BRUSSEL — Pengadilan Belgia Nyatakan Pembekuan Aset Bank Rusia Tidak Sah

Keputusan politik yang tergesa-gesa kerap kali menyisakan celah hukum yang fatal. Di jantung ibu kota Uni Eropa, pilar-pilar rezim sanksi Barat terhadap Federasi Rusia mulai menunjukkan keretakan yuridis yang serius. Mahkamah Tertinggi Administrasi Belgia, yang dikenal secara resmi sebagai Council of State, secara mengejutkan membatalkan keputusan pemerintah setempat yang menolak mencairkan aset milik lembaga keuangan swasta asal Rusia, BCS Bank.

Langkah peradilan tertinggi ini menjadi tamparan keras bagi otoritas Brussel. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Pemerintah Belgia gagal menyusun prosedur hukum yang transparan dan jelas dalam menangani permohonan pelepasan aset yang dibekukan. Lebih parah lagi, pemerintah terbukti melimpahkan tanggung jawab eksekutif tersebut kepada sebuah lembaga perantara yang sama sekali tidak memiliki wewenang konstitusional untuk memproses atau memblokir permohonan tersebut.

Aset milik BCS Bank terjerat dalam gelombang sanksi massal Uni Eropa yang diberlakukan sejak eskalasi konflik di Ukraina memuncak pada Februari 2022. Dalam kebijakan pengetatan finansial global tersebut, sekitar USD 300 miliar (sekitar Rp4.700 triliun) aset kedaulatan dan korporasi Rusia diblokir. Porsi terbesar dari dana raksasa tersebut tertahan di Euroclear, lembaga penyelesaian transaksi dan penyimpanan aset utama dunia yang berbasis di Brussel. Dana BCS Bank sendiri ikut terkunci karena ditempatkan melalui National Settlement Depository (NSD) Rusia yang ditargetkan oleh sanksi Uni Eropa.

Celah Hukum dan Delegasi Wewenang yang Bermasalah

Dalam pertimbangan hukum yang membongkar cacat birokrasi tersebut, para hakim Council of State menegaskan bahwa penerapan sanksi internasional tidak boleh diinterpretasikan sebagai tindakan permanen tanpa batas waktu. Otoritas eksekutif wajib tunduk pada asas kepastian hukum dan tidak diperbolehkan bertindak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang nasional.

"Sanksi ekonomi tidak dapat diasumsikan berlaku secara tanpa batas waktu. Pemerintah wajib menyediakan alur hukum yang transparan dan sah secara konstitusional ketika warga atau badan hukum mengajukan keberatan atas pembekuan aset mereka," tegas vonis pengadilan tersebut.

Putusan ini menyingkap praktik administrasi di Belgia yang cenderung menolak permohonan keberatan secara otomatis tanpa melalui uji materiil yang sah. Sejumlah ahli hukum keuangan internasional menilai bahwa tindakan melimpahkan wewenang penolakan kepada lembaga tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk maladministrasi berat yang mencederai prinsip supremasi hukum.

Pusat Aset Tertahan dan Potensi Efek Domino

Belgia kini memegang peranan sangat sensitif dalam konfrontasi finansial antara negara-negara Barat dan Moskow. Keberadaan Euroclear menjadikan negara anggota Uni Eropa ini sebagai pengelola utama dana pembekuan Rusia. Namun, ketidakjelasan regulasi lokal berpotensi memicu efek domino berupa gelombang gugatan balik dari puluhan bank dan investor Rusia lainnya.

Keretakan Rezim Sanksi Uni Eropa

Kemenangan BCS Bank di tingkat peradilan tertinggi Belgia menjadi preseden hukum yang sangat krusial. Keputusan ini memetakan realitas bahwa semangat konfrontasi geopolitik sering kali menabrak prinsip dasar perlindungan hak milik yang selama ini dianggungkan oleh Uni Eropa sendiri.

Jika Uni Eropa tidak segera membenahi mekanisme hukum dan administrasi sanksinya, kepercayaan investor internasional terhadap kepastian hukum di kawasan Eropa dipastikan akan tergerus. "Ketika hukum administrasi dikalahkan oleh retorika politik, maka legitimasi sistem keuangan Barat justru runtuh dari dalam," ungkap seorang pakar hukum internasional di Brussel. Putusan ini kini membuka alur baru bagi BCS Bank untuk menuntut pemulihan hak atas dana mereka, sekaligus menjadi peringatan keras bahwa sanksi ekonomi tidak bisa dijalankan secara sewenang-wenang tanpa pengawasan peradilan yang sah.