Kebencian pada Jepang di Asia Timur Melampaui Trauma Sejarah

Lebih dari tujuh dekade berlalu sejak Perang Dunia II berakhir, namun permusuhan terhadap Jepang masih membekas kuat di dua negara Asia Timur: Korea Selatan dan Cina. Berbagai jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga di kedua negara memandang Jepang sebagai ancaman, meskipun hubungan ekonomi bilateral terus berjalan. Fenomena ini tidak bisa dipahami semata-mata sebagai sisa trauma sejarah; ia hidup dan diperbarui oleh faktor-faktor kontemporer yang terus menyalakan api ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Pendudukan kolonial Jepang di Semenanjung Korea yang berlangsung lebih dari tiga dekade, praktik kerja paksa pada masa perang, serta sistem perbudakan seksual yang memakan korban ratusan ribu perempuan, merupakan babak kelam yang hingga kini belum tuntas diperdebatkan. Bagi banyak keluarga di Korea dan Cina, memori itu bukan sekadar narasi buku teks, melainkan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Data menunjukkan para korban dan keluarga korban masih terus menuntut pengakuan resmi hingga hari ini.

Akar Historis yang Masih Berdenyut

Kebencian terhadap Jepang di kawasan ini tidak lahir dari ruang kosong. Selama masa ekspansi militer di awal abad ke-20, Jepang menaklukkan sebagian besar wilayah Asia Timur dan menjalankan kebijakan asimilasi paksa terhadap penduduk lokal. Bahasa lokal ditekan, budaya asli dihapuskan, dan sumber daya alam dikuras habis untuk kepentingan perang. Peristiwa seperti pembantaian warga sipil di Nanjing pada 1937 meninggalkan bekas mendalam yang terus dikenang melalui museum dan upacara peringatan tahunan di Cina.

Di Korea, kebijakan asimilasi bahkan menyentuh hal yang paling privat: nama dan bahasa. Warga Korea dipaksa mengganti nama mereka menjadi nama Jepang, sebuah penghinaan kolektif yang tidak mudah dilupakan. Setelah kemerdekaan, proses rekonsiliasi nyaris tidak pernah berjalan mulus. Perjanjian normalisasi hubungan yang ditandatangani pada 1965 memang membuka pintu kerja sama ekonomi, tetapi tidak menyelesaikan persoalan moral yang tersisa di antara kedua bangsa.

Pertobatan yang Dianggap Setengah Hati

Faktanya adalah, Jepang telah menyampaikan permintaan maaf resmi dalam beberapa kesempatan. Namun, sikap tersebut dinilai tidak konsisten oleh banyak pengamat dan masyarakat di Korea serta Cina. Kunjungan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni, tempat bersemayamnya sejumlah tokoh perang yang dihukum sebagai penjahat perang, secara berkala memicu gelombang kecaman diplomatik dari Beijing dan Seoul. Setiap kali insiden itu terjadi, kepercayaan publik terhadap ketulusan Jepang kembali terkikis.

Selain itu, revisi buku teks sejarah di Jepang yang dianggap meredam narasi kekejaman masa perang menjadi sumber gesekan yang tak kunjung reda. Pemerintah Korea Selatan dan Cina secara rutin mengajukan protes resmi terhadap konten buku teks yang dinilai tidak mencerminkan fakta sejarah secara utuh. Data menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, setidaknya belasan kali protes diplomatik diajukan terkait isu ini, dan tidak satu pun menghasilkan perubahan substansial dari pihak Tokyo.

Gesekan Kontemporer yang Memperdalam Jarak

Di luar persoalan sejarah, sengketa wilayah juga terus memanaskan hubungan. Perebutan klaim atas kepulauan di Laut Timur dan kepulauan di Laut Cina Timur kerap memicu insiden penegakan hukum di perairan yang disengketakan. Ketika insiden semacam itu terjadi, sentimen publik di kedua belah pihak melonjak, dan gelombang boikot produk Jepang kerap menyusul. Pada 2019 misalnya, ketegangan perdagangan antara Seoul dan Tokyo berujung pada pembatasan ekspor bahan baku teknologi oleh Jepang, yang segera dibalas dengan kampanye boikot besar-besaran di Korea Selatan.

Para analis menilai siklus ini sulit diputus selama belum ada langkah rekonsiliasi yang dianggap tulus dan konkret. Permintaan maaf tanpa diikuti tindakan nyata, seperti kompensasi korban atau koreksi catatan sejarah, justru memperkuat anggapan bahwa pertobatan Jepang hanyalah formalitas. Dalam survei yang dilakukan secara berkala, mayoritas responden muda di Korea Selatan dan Cina tetap menyatakan ketidakpercayaan terhadap Jepang, menandakan bahwa luka ini bukan hanya milik generasi tua.

Kesimpulannya, sentimen antijepang di Asia Timur merupakan produk dari kombinasi kompleks antara memori historis yang belum terselesaikan dan gesekan politik kontemporer yang berulang. Selama Jepang dipandang tidak serius menuntaskan pertanggungjawaban masa lalu, dan selama sengketa wilayah serta perdagangan terus memicu ketegangan baru, citra Jepang sebagai "musuh bersama" di Korea dan Cina diperkirakan akan bertahan lama. Rekonsiliasi sejati, karenanya, menuntut lebih dari sekadar kata maaf — ia menuntut tindakan yang dapat diverifikasi oleh publik kedua negara.