JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers di

Ruang konferensi di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan M.H. Thamrin, tampak dipadati pewarta dari berbagai media massa. Kamera televisi bersiap di barisan terdepan, sementara jurnalis daring mengoperasikan ponsel untuk siaran langsung. Suasana tegang namun terkendali mengiringi masuknya Airlangga ke podium utama. Ia tampil dengan setelan jas biru tua, kemeja putih, dan dasi merah, membawa map berisi dokumen yang ia acungkan sebentar sebelum meletakkannya di atas mimbar.

Evaluasi Kinerja dan Tantangan Ekonomi Global

Konferensi pers yang digelar menjelang akhir pekan itu bukan sekadar ritual pengumuman data. Lebih dari itu, ajang itu menjadi ruang bagi pemerintah untuk membuka pembicaraan tentang sejumlah risiko yang mengintai perekonomian nasional. Airlangga membuka paparannya dengan menyoroti kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, mulai dari kebijakan moneter negara maju hingga konflik geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok energi dan pangan dunia.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan permintaan domestik semata. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat struktur ekonomi agar tetap resilient ketika tekanan dari luar datang secara beruntun. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario, termasuk pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah, agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

“Kita harus realistis. Tantangan luar negeri sangat besar, tapi kita punya modal berharga: stabilitas makro yang terjaga dan reformasi struktural yang sedang berjalan. Yang terpenting sekarang adalah konsistensi eksekusi di lapangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers tersebut.

Fokus Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi

Salah satu poin yang paling banyak diperbincangkan wartawan adalah soal hilirisasi. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong industri hilir untuk mengolah sumber daya alam dalam negeri guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Ia menyebut sejumlah sektor strategis—mulai dari nikel, batu bara, hingga kelapa sawit—yang kini tengah dipacu untuk tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Langkah ini, menurutnya, bukan hanya soal meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda. Targetnya jelas: Indonesia harus beranjak dari negara pengekspor bahan baku menjadi produsen barang jadi yang bersaing di pasar global. Airlangga menyebutkan bahwa beberapa proyek smelter dan fasilitas pengolahan telah beroperasi, sementara yang lain masih dalam tahap konstruksi intensif.

“Ini bukan proyek semalam. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan tentu saja butuh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya seraya menatap satu per satu wartawan yang mengacungkan tangan.

Penguatan UMKM dan Akses Permodalan

Tidak hanya urusan korporasi besar, konferensi pers itu juga menyentuh nasib Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Airlangga menyampaikan bahwa sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, ia mengakui bahwa permasalahan klasik soal akses permodalan dan keterbatasan pasar masih menghantui pelaku UMKM.

Untuk itu, pemerintah berencana memperluas skema pembiayaan dengan suku bunga ringan serta memperkuat program pendampingan teknologi agar UMKM bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Airlangga menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar produk lokal bisa bersaing di pasar domestik maupun ekspor.

“Saya ingin pengusaha kecil di pelosok negeri ini merasa bahwa pemerintah hadir bukan sebagai regulator yang menghalangi, tapi sebagai fasilitator yang mendukung. Jika UMKM kita kuat, ekonomi kita akan kokoh,” katanya dengan nada tegas namun berempati.

Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif

Menjelang penutupan konferensi pers, Airlangga kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi. Ia menyebut bahwa sejumlah aturan yang selama ini dianggap menghambat investasi telah direvisi atau sedang dalam proses penyederhanaan. Langkah ini diambil untuk menunjukkan kepada investor—baik dalam maupun luar negeri—bahwa Indonesia serius ingin menjadi tujuan utama alokasi modal di kawasan Asia Tenggara.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan investasi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Pemerintah tidak akan mengorbalkan hak-hak rakyat dan kelestarian lingkungan demi mengejar target investasi jangka pendek. Keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan, kata Airlangga, adalah prinsip yang tidak bisa ditawar lagi.

Setelah sesi tanya jawab selama lebih dari satu jam, konferensi pers ditutup dengan permohonan maaf dari Airlangga karena harus bergegas ke rapat koordinasi selanjutnya. Ia meninggalkan ruangan dengan dikepung pertanyaan-pertanyaan yang tak sempat terjawab, namun juga harapan bahwa kebijakan yang diumumkan akan segera terlihat dampaknya di tengah masyarakat.