hafiz-rahman
Layar gawai masyarakat Indonesia saban memasuki bulan kesembilan kerap dihiasi oleh nuansa gelap. Kampanye digital bertajuk September Hitam kembali mengemuka, membawa serta ingatan kolektif atas berbagai rentetan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang belum kunjung menemui titik terang. Mulai dari tragedi pembunuhan aktivis Munir Said Thalib, kasus Semanggi I dan II, hingga penembakan mahasiswa dalam Tragedi Trisakti, semuanya berkelindan dalam tagar yang menggema di berbagai platform media sosial.
Namun, di tengah gelombang empati dan duka publik yang membuncah, muncul kekhawatiran nyata mengenai pergeseran fungsi dari gerakan penegakan keadilan ini. Ruang siber yang anonim dan sarat akan algoritma pembelah kerap kali mengubah narasi peringatan sejarah menjadi arena manipulasi emosi massa demi kepentingan politik tertentu.
Kala Duka Sejarah Berkelindan dengan Desakan Algoritma
Fenomena munculnya isu September Hitam di media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi ruang refleksi atau desakan moral terhadap penegakan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, jejak digital menunjukkan adanya pola pemanfaatan isu-isu sensitif ini untuk menggiring sentimen publik ke arah permusuhan yang destruktif. Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menyoroti potensi bahaya yang mengintai jika narasi kemanusiaan ini dibajak oleh kepentingan pragmatis.
Menurut Ayip, peringatan atas peristiwa sejarah memang penting untuk merawat ingatan publik. Kendati demikian, proses penyampaian di ruang digital harus tetap berpijak pada fakta dan edukasi politik yang sehat, bukan sekadar membakar amarah massa tanpa arah yang jelas.
"Kami berharap isu September Hitam di media sosial tidak berkembang menjadi mobilisasi massa berbasis kebencian. Jangan sampai duka masa lalu justru dijadikan alat untuk memecah belah dan menciptakan polarisasi baru di tengah masyarakat," ujar Ayip Tayana saat memberikan analisanya terkait dinamika media sosial.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi tipisnya batas antara pencarian keadilan hakiki dengan aksi mobilisasi emosi yang berpotensi memicu kerusuhan sosial di dunia nyata.
Memetakan Komodifikasi Isu: Dari Memori Publik ke Mobilisasi Digital
Dalam lanskap komunikasi politik modern, emosi publik seperti rasa marah, duka, dan ketidakadilan merupakan komoditas yang sangat bernilai tinggi. Algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten yang memicu reaksi emosional kuat, sehingga narasi yang tajam dan provokatif lebih cepat menyebar ketimbang analisis hukum yang mendalam.
Berikut adalah perbandingan antara pola refleksi sejarah yang konstruktif dengan bentuk mobilisasi emosi yang berisiko merusak tatanan sosial:
| Parameter | Refleksi Sejarah Konstruktif | Mobilisasi Emosi Kebencian |
|---|---|---|
| Fokus Utama | Penegakan hukum dan penuntasan kasus HAM | Eksploitasi amarah publik dan delegitimasi pihak lawan |
| Metode Penyampaian | Data historis, diskusi ilmiah, dan aksi damai | Tagar provokatif, hoaks, dan narasi ad-hominem |
| Dampak Sosial | Meningkatnya kesadaran hukum dan empati publik | Meningkatnya polarisasi dan perpecahan horizontal |
Menjaga Akal Sehat di Tengah Hiruk-Pikuk Ruang Siber
Ancaman utama dari mobilisasi berbasis emosi adalah kaburnya substansi dari penuntasan kasus HAM itu sendiri. Ketika September Hitam diseret menjadi komoditas perseteruan politik harian, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Suara mereka untuk menuntut keadilan berisiko tenggelam di antara bisingnya perselisihan antarkelompok netizen.
Untuk mencegah dampak buruk tersebut, sejumlah langkah kritis perlu diambil oleh masyarakat digital dalam menyikapi narasi yang beredar:
- Verifikasi Informasi: Memastikan bahwa data atau fakta terkait pelanggaran sejarah yang disebarkan berasal dari sumber kredibel seperti lembaga komisi nasional atau dokumen resmi.
- Menghindari Narasi Kebencian: Mengarahkan fokus kampanye pada penuntasan hukum secara prosedural, bukan menyerang kelompok sosial atau individu tertentu secara emosional.
- Pendidikan Politik Kritis: Mendorong generasi muda untuk memahami konteks sejarah secara komprehensif agar tidak mudah dimobilisasi oleh pihak-pihak penunggang kepentingan.
Pada akhirnya, merawat ingatan atas tragedi masa lalu adalah kewajiban moral sebuah bangsa. Namun, memastikan bahwa amarah tersebut tidak berubah menjadi kebencian buta yang merusak persatuan adalah kunci utama menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Comments (0)