ARGENTINA — Nicolás Pino Siap Tuntaskan Sengketa Bersejarah Lahan Palermo

Ketua umum Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, resmi terpilih kembali untuk masa jabatan dua tahun ke depan setelah meraup lebih dari 70 persen suara anggota. Kemenangan telak atas rival sekaligus mantan wakilnya, Marcos Pereda, menandai babak baru bagi organisasi agribisnis paling berpengaruh di Argentina tersebut. Salah satu target prioritas yang langsung dibidik Pino adalah mengakhiri perselisihan hukum berkepanjangan terkait kepemilikan kompleks pameran bergengsi Predio Ferial de Palermo di Buenos Aires.

Pino menegaskan bahwa sengketa yang telah membebani asosiasi dan kas negara selama lebih dari tiga dekade ini harus segera diselesaikan melalui kompromi politik dan hukum yang konkret. Tak lama setelah hasil pemungutan suara diumumkan, Pino mengungkapkan telah menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Argentina, Javier Milei, guna membahas masa depan sektor agrikultur serta status hukum lahan strategis tersebut.

Kronologi Sengketa Tiga Dekade Lahan Palermo

Penyelidikan atas sengketa lahan seluas belasan hektare di jantung distrik Palermo ini melibatkan friksi hukum lintas generasi dan pergantian rezim kekuasaan di Argentina. Berikut adalah rentang waktu konflik agraria bersejarah tersebut:

1. Tahun 1991: Pemerintahan Presiden Carlos Menem menjual lahan pameran Palermo kepada Sociedad Rural Argentina dengan nilai sekitar US$30 juta. Transaksi ini langsung memicu gelombang kritik dari parlemen dan publik karena harga jual dinilai jauh di bawah nilai pasar wajar (undervalued).
2. Tahun 2012: Melalui dekret eksekutif bernomor 2553/2012, Presiden Cristina Fernández de Kirchner secara sepihak membatalkan transaksi tahun 1991 tersebut. Pemerintah menyatakan penjualan itu cacat hukum dan menuntut pengembalian aset kembali ke pangkuan negara. SRA merespons dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan federal.
3. Periode 2015–2023: Sengketa tertahan di berbagai tingkatan pengadilan banding dan Mahkamah Agung, sementara lahan tetap dikelola oleh SRA di bawah status status quo hukum yang rentan.
4. Tahun 2024: Kepemimpinan baru SRA di bawah Pino berinisiatif membuka kembali negosiasi formal dengan pemerintahan libertarian Javier Milei untuk mencapai penyelesaian definitif.

“Masih ada hal-hal yang perlu diputuskan, tetapi kita harus mencapai kesepakatan dan, sekali untuk selamanya, menutup babak ini. Sangat krusial ini diselesaikan karena persoalannya berlarut-larut sejak era 1990-an,” tegas Pino dalam wawancaranya.

Manuver Hukum dan Pendekatan ke Rezim Javier Milei

Langkah Pino untuk menuntaskan konflik Palermo dinilai strategis mengingat iklim politik Argentina saat ini berada di bawah kepemimpinan Javier Milei yang pro-pasar dan berupaya mereformasi aset negara. Selama bertahun-tahun, isu kepemilikan lahan Palermo dijadikan instrumen politik oleh faksi-faksi berkuasa untuk menekan kelompok produsen agrikultur.

Dengan mandat elektoral yang kuat di internal SRA, Pino mengindikasikan bahwa pihaknya siap merumuskan skema ganti rugi atau restrukturisasi kepemilikan yang sah secara hukum agar fasilitas pameran internasional tersebut bebas dari ancaman penyitaan negara di masa depan. Upaya negosiasi ini diprediksi menjadi salah satu ujian terpenting bagi stabilitas hubungan antara sektor korporasi tani dan kabinet federal Milei.