Sep 17, 2026
lurusin.

BERITA TERKINI · TANPA BERPUTAR

Cek Fakta

CIREBON — Pemprov Jabar Percepat Penataan Akses Pelabuhan Perikanan Kejawanan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk merevitalisasi akses utama menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebo

CIREBON — Pemprov Jabar Percepat Penataan Akses Pelabuhan Perikanan Kejawanan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk merevitalisasi akses utama menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon. Penataan kawasan strategis pesisir ini dinilai krusial guna mengurai kemacetan logistik distribusi hasil tangkapan laut sekaligus mendorong optimalisasi potensi wisata bahari di wilayah Pantura.

Kondisi jalur masuk pelabuhan yang selama ini kerap mengalami penyempitan akibat aktivitas pedagang kaki lima dan genangan air saat rob tinggi menjadi sorotan utama. Langkah pembenahan terpadu digulirkan menyusul tinjauan lapangan yang memperlihatkan urgensi intervensi infrastruktur skala provinsi.

Temuan Masalah dan Hambatan Mobilitas Logistik

Berdasarkan penelusuran di lapangan, PPN Kejawanan bukan sekadar simpul bongkar muat ikan berkapasitas besar, melainkan juga destinasi rekreasi warga dan terapi kesehatan air laut. Tumpang tindih antara arus kendaraan angkutan barang bertonase berat dan kendaraan wisatawan lokal selama bertahun-tahun memicu hambatan mobilitas ekonomi yang signifikan.

"Akses jalan menuju pelabuhan harus representatif, tertib, dan bebas hambatan. Kita tata secara terintegrasi agar rantai pasok perikanan berjalan cepat dan sektor pariwisata masyarakat setempat ikut terdongkrak," ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat meninjau titik krusial di kawasan Kejawanan.

Kronologi dan Rencana Aksi Penataan Koridor Kejawanan

Pemerintah daerah merancang peta jalan penataan infrastruktur melalui sejumlah tahapan terukur:

  1. Tahap 1 — Audit Tata Ruang dan Inventarisasi Sempadan Jalan: Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kota Cirebon melakukan pemetaan batas Ruang Milik Jalan (Rumija) guna mendata okupansi badan jalan tanpa izin.
  2. Tahap 2 — Penertiban Humanis dan Relokasi Pedagang: Pelaku usaha mikro di sepanjang jalur masuk diarahkan ke zona kuliner resmi di dalam kompleks pelabuhan untuk mencegah penumpukan lapak liar.
  3. Tahap 3 — Peningkatan Struktur Jalan dan Sistem Drainase: Pekerjaan fisik dimulai dengan betonisasi ruas jalan rentan rob, pelebaran lajur utama hingga 8 meter, serta normalisasi saluran pembuangan air menuju muara.
  4. Tahap 4 — Integrasi Moda dan Penataan Parkir Terpusat: Pembangunan kantong parkir khusus logistik perikanan agar armada truk pendingin tidak lagi memarkir kendaraan di bahu jalan umum.

Dampak Strategis bagi Ekosistem Pesisir Cirebon

Revitalisasi koridor penghubung ini diproyeksikan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian lokal. Efisiensi waktu tempuh distribusi ikan dari kapal penangkap menuju pasar induk diperkirakan meningkat hingga 40 persen setelah jalur ditata bebas hambatan.

Beberapa poin penguatan sektor perikanan dan pariwisata mencakup:

  • Pengurangan Susut Kualitas Ikan: Kelancaran truk berpendingin meminimalisir risiko pembusukan muatan segar akibat kemacetan.
  • Keamanan Wisatawan: Pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor meningkatkan keselamatan ribuan pengunjung harian.
  • Mitigasi Banjir Rob: Peninggian elevasi jalan melindungi akses ekonomi dari limpasan air laut pasang secara permanen.

Penataan akses PPN Kejawanan ditargetkan rampung bertahap dengan pengawasan ketat lintas dinas demi memastikan mutu konstruksi tahan terhadap abrasi dan lingkungan berkadar garam tinggi.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS khrisna-pertiwi

Reporter Kebijakan Publik. Menganalisis dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Comments (0)

User