Kasus Keracunan MBG Karo Naik Penyidikan, Jaksa Terima SPDP

Proses hukum atas insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini memasuki babak baru. Penyidik kepolisian resmi menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan menyusul ditemukannya unsur pidana dalam peristiwa yang menimpa ratusan pelajar sekolah dasar tersebut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mengonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo. Langkah hukum ini diambil guna menelusuri rantai pertanggungjawaban penyedia katering dan pelaksana distribusi makanan.

Kronologi dan Eskalasi Kasus Keracunan Massal

Peristiwa keracunan massal ini terjadi secara serentak setelah para siswa mengonsumsi paket menu MBG yang didistribusikan ke sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil rekapitulasi tim medis, skala dampak insiden ini mencakup:

1. Gejala Serentak: Beberapa jam usai santap siang, ratusan murid mengeluhkan gejala mual hebat, muntah, pusing, hingga diare akut.
2. Jumlah Korban Masif: Total korban terkonfirmasi mencapai 353 siswa yang langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan, puskesmas, dan RSUD terdekat di wilayah Kabanjahe dan sekitarnya.
3. Rujukan Darurat: Sebagian besar korban berangsur membaik usai penanganan awal, namun dua orang siswa terpaksa dirujuk ke rumah sakit di Jakarta akibat komplikasi kesehatan yang memerlukan penanganan spesialis lebih lanjut.

"Penerimaan SPDP menandai bahwa penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana. Kami telah menunjuk tim jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan," ungkap perwakilan pihak Kejaksaan Negeri Karo.

Jaksa Siapkan Tim Peneliti Usai Terima SPDP

Dengan diterimanya SPDP tersebut, Kejari Karo langsung menunjuk jaksa peneliti (P-16) untuk memantau langsung proses penyidikan yang tengah digarap aparat kepolisian. Fokus utama saat ini berpusat pada penelusuran hasil uji laboratorium toksikologi sampel makanan dan pemeriksaan standar sanitasi dapur produksi.

Penyidik saat ini tengah mendalami beberapa potensi pelanggaran perundang-undangan, antara lain:

• UU Perlindungan Konsumen: Terkait kelayakan pangan olahan dan standar mutu yang disajikan kepada pihak sekolah.
• Pasal Kelalaian dalam KUHP: Menilai dugaan kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami sakit berat atau luka-luka serius.
• Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan: Memeriksa alur seleksi vendor katering, waktu masak, hingga jeda waktu distribusi makanan ke sekolah-sekolah sasaran.

Evaluasi Menyeluruh dan Tuntutan Pengawasan Ketat

Kasus keracunan di Karo ini memicu desakan evaluasi total terhadap tata kelola program MBG di daerah. Insiden serupa menuntut transparansi hasil uji sampel laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara berkala.

Para orang tua murid dan pemerhati kebijakan publik mendesak adanya standarisasi dapur umum (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersertifikasi secara higienis sebelum paket makanan dibagikan. Proses hukum yang tengah bergulir di Kejari dan Polres Karo diharapkan menjadi preseden tegas agar pengawasan higienitas makanan anak sekolah tidak diabaikan demi efisiensi biaya.