Jokowi Instruksikan Percepatan Rekonstruksi Gereja Terdampak Bencana di Palue NTT

Kondisi tempat ibadah dan fasilitas sosial pascabencana di kawasan kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan serius. Presiden Joko Widodo secara tegas menginstruksikan percepatan pemulihan fisik sarana keagamaan agar masyarakat tidak berlarut-larut menjalankan ibadah di tenda-tenda darurat pengungsian.

Instruksi tersebut ditegaskan langsung saat meninjau Gereja Santa Familia Lei yang terletak di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka. Bangunan gereja tersebut mengalami kerusakan struktural signifikan akibat guncangan gempa bumi yang melanda kawasan pulau vulkanik tersebut beberapa waktu lalu.

Temuan Lapangan di Gereja Santa Familia Lei

Dalam investigasi dan peninjauan di lokasi, kondisi Gereja Santa Familia Lei memperlihatkan retakan besar pada struktur utama dinding dan atap yang rawan runtuh. Kondisi ini memaksa jemaat setempat menggelar peribadatan di bawah tenda terpal darurat dengan keterbatasan fasilitas dan ancaman cuaca ekstrem.

"Saya minta perbaikan gereja ini segera diselesaikan. Jangan sampai jemaat terus-menerus beribadah di tempat penampungan darurat atau tenda pengungsian. Hak masyarakat untuk beribadah dengan aman dan layak harus dipulihkan secepatnya," tegas Jokowi di sela peninjauan lapangan.

Kunjungan ini menyoroti lambatnya penyaluran material rekonstruksi ke wilayah terisolir seperti Pulau Palue, yang membutuhkan akses penyeberangan laut khusus dari daratan utama Flores.

Kronologi dan Hambatan Pemulihan Pascagempa

Proses rehabilitasi infrastruktur pascabencana di Pulau Palue mencakup sejumlah tahapan penting yang dihimpun tim redaksi:

1. Pendataan Kerusakan Struktural: Tim teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mencatat puluhan fasilitas umum dan rumah ibadah mengalami kerusakan sedang hingga berat.
2. Relokasi Ibadah ke Tenda Darurat: Sejak fasilitas dinyatakan tidak aman, ratusan jemaat terpaksa memanfaatkan tenda sementara di sekitar halaman pengungsian.
3. Verifikasi Anggaran dan Logistik: Kendala distribusi jalur laut menyebabkan keterlambatan masuknya material beton tahan gempa ke wilayah kepulauan terpencil.
4. Instruksi Percepatan Pusat: Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengambil alih rehabilitasi teknis struktural.

Instruksi Khusus untuk Kementerian PUPR dan BNPB

Menanggapi lambatnya penanganan di lapangan, pemerintah pusat mengoordinasikan langkah darurat bersama kementerian teknis. Kementerian PUPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diperintahkan menerapkan standar bangunan tahan gempa pada seluruh proses rehabilitasi.

Prioritas perbaikan mencakup:

• Penguatan struktur fondasi dan tiang pancang bangunan utama Gereja Santa Familia Lei.
• Penyediaan fasilitas sanitasi darurat yang layak bagi warga di sekitar zona pemulihan.
• Mobilisasi kapal logistik perintis dari pelabuhan Maumere guna memastikan suplai semen, besi, dan atap baja ringan tidak terputus.

Masyarakat lokal berharap rehabilitasi ini tidak sekadar menjadi janji administratif, melainkan segera terealisasi agar rutinitas keagamaan dan sosial di Pulau Palue dapat kembali normal sebelum musim penghujan tiba.