DPR Desak Pemerintah Evaluasi Keterlibatan Babinsa di Sektor Pajak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan sikap tegas terkait rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lembaga legislatif itu meminta pemerinta...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan sikap tegas terkait rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lembaga legislatif itu meminta pemerintah agar meninjau ulang secara menyeluruh kebijakan yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan tugas sipil perpajakan. Dorongan evaluasi mencuat di tengah kekhawatiran publik bahwa kehadiran aparat militer di ranah administrasi fiskal dapat menciptakan iklim intimidasi bagi para wajib pajak.
Comments (0)