Guinea Larang France 24 Usai Presenter Sebut Doumbouya Presiden Kudeta

Gelombang pembungkaman terhadap pers independen di Afrika Barat kembali memakan korban baru. Pemerintah junta militer Guinea secara resmi mencabut izin siar saluran berita internasional asal Prancis, France 24, dari seluruh jaringan penyiaran nasional. Langkah drastis ini diambil setelah salah satu presenter stasiun televisi tersebut melontarkan sebutan "presiden kudeta" (président putschiste) kepada pemimpin de facto Guinea, Jenderal Mamadi Doumbouya. Tindakan tegas ini memicu gelombang kecaman internasional dan mempertegas isolasi informasi yang tengah melanda negara tersebut.

Insiden tersebut bermula ketika sebuah tayangan berita siaran langsung mengulas situasi politik yang kian memanas di Conakry, ibu kota Guinea. Jurnalis France 24 merujuk pada latar belakang kekuasaan Doumbouya yang direbut melalui aksi kudeta militer pada September 2021. Bagi otoritas penyiaran Guinea, sebutan tersebut dinilai sebagai penghinaan berat terhadap kepala negara dan tindakan sabotase terhadap stabilitas nasional. Tanpa menunggu waktu lama, lisensi operasional stasiun televisi itu langsung dibekukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Rezim Militer dan Pemberangusan Ruang Publik

Keputusan melarang France 24 bukan sekadar insiden tunggal, melainkan puncak dari gunung es represi yang terstruktur di bawah kepemimpinan Jenderal Doumbouya. Sejak merebut kekuasaan dari Presiden Alpha Condé tiga tahun lalu, junta militer secara bertahap melucuti instrumen demokrasi di Guinea. Partai-partai politik utama telah dibubarkan, aksi unjuk rasa damai dilarang keras dan ditindak dengan kekerasan senjata, sementara suara-suara oposisi dibungkam secara sistematis.

"Kami tidak akan membiarkan media luar negeri merusak kedaulatan serta keharmonisan nasional dengan narasi provokatif yang menyudutkan pemerintah transisi," tegas seorang pejabat otoritas komunikasi Guinea dalam keterangan resminya.

Namun, para pengamat hak asasi manusia menilai alasan tersebut hanyalah dalih untuk menutupi aksi pembersihan politik. Ratusan aktivis dan pembangkang politik dilaporkan telah ditangkap tanpa proses peradilan yang adil, dipaksa melarikan diri ke luar negeri, atau hilang tanpa jejak. Kondisi ini menciptakan iklim ketakutan yang mendalam bagi warga sipil dan insan pers lokal.

Esktensifikasi Represi: Rekam Jejak Kekuasaan Junta

Untuk memahami pola penekanan kebebasan yang terjadi di Guinea, berikut adalah gambaran ketatnya kontrol pemerintah militer terhadap berbagai sektor kehidupan bernegara:

Tren Anti-Media Barat di Wilayah Sahel dan Afrika Barat

Pencekalan France 24 di Guinea menambah panjang daftar negara-negara di wilayah Afrika Barat yang memutus hubungan dengan media-media berbasis di Prancis. Langkah serupa sebelumnya telah diambil oleh rezim militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran geopolitik yang signifikan, di mana junta-junta militer lokal berusaha memutus pengaruh mantan penguasa kolonial dan membendung kritik atas kekuasaan otoriter mereka.

"Ini adalah bentuk keputusasaan rezim militer untuk menyembunyikan kebenaran dari rakyatnya sendiri," tegas seorang analis kebebasan pers Afrika Barat. Ia menambahkan bahwa tuduhan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM kini tidak lagi bisa diakses oleh publik akibat penutupan saluran berita independen.

Kini, publik Guinea berada dalam kegelapan informasi. Ketika saluran berita internasional dihentikan dan media lokal terus dipaksa tunduk pada sensor ketat, masa depan demokrasi dan kebebasan berekspresi di Guinea kian berada di ujung tanduk.