Dosen UINSA Surabaya Tolak Pelantikan Achmad Muzakki Sebagai Rektor Kembali

Aktivisme akademis di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya kembali membara. Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Prof. Achmad Muzakki untuk periode 2026–2030 kini tidak lagi hanya disuarakan oleh elemen mahasiswa. Sejumlah dosen dan tenaga pendidik secara terbuka mulai menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap kepemimpinan rektor petahana serta tata cara penetapan kembali kepemimpinannya.

Retakan Internal dan Perlawanan Civitas Akademika

Aksi penolakan yang terjadi di UINSA Surabaya ini merupakan puncak dari gunung es ketegangan internal yang telah terakumulasi selama beberapa tahun terakhir. Keterlibatan langsung para dosen dalam jajaran penolak menandakan adanya krisis kepercayaan yang serius terhadap tata kelola institusi kampus yang menjadi salah satu pilar pendidikan Islam di Jawa Timur ini.

"Kami melihat ada pengebirian aspirasi akademis serta minimnya ruang dialog kritis di tingkat fakultas maupun senat. Kampus seharusnya menjadi ruang kebebasan berpikir, bukan sekadar pelaksana instruksi birokrasi yang kaku," ungkap seorang dosen UINSA yang memilih bersuara dalam koalisi penyelamatan kampus.

Para akademisi yang menolak kepemimpinan ulang ini menilai bahwa periode sebelumnya meninggalkan luka kelembagaan yang signifikan. Kebijakan pengambil keputusan yang dinilai sentralistik kerap mengabaikan suara akar rumput, sehingga iklim akademis dan kebebasan mimbar ilmiah dirasakan semakin menyempit.

Dinamika Pemilihan Rektor PTKN dan Akar Masalah

Sorotan tajam tidak hanya diarahkan pada figur rektor terpilih, tetapi juga pada sistem seleksi pimpinan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama. Berdasarkan aturan yang berlaku, proses penjaringan rektor melibatkan Komite Seleksi (Komsel) di tingkat pusat, yang acap kali dianggap mengurangi bobot suara Senat Akademik di tingkat universitas.

Kondisi ini menciptakan jurang pemisah antara keputusan birokrasi pusat dan realitas kebutuhan di daerah. Berikut adalah akar perdebatan struktural yang memicu gelombang perlawanan di UINSA Surabaya:

• Sentralisasi Keputusan: Penentuan posisi puncak kampus yang sangat bergantung pada pertimbangan kementerian, bukannya konsensus murni civitas akademika lokal.
• Defisit Legitimasi Moral: Terpilihnya kembali pemimpin yang ditolak oleh sebagian dosen dan mahasiswa berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola kampus.
• Tuntutan Transparansi Rekam Jejak: Minimnya evaluasi publik yang akuntabel terkait capaian kinerja dan integritas selama masa jabatan sebelumnya.

Mendesak Evaluasi Kementerian Agama

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang bersinergi dengan suara kritis para dosen terus menggemakan tuntutan utama: meminta Kementerian Agama RI untuk meninjau ulang dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penetapan rektor UINSA. Mereka menegaskan bahwa keberlanjutan kepemimpinan tanpa restu moral dari civitas akademika hanya akan melahirkan stagnasi akademik dan ketegangan berkepanjangan.

Hingga saat ini, pihak rektorat UINSA Surabaya belum memberikan respons resmi secara mendalam terkait eskalasi gerakan penolakan ini. Namun, keberanian jajaran dosen untuk tampil ke publik menandai babak baru dalam sejarah politik kampus UINSA—sebuah sinyal kuat bahwa demokratisasi dan transparansi di tubuh perguruan tinggi agama tidak bisa lagi diabaikan.