KEMENKEU — Dua Dirjen Desak Pembatalan Perombakan Pejabat Purbaya

Suasana di koridor utama Gedung Lapangan Banteng, markas Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mendadak tegang. Kebijakan perombakan birokrasi skala besar yang digulirkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa menyulut gelombang penolakan keras dari internal kementerian. Keputusan mutasi pejabat secara masif yang semula digadang-gadang sebagai langkah penyegaran organisasi, kini berubah menjadi perselisihan terbuka yang mengancam stabilitas tata kelola keuangan negara.

Gejolak Internal di Lapangan Banteng

Penolakan terhadap kebijakan perombakan ini bukan sekadar bisik-bisik di ruang rapat. Dua Direktur Jenderal (Dirjen) secara terbuka melayangkan keberatan resmi dan meminta agar keputusan mutasi pejabat tersebut segera dibatalkan. Langkah terobosan yang sangat langka ini memperlihatkan keretakan tajam di jajaran elit Kemenkeu—sebuah institusi yang selama ini dikenal memiliki hierarki birokrasi yang sangat disiplin dan solid.

Berdasarkan penelusuran investigatif, perombakan masif ini mencakup puluhan pejabat eselon II dan III di direktorat-direktorat vital, termasuk Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan rotasi yang terkesan mendadak ini memicu guncangan hebat di tingkat operasional, terutama karena dieksekusi di tengah periode krusial penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan negara.

Alasan di Balik Perlawanan Dua Dirjen

Mengapa dua pejabat tinggi madya tersebut berani pasang badan meminta pembatalan? Dari dokumen serta informasi yang dihimpun, terdapat tiga alasan utama yang mendasari penolakan keras tersebut: timing yang buruk, potensi pelanggaran sistem meritokrasi, serta risiko sistemik terhadap target Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Perombakan struktur birokrasi di saat direktorat teknis sedang berjuang mengejar target penerimaan akhir kuartal adalah langkah yang sangat impruden. Ini bukan sekadar persoalan rotasi jabatan rutin, melainkan tentang risiko kelumpuhan sistemik pada mesin pengumpul pendapatan negara," tegas seorang pejabat senior yang mengetahui dinamika internal tersebut.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, bersama seorang Dirjen teknis lainnya, disebut-sebut menjadi figur paling vokal dalam mengkritisi kebijakan Purbaya. Mereka menilai proses evaluasi dan penunjukan pejabat baru kurang transparan serta mengabaikan rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Ancaman Stabilitas Fiskal dan Target APBN

Dampak dari kegaduhan ini merembet keluar dari dinding Kemenkeu. Sejumlah pengamat ekonomi dan kebijakan publik menilai penolakan dua Dirjen ini merupakan alarm bahaya bagi kepastian hukum dan iklim investasi. Rotasi tanpa masa transisi yang matang berpotensi memperlambat koordinasi teknis di lapangan, di mana pejabat baru membutuhkan waktu adaptasi yang tidak singkat.

"Ketika konflik kepemimpinan terjadi di lembaga pengelola fiskal utama negara, pasar keuangan akan merespons dengan skeptisisme tinggi. Kepercayaan publik sangat bergantung pada stabilitas internal Kemenkeu," ungkap seorang analis kebijakan publik senior.

Dengan target penerimaan negara yang mencapai ribuan triliun rupiah pada tahun berjalan, ketegangan ini menuntut penyelesaian cepat. Keputusan Purbaya Yudhi Sadewa—apakah akan melunak dengan meninjau ulang mutasi atau tetap memaksakan perombakan—akan menjadi ujian besar bagi tata kelola dan integritas Kementerian Keuangan ke depan.