Jayawijaya — DPR Desak Peta Jalan Keamanan Usai Penembakan Pegawai Pertanian

Suasana duka kembali menyelimuti bumi Papua Pegunungan setelah aksi kekerasan bersenjata merenggut nyawa para pelayan publik di daerah rawan konflik. Tiga orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dilaporkan tewas tewas mengenaskan akibat tembakan senjata api saat sedang berada di Kampung Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa berdarah ini memperpanjang daftar panjang warga sipil yang menjadi korban keganasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Para petugas lapangan yang sedianya mengawal program penguatan pangan lokal tersebut diadang oleh kelompok bersenjata pada Rabu (9/9). Penembakan mendadak ini tidak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan jajaran pemerintah daerah setempat, tetapi juga memicu desakan keras terhadap evaluasi total strategi keamanan nasional di kawasan Papua.

Tragedi Muliama dan Kerentanan Pelayan Publik

Gugurnya para garda terdepan pembangunan daerah tersebut mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif di Senayan. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengecam keras aksi penembakan keji tersebut. Ia menilai bahwa penyerangan terhadap aparat sipil yang tidak bersenjata merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

"Kami sangat sedih dan prihatin mendengar kabar penembakan ini. Mereka adalah ASN yang bekerja demi kesejahteraan warga Papua, memberikan pendampingan pertanian, namun justru dihabisi secara keji. Kejadian ini tidak boleh lagi dianggap sebagai sekadar angka statistik dalam konflik," tegas Oleh Soleh saat memberikan keterangan resminya.

Lebih jauh, eskalasi serangan KKB dalam beberapa tahun terakhir dinilai telah menggeser sasaran operasional mereka. Tidak hanya berhadapan dengan aparat TNI dan Polri, kelompok tersebut kini semakin intensif menyasar elemen sipil vital, mulai dari pekerja konstruksi jalan, tenaga kesehatan, guru, hingga petugas lapangan dinas pertanian.

Evaluasi Strategi Keamanan: Menagih Peta Jalan Konkret

Menanggapi berulangnya aksi kekerasan di wilayah konflik, Komisi I DPR RI kembali mengungkit mendesaknya pembentukan peta jalan (roadmap) penanganan KKB yang terukur dan komprehensif. Pendekatan pengamanan di Papua dinilai masih kerap bersifat reaktif sehingga belum mampu memutus mata rantai aksi teror secara permanen.

Minimnya perlindungan bagi pelayan publik di zone rawan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pemetaan intelijen dan pengamanan teritorial. Oleh Soleh menekankan bahwa negara harus hadir dengan strategi menyeluruh yang mampu menggaransi keamanan para pekerja sipil.

"Pemerintah dan jajaran aparat keamanan tidak bisa terus-menerus menggunakan pola lama. Harus ada peta jalan yang tegas: bagaimana penataan ruang aman bagi ASN, efektivitas penegakan hukum, serta penguatan intelijen terintegrasi," lanjutnya.

Masa Depan Keamanan dan Ketahanan Pangan Papua

Tragedi di Kampung Muliama memicu dilema besar bagi masa depan pembangunan ekonomi di Papua Pegunungan. Jika jaminan keamanan dasar gagal dipenuhi, berbagai program strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan terancam stagnan karena para petugas lapangan enggan mempertaruhkan nyawa mereka.

Komisi I DPR mendorong Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri untuk segera menyelaraskan skema pengamanan sektor-sektor vital pelayanan publik. Penanganan konflik Papua dinilai membutuhkan kombinasi ketegangan hukum, pembatasan suplai senjata KKB, serta mekanisme perlindungan khusus bagi ASN yang bertugas di titik-titik rawan konflik demi mencegah berulangnya tragedi serupa di masa depan.