Jakarta — Airlangga Minta Pemanfaatan Teknologi Sasar Masyarakat Rentan

Di tengah pesatnya gelombang transformasi digital yang melanda tanah air, sebuah pertanyaan mendasar menyeruak ke permukaan: siapakah yang benar-benar menikmati buah dari kemajuan ini? Di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis aplikasi dan perputaran uang di sektor teknologi, jutaan masyarakat rentan di pedesaan maupun pinggiran kota masih berjuang menghadapi keterbatasan akses. Kesenjangan ini menandakan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menanggapi tantangan struktural tersebut, pemerintah menegaskan perlunya reorientasi dalam strategi digitalisasi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemanfaatan teknologi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada peningkatan efisiensi bisnis skala besar atau gaya hidup masyarakat perkotaan. Inovasi digital harus dirancang secara inklusif guna membuka pintu kesempatan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi dan sosial.

Jurang Digital di Tengah Disrupsi Ekonomi

Meskipun penetrasi internet di Indonesia telah mencakup lebih dari 79 persen populasi, kualitas pemanfaatan akses tersebut masih menunjukkan jurang yang amat lebar. Bagi kelompok berpenghasilan tinggi, teknologi menjadi alat produktivitas dan akumulasi kekayaan. Sebaliknya, bagi masyarakat rentan, akses internet sering kali hanya sebatas konsumsi hiburan tanpa memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

"Teknologi tidak boleh menjadi dinding pemisah baru, melainkan harus menjadi jembatan inklusivitas. Pembangunan digital yang berkeadilan wajib membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik bagi mereka yang selama ini terpinggirkan," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Data menunjukkan bahwa ketimpangan pemanfaatan teknologi sangat memengaruhi kemampuan bertahan hidup kelompok ekonomi bawah, seperti yang terlihat pada tabel perbandingan berikut:

Strategi Inklusi dan Penguatan Sektor Informal

Untuk menutup celah ketimpangan tersebut, pemerintah merumuskan sejumlah langkah strategis yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat bawah. Teknologi diarahkan sebagai alat bantu untuk menaikkan kelas para pelaku usaha kecil dan memberikan jaring pengaman sosial yang lebih efektif.

• Digitalisasi UMKM Mikro: Mendorong pelaku usaha kecil di pelosok daerah agar terhubung dengan rantai pasok nasional dan platform e-commerce.
• Pelatihan Literasi Digital Terarah: Memperluas program upskilling dan reskilling melalui inisiatif pemerintah guna meningkatkan kemampuan kerja pekerja informal.
• Penyaluran Bantuan Sosial berbasis Data Digital: Memanfaatan teknologi finansial dan validasi data terpadu agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan minim kebocoran.

Tantangan Nyata dan Pentingnya Pendampingan

Namun, mewujudkan inklusi digital bukan tanpa hambatan. Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa kendala utama masyarakat rentan bukan semata-mata ketidakadaan sinyal atau perangkat pintar, melainkan kurangnya literasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa edukasi yang tepat, bantuan teknologi berisiko menjadi program seremonial tanpa dampak jangka panjang.

Sejumlah ahli ekonomi kerakyatan mengingatkan agar kebijakan digitalisasi tidak memaksakan pendekatan seragam. "Inovasi canggih menjadi tidak berguna jika tidak relevan dengan kebutuhan mendasar warga di lapangan. Aplikasi dan layanan digital harus ramah pengguna serta disesuaikan dengan kapasitas daya beli dan tingkat pendidikan mereka," pangkas seorang peneliti kebijakan publik.

Komitmen pemerintah untuk menjadikan teknologi sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat rentan kini menanti pembuktian di lapangan. Keberhasilan strategi ini tidak diukur dari seberapa canggih sistem yang dibangun, melainkan dari seberapa besar angka kemiskinan dan ketimpangan yang berhasil ditekan melalui intervensi digital tersebut.