Kekosongan Hukum dalam Relasi Kerja Dokter-Rumah Sakit

Sebuah persoalan mendasar dalam dunia medis nasional kembali mengemuka, menyoroti ketimpangan antara realitas profesi dan kerangka regulasi yang tersedia. Struktur hukum yang mengatur aktivitas para tenaga medis, khususnya dokter, dinilai belum sepenuhnya menangkap kompleksitas hubungan industrial yang mereka jalani sehari-hari di fasilitas kesehatan.

Benturan Realitas dengan Regulasi yang Usang

Saat ini, hubungan antara seorang dokter dengan institusi rumah sakit lazim dipahami dalam kerangka perdata murni, seringkali direduksi menjadi sekadar perjanjian kerja sama atau kontrak kemitraan. Pendekatan ini mengabaikan realitas operasional di mana mayoritas dokter bekerja di bawah kendali organisasi, tunduk pada jadwal yang ditentukan manajemen, menggunakan peralatan milik institusi, serta mendapatkan imbalan finansial yang bersifat rutin. Secara substansial, konfigurasi tersebut memenuhi hampir seluruh unsur hubungan kerja sebagaimana lazim dikenal dalam hukum perburuhan, namun secara formal kerap luput dari pengakuan tersebut.

Situasi ini menciptakan area abu-abu yang merugikan. Faktanya, para dokter berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan entitas korporat rumah sakit. Ketergantungan pada satu pemberi kerja secara eksklusif adalah praktik umum yang membatasi kebebasan profesional, namun proteksi normatif seperti jaminan upah minimum, pembatasan jam kerja yang manusiawi, serta hak atas pemutusan hubungan kerja yang layak seringkali tidak tersedia bagi mereka. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada cenderung memosisikan dokter, terutama spesialis yang menghabiskan sebagian besar waktunya di satu tempat, sebagai mitra bisnis otonom, bukan sebagai pekerja yang memerlukan perlindungan negara.

Konsekuensi Hukum dari Ketiadaan Status yang Jelas

Ketiadaan akomodasi yang memadai ini membawa implikasi serius terhadap kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan pemberi layanan itu sendiri. Seorang dokter yang bekerja lebih dari 24 jam dalam satu shift tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak istirahat sebagaimana pekerja pada umumnya. Sebaliknya, rumah sakit juga berada dalam posisi rentan karena batasan tanggung jawab dalam malapraktik menjadi kabur ketika status dokternya tidak terdefinisi dengan jelas dalam konteks hubungan industrial. Apakah seorang dokter residen yang sedang menjalani pendidikan sekaligus memberikan layanan dianggap sebagai pelajar atau pekerja? Hingga kini, jawaban atas pertanyaan tersebut masih menjadi perdebatan tanpa konklusi regulatif yang memuaskan.

Perlu ditekankan bahwa kekosongan ini bukan semata masalah administratif, melainkan menyangkut keselamatan publik. Kelelahan ekstrem pada dokter akibat jam kerja yang tidak terkontrol adalah isu keselamatan pasien yang telah terbukti secara ilmiah. Regulasi kesehatan yang fokus pada standar prosedur medis belum terintegrasi dengan regulasi ketenagakerjaan yang mengatur beban kerja manusia di balik prosedur tersebut. Akibatnya, pemantauan terhadap jam kerja dokter secara sistemik masih sangat lemah, karena tidak ada instrumen hukum yang mewajibkan pencatatan jam kerja layaknya buruh di sektor lain.

Mendesaknya Reformasi Menuju Definisi yang Inklusif

Jalan keluar dari kebuntuan ini terletak pada keberanian legislatif untuk merumuskan definisi hubungan kerja yang lebih luas dan responsif terhadap karakteristik profesi spesifik. Hukum tidak bisa lagi memperlakukan semua tenaga profesional dengan pendekatan seragam. Dokter dengan pola kerja tertentu yang menunjukkan unsur subordinasi dan integrasi dalam struktur organisasi rumah sakit harus diakui sebagai pekerja. Upaya ini menuntut harmonisasi antara norma dalam Undang-Undang Kesehatan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebuah proses yang selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Lebih jauh, pengaturan mengenai sanksi bagi rumah sakit yang mengeksploitasi tenaga dokter melalui mekanisme kontrak yang tidak adil juga harus dipertegas. Saat ini, seorang dokter yang kontraknya diputus secara mendadak oleh manajemen rumah sakit swasta seringkali tidak memiliki upaya hukum perburuhan yang efektif. Mereka hanya bisa menggugat secara perdata melalui wanprestasi, sebuah proses panjang yang membutuhkan biaya besar dan tanpa jaring pengaman sosial seperti kompensasi PHK. Hal ini menciptakan iklim kerja yang penuh ketidakpastian dan berpotensi menekan independensi profesi kedokteran dalam mengambil keputusan klinis terbaik.

Dengan demikian, reformasi yang diperlukan bukan hanya menambah pasal, melainkan mengubah paradigma dari hubungan kemitraan yang fiktif menuju pengakuan hubungan kerja yang faktual. Hanya dengan itu, kesejahteraan dokter dan keselamatan pasien dapat dilindungi dalam satu kerangka hukum yang integral. Sektor kesehatan tidak bisa terus beroperasi di atas fondasi hukum yang ambigu, karena taruhannya bukan sekadar uang atau kontrak, melainkan nyawa manusia yang bergantung pada performa optimal para dokternya.

Baca juga:

• Tas Laptop Butut Itu Menyimpan Ribuan Langkah Perjuangan
• Trump dan AI Roosevelt Berdialog di Perpustakaan, Warganet Heboh