Industri Migas Laut Utara Desak Inggris Hapus Pajak Durian Runtuh

LONDON — Kelompok lobi industri minyak dan gas Laut Utara, Offshore Energies UK (OEUK), secara resmi mendesak pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer untuk menghentikan penerapan pajak durian runtuh (windfall tax) tiga tahun lebih awal dari rencana semula. Langkah ini diajukan di tengah kekhawatiran bahwa tagihan listrik dan gas konsumen domestik Inggris akan melonjak ke titik tertinggi sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

Pajak tambahan bertajuk Energy Profits Levy (EPL) tersebut awalnya dirancang untuk berlaku hingga 2030 guna mendanai subsidi energi masyarakat. Namun, pelaku industri menuntut agar skema tersebut dihapus pada 2027 dan digantikan dengan mekanisme retribusi yang lebih terukur, yang hanya aktif ketika terjadi lonjakan harga komoditas global secara ekstrem.

Eskalasi Krisis Biaya Hidup Jelang Musim Dingin

Kondisi pasar energi global yang belum stabil kembali memicu tekanan berat pada rumah tangga di seantero Inggris. Memasuki musim dingin, biaya pemanas dan kelistrikan diproyeksikan melonjak tajam, memicu perdebatan panas antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kelangsungan investasi energi domestik.

OEUK berargumen bahwa mempertahankan tarif pajak yang terlampau tinggi justru memperlemah ketahanan energi nasional. Mereka menilai kebijakan fiskal saat ini membuat operator migas enggan menanamkan modal baru di kawasan landas kontinen Inggris.

"Mempertahankan rezim pajak darurat ketika kondisi pasar telah bergeser hanya akan mematikan investasi, mengancam puluhan ribu lapangan kerja, dan memaksa Inggris bergantung pada impor energi dengan jejak karbon lebih tinggi," tegas pernyataan resmi OEUK.

Kronologi Perjalanan Kebijakan Pajak Energi Inggris

1. Mei 2022: Pemerintah Konservatif pertama kali memberlakukan Energy Profits Levy sebesar 25% sebagai respons atas lonjakan laba fantastis perusahaan migas pasca-invasi Rusia ke Ukraina.
2. November 2022: Tarif pajak dinaikkan menjadi 35%, memperpanjang masa berlaku hingga 2028 dengan total beban pajak efektif mencapai 75%.
3. Juli 2024: Partai Buruh memenangkan pemilu dan memperketat kebijakan dengan menaikkan tarif menjadi 38% (pajak efektif 78%) serta memperpanjang batas waktu hingga Maret 2030.
4. September 2026: OEUK secara terbuka meminta pemerintah memangkas tenggat waktu pungutan hingga 2027 untuk menyelamatkan proyek eksplorasi dan transisi energi di Laut Utara.

Dilema Fiskal dan Ketahanan Energi Nasional

Penelusuran terhadap proyeksi ekonomi sektor energi menunjukkan bahwa pemotongan pajak secara dini menimbulkan dilema ganda bagi Kanselir Rachel Reeves. Di satu sisi, kas negara membutuhkan pemasukan miliaran poundsterling untuk menambal defisit anggaran dan mendanai program transisi energi hijau. Di sisi lain, industri memperingatkan dampak negatif nyata:

• Penurunan Pengeboran: Aktivitas eksplorasi sumur baru di Laut Utara dilaporkan menyentuh level terendah dalam beberapa dekade terakhir.
• Kehilangan Tenaga Kerja Ahli: Ancaman pemangkasan hingga ribuan teknisi berpengalaman yang krusial bagi pengembangan proyek angin lepas pantai dan penangkapan karbon (CCS).
• Ketergantungan Impor: Meningkatnya volume impor gas alam cair (LNG) dari luar negeri dengan harga pasar spot yang rentan fluktuasi.

Hingga saat ini, Departemen Keamanan Energi dan Net Zero Inggris menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan sembari memastikan perusahaan fosil tetap memberikan kontribusi yang adil bagi masyarakat di masa sulit.