Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp10,2 M

Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup, termasuk hasil audit sementara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dalam konferensi pers, Senin (14/7). Meski identitas lengkap tersangka belum diungkap ke publik, sumber internal menyebutkan bahwa yang bersangkutan pernah memimpin pengelolaan taman satwa ikonik tersebut selama dua periode, yaitu pada tahun 2015 hingga 2023.

Audit BPKP Ungkap Kerugian Fantastis

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPKP Jatim, ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp10,2 miliar. Angka tersebut masih bersifat sementara dan dimungkinkan bertambah seiring dengan pendalaman lebih lanjut. Dugaan korupsi ini terjadi pada periode kepemimpinan tersangka beberapa tahun silam, saat ia menjabat sebagai pucuk pimpinan pengelola kebun binatang yang menjadi salah satu destinasi favorit warga Surabaya dan wisatawan luar kota.

Modus yang dilakukan diduga melibatkan rekayasa anggaran dan penggelembungan biaya operasional. Salah satunya adalah proyek renovasi sejumlah kandang satwa dan pembangunan fasilitas baru yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa dan perawatan kebun binatang justru diduga mengalir ke kantong pribadi dan sejumlah pihak terkait. Penyidik juga menemukan transaksi fiktif dalam pengadaan pakan satwa dan obat-obatan, yang nilai kontraknya tidak masuk akal bila dibandingkan dengan realisasi di lapangan.

Kronologi Penetapan Tersangka

Penetapan status hukum terhadap eks pejabat tersebut bukan terjadi secara tiba-tiba. Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa bulan terakhir. Berawal dari laporan masyarakat dan temuan internal, tim penyidik mulai mengumpulkan dokumen dan memeriksa sejumlah saksi. Setelah melalui gelar perkara yang ketat, bukti-bukti yang ada dianggap cukup kuat untuk menjerat yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi ini.

Sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain adalah pejabat struktural di lingkungan Kebun Binatang Surabaya, rekanan proyek, serta pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen keuangan dan barang bukti elektronik yang diyakini akan mengungkap jejak aliran dana ilegal. Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, serta denda yang memberatkan.

Langkah Hukum Lanjutan dan Pengembalian Kerugian

Saat ini, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah jika ditemukan bukti keterlibatan yang lebih luas. Kejaksaan juga akan berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh guna memastikan total kerugian negara yang sebenarnya, mengingat masih ada sejumlah pos anggaran yang belum selesai diperiksa.

Sebagai upaya pemulihan keuangan negara, Kejaksaan Negeri Surabaya membuka peluang bagi tersangka untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, meskipun hal itu tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Penyidik juga telah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah aset yang diduga terkait dengan hasil tindak pidana, termasuk rekening bank dan properti milik tersangka. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa potensi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan sebelum proses persidangan dimulai.

Dampak terhadap Pengelolaan dan Kepercayaan Publik

Kasus dugaan korupsi ini mencoreng citra Kebun Binatang Surabaya, yang selama ini menjadi salah satu ikon wisata di ibu kota Jawa Timur. Masyarakat mempertanyakan pengawasan internal dan eksternal yang selama ini berjalan, terutama mengingat kebun binatang tersebut menerima dukungan dari APBD maupun pendapatan mandiri. Beberapa aktivis hewan juga menyuarakan keprihatinannya karena dana yang seharusnya untuk kesejahteraan satwa justru diduga diselewengkan, yang berpotensi menurunkan standar perawatan koleksi fauna yang ada.

Pengamat ekonomi menilai bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan di Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga publik sejenis. Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui juru bicaranya menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola manajemen kebun binatang ke depan. Pihak manajemen Kebun Binatang Surabaya sendiri menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan akan bersikap kooperatif dalam memberikan data yang diperlukan. Kejaksaan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan guna memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di sektor fasilitas publik.