahan praktis, hanya angka yang sulit dipahami.

Verifikasi terhadap sejumlah kanal pengaduan menunjukkan pertanyaan warga didominasi soal langkah perlindungan diri, bukan interpretasi data. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa penyampaian statistik sudah cukup menjadi bentuk komunikasi krisis.

Kesenjangan antara Informasi dan Kebutuhan Warga

Berdasarkan verifikasi, terdapat tiga celah utama. Pertama, informasi jarang disampaikan dengan bahasa sederhana. Kedua, tidak ada saluran komunikasi dua arah yang konsisten antara pemerintah dan warga. Ketiga, pesan yang muncul lebih banyak membela institusi daripada melindungi masyarakat.

Data menunjukkan bahwa kelompok rentan—anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan—paling terdampak. Sumber resmi kesehatan mencatat lonjakan keluhan infeksi saluran pernapasan akut pada periode kabut asap. Namun, komunikasi publik tidak menyertakan panduan spesifik untuk kelompok ini secara memadai. Bukti ini memperkuat temuan bahwa persoalan bukan pada ketersediaan data, melainkan pada cara penyampaiannya.

Respons Institusi dan Kualitas Verifikasi

Beberapa instansi mengklaim telah menggelar konferensi pers rutin dan menerbitkan rilis harian. Verifikasi terhadap jadwal dan isi rilis menemukan bahwa sebagian besar bersifat seremonial. Tidak ada mekanisme umpan balik yang terdokumentasi, sehingga sulit menilai apakah pesan diterima dengan baik.

Pihak berwenang juga menyatakan bahwa status darurat telah memicu koordinasi lintas sektor. Faktanya, koordinasi di tingkat teknis tidak otomatis menjadi komunikasi yang menenangkan publik. Warga yang berada di zona terdampak menilai respons yang mereka rasakan tidak sebanding dengan skala pernyataan yang disampaikan.

Yang menarik, tidak ditemukan bukti bahwa pejabat secara sengaja menyebarkan informasi keliru. Sebagian besar pernyataan akurat secara faktual. Namun, akurasi data tidak sama dengan efektivitas komunikasi. Verifikasi menilai pernyataan-pernyataan tersebut tidak menyesatkan secara substansi, tetapi menyesatkan dalam kesan: seolah persoalan telah tertangani hanya karena data telah dipublikasikan.

Kesimpulan dan Penilaian

Berdasarkan verifikasi terhadap klaim, sumber resmi, dan laporan lapangan, dapat disimpulkan bahwa inti persoalan bukan pada ketiadaan informasi, melainkan pada ketidaksesuaian antara isi pesan dan kebutuhan publik. Rating untuk klaim bahwa komunikasi pemerintah sudah memadai adalah MISLEADING.

Alasannya, pernyataan tersebut benar secara teknis administratif, tetapi bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Data menunjukkan warga lebih membutuhkan rasa didengar, dipahami, dan dilindungi. Selama komunikasi krisis hanya berisi angka tanpa empati, kabut asap akan tetap menjadi bencana ganda: bencana lingkungan dan bencana kepercayaan.

Verifikasi ini menegaskan satu hal sederhana yang sering terlupakan dalam tata kelola bencana: informasi bukan sekadar data yang dipublikasikan, melainkan pesan yang harus sampai, dipahami, dan menenangkan. Tanpa itu, seluruh rilis resmi hanya menjadi bunyi di tengah asap.