Cek Fakta: OJK Hapus Data Nasabah Gagal Bayar Pinjol 2026?

Sebuah pesan berantai yang memuat klaim bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menghapus data nasabah gagal bayar pinjaman online (pinjol) mulai 28 April 2026 beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigator Lurusin terhadap sumber resmi, klaim tersebut tidak akurat dan masuk kategori HOAX.

Klaim yang Beredar

Narasi yang beredar menyebutkan bahwa OJK secara resmi akan menghapus seluruh data nasabah yang mengalami gagal bayar pinjol terhitung mulai 28 April 2026. Pesan tersebut umumnya disertai tangkapan layar yang menyerupai pengumuman resmi, lengkap dengan logo lembaga negara, dan diakhiri ajakan untuk membagikan informasi kepada kerabat. Dalam beberapa versi, klaim ditambahkan keterangan bahwa penghapusan data berlaku otomatis tanpa syarat, sehingga riwayat kredit bermasalah disebut akan bersih kembali.

Format pesan semacam ini mengikuti pola yang berulang: mencantumkan tanggal spesifik di masa depan, menggunakan nama institusi berwenang, dan menjanjikan kebebasan dari kewajiban finansial. Ketiga elemen tersebut merupakan indikator umum konten menyesatkan di ranah keuangan digital.

Hasil Verifikasi

Penelusuran dilakukan melalui tiga jalur. Pertama, pemeriksaan kanal resmi OJK, yakni situs ojk.go.id, akun media sosial terverifikasi, serta arsip siaran pers. Hasilnya: tidak ditemukan satu pun pengumuman, peraturan, maupun pernyataan resmi yang menyebut penghapusan data nasabah gagal bayar pinjol per 28 April 2026.

Kedua, penelusuran arsip klarifikasi. Data menunjukkan OJK telah berulang kali membantah narasi serupa dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali klaim penghapusan data gagal bayar beredar, sumber resmi OJK menegaskan bahwa informasi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan kebijakan lembaga.

Ketiga, pemeriksaan kerangka regulasi. Data riwayat kredit debitur di Indonesia dikelola melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang diatur dalam Peraturan OJK tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur. Penghapusan atau pemutihan data secara massal tanpa dasar hukum akan meruntuhkan fungsi SLIK sebagai instrumen penilaian risiko kredit. Tidak ada satu pun peraturan OJK maupun peraturan pemerintah yang memuat ketentuan dimaksud.

Fakta di Balik Narasi

Klaim ini diduga kuat merupakan distorsi dari kebijakan yang benar-benar ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Faktanya adalah kebijakan tersebut memiliki cakupan yang sangat berbeda: berlaku untuk kredit macet UMKM pada bank-bank Himbara, bukan untuk pinjaman online, dan dilakukan melalui mekanisme penghapusbukuan — bukan penghapusan utang maupun pemutihan data debitur secara otomatis.

Perbedaan ini krusial. Penghapusbukuan adalah tindakan administratif bank terhadap kredit yang sudah tidak tertagih, sementara kewajiban debitur tetap melekat sesuai perjanjian. Menggeneralisasi kebijakan tersebut menjadi penghapusan data gagal bayar pinjol untuk seluruh masyarakat adalah bentuk manipulasi konteks yang menyesatkan.

Selain itu, tanggal 28 April 2026 tidak memiliki rujukan pada dokumen resmi mana pun. Pola pencantuman tanggal jauh di masa depan kerap digunakan pembuat hoaks untuk menghindari verifikasi langsung dan memperpanjang umur sebaran konten.

Risiko bagi Masyarakat

Informasi tidak akurat semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian nyata. Masyarakat yang percaya dapat terdorong untuk sengaja tidak membayar cicilan pinjol dengan harapan datanya akan dihapus. Padahal, gagal bayar berdampak pada catatan SLIK, proses penagihan sesuai ketentuan, hingga konsekuensi hukum perdata. Klaim palsu juga kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk penipuan lanjutan, misalnya tawaran jasa pemutihan data berbayar yang mengarah pada pencurian data pribadi.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap kanal resmi OJK, arsip klarifikasi, serta kerangka regulasi yang berlaku, klaim bahwa OJK menghapus data nasabah gagal bayar pinjol mulai 28 April 2026 adalah tidak akurat. Tidak ada bukti berupa peraturan, siaran pers, atau pernyataan resmi yang mendukung narasi tersebut.

Rating: HOAX.

Masyarakat diimbau tidak membagikan pesan tersebut dan selalu memeriksa informasi keuangan melalui sumber resmi: situs ojk.go.id, Kontak OJK 157, serta layanan aplikasi Waspada OJK. Setiap kebijakan resmi OJK selalu diumumkan melalui kanal terverifikasi, bukan melalui pesan berantai.