Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Data Anak Dicuri untuk Dapodik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan data pribadi anak yang diduga digunakan untuk mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dugaan ini pertama kali mencuat melalui unggahan di media sosial yang ramai diperbincangkan publik. Berdasarkan verifikasi awal, isu tersebut menyebutkan bahwa sejumlah satuan pendidikan diduga memasukkan data anak yang tidak terdaftar secara sah ke dalam sistem Dapodik, sehingga berpotensi menimbulkan manipulasi data dan pelanggaran privasi.

Klaim dan Konteks yang Beredar

Klaim yang beredar adalah bahwa data anak, termasuk nama, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya, dicomot tanpa izin dari orang tua atau wali, lalu dimasukkan ke dalam Dapodik oleh pihak sekolah. Faktanya adalah, Dapodik merupakan sistem pendataan resmi yang dikelola oleh Kemendikdasmen untuk memantau jumlah siswa, tenaga pendidik, serta sarana prasarana sekolah. Data yang masuk ke Dapodik seharusnya berasal dari data siswa yang terdaftar secara resmi melalui proses pendaftaran yang sah. Namun, jika ada pihak yang memasukkan data anak tanpa persetujuan, hal ini bertentangan dengan aturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

Sumber klaim ini berasal dari unggahan media sosial yang tidak menyebutkan nama sekolah atau institusi secara spesifik. Meski demikian, Kemendikdasmen tidak tinggal diam. Berdasarkan pernyataan resmi yang dikutip dari laman kemdikbud.go.id, pihak kementerian menyatakan bahwa dugaan tersebut sedang diusut secara serius. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi anak dapat berimplikasi pada berbagai aspek, termasuk risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan data untuk kepentingan lain.

Langkah Investigasi dan Temuan Awal

Dalam proses penyelidikan, Kemendikdasmen telah membentuk tim khusus yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. Tim tersebut bertugas untuk menelusuri jejak digital yang terkait dengan unggahan media sosial tersebut. Berdasarkan verifikasi sementara, ditemukan bahwa beberapa unggahan yang beredar tidak memiliki bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Sebagian besar unggahan hanya berupa narasi tanpa disertai tangkapan layar atau dokumen resmi yang dapat diverifikasi.

Namun, investigasi juga menemukan adanya kejanggalan dalam beberapa data Dapodik yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini memunculkan dugaan bahwa mungkin saja terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah, atau bahkan tindakan yang disengaja. Meski demikian, Kemendikdasmen belum dapat memastikan apakah dugaan penyalahgunaan data tersebut benar-benar terjadi atau hanya merupakan kesalahan administratif.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap proses input data Dapodik. Ia juga menegaskan bahwa setiap sekolah harus memverifikasi data siswa dengan dokumen resmi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Data Pribadi dan Implikasi Hukum

Isu ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi anak di era digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data atau orang tua/wali jika subjek data adalah anak. Jika terbukti ada pihak yang memasukkan data anak tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Kemendikdasmen juga mengimbau kepada seluruh orang tua untuk lebih proaktif dalam memantau data anak mereka di Dapodik. Orang tua dapat menghubungi sekolah atau dinas pendidikan setempat untuk memastikan bahwa data anak mereka terdaftar dengan benar. Selain itu, kementerian juga menyediakan kanal pengaduan resmi melalui laman resmi dan call center untuk memfasilitasi laporan dari masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemendikdasmen yang menyimpulkan bahwa penyalahgunaan data tersebut benar-benar terjadi. Namun, investigasi masih terus berlanjut. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, klaim yang beredar di media sosial masih bersifat dugaan dan belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dan menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang.