Argentina: Oposisi Ajukan Habeas Corpus Jelang Demo Lawan Kebijakan Milei

Ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok aktivis di Argentina kembali memuncak menjelang rencana demonstrasi besar-besaran bertajuk "Marcha de la Bronca". Menghadapi potensi tindakan represif aparat, pimpinan aliansi sayap kiri Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) bersama Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) resmi mendaftarkan gugatan habeas corpus ke pengadilan federal guna mencegah penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi.

Langkah hukum preventif ini diinisiasi langsung oleh dua tokoh oposisi sekaligus mantan anggota parlemen Kota Buenos Aires, Alejandro Bodart dan Celeste Fierro. Mereka meminta intervensi yudisial demi menjamin keselamatan dan hak konstitusional warga negara yang berencana turun ke jalan memprotes kebijakan ekonomi serta pemangkasan anggaran di bawah administrasi Presiden Javier Milei.

Kronologi dan Eskalasi Menjelang Aksi Massa

Konflik hukum ini berakar dari penetapan aturan ketertiban umum kontroversial yang diberlakukan secara ketat oleh pemerintahan Milei. Berikut adalah urutan eskalasi yang melatarbelakangi pendaftaran gugatan tersebut:

1. Konsolidasi Aksi Nasional: Aliansi buruh dan kelompok sayap kiri mengumumkan mobilisasi massa dari Plaza del Congreso menuju Plaza de Mayo sebagai bentuk penolakan terhadap paket reformasi fiskal dan deregulasi pasar.
2. Aktivasi Protokol Antipiket: Kementerian Keamanan menegaskan akan memberlakukan Protocolo para el mantenimiento del orden público yang melarang total pemblokiran akses jalan raya dan membolehkan pembubaran paksa.
3. Upaya Hukum Preventif: Mengantisipasi kriminalisasi demonstran, perwakilan hukum MST mengajukan permohonan habeas corpus ke pengadilan untuk melucuti kewenangan aparat melakukan penahanan tanpa izin hakim.

Ancaman Kriminalisasi Hak Bersuara

Dalam berkas permohonannya, Bodart dan Fierro menyoroti celah hukum dalam protokol keamanan Milei yang dinilai memberikan kekuasaan berlebihan kepada kepolisian tanpa mekanisme pengawasan pengadilan yang memadai.

"Protokol antipiket tersebut melegitimasi intervensi langsung pasukan keamanan tanpa perintah pengadilan sebelumnya, mengkategorikan setiap perkumpulan atau penutupan jalan parsial sebagai kejahatan tertangkap tangan (flagrante delicto), dan membuka ruang bagi penahanan sewenang-wenang," tegas perwakilan hukum MST dalam dokumen resminya.

Pihak penggugat mendesak sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik tidak diberangus dengan dalih menjaga ketertiban lalu lintas. Mereka menegaskan beberapa poin krusial dalam gugatan:

• Perlindungan Menyeluruh: Gugatan berlaku bagi seluruh partisipan maupun warga yang melintas di sepanjang koridor demonstrasi Plaza del Congreso hingga Plaza de Mayo.
• Pembatasan Otoritas Aparat: Kepolisian dilarang melakukan sweeping ilegal, intimidasi fisik, maupun penyitaan atribut demonstrasi tanpa instruksi yudisial formal.
• Jaminan Integritas Fisik: Negara wajib bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kekerasan atau cedera yang dialami massa aksi akibat tindakan eksesif aparat di lapangan.

Langkah hukum ini menjadi ujian penting bagi independensi peradilan Argentina dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum ketertiban umum rancangan eksekutif dengan perlindungan hak asasi serta kebebasan sipil fundamental di tengah krisis sosial-ekonomi yang kian meruncing.