APHI dan Gapki Dorong Protokol Bersama Percepat Pemadaman Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Di tengah meningkatnya frekuensi kebakaran yang dipicu musim kemarau panjang serta praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengambil sikap tegas. Kedua organisasi tersebut mendorong penguatan kolaborasi multipihak serta pembentukan protokol bersama yang bertujuan mempercepat pemadaman karhutla secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, penanganan karhutla kerap berjalan lambat karena belum adanya kesepakatan prosedur operasi baku yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Akibatnya, api sering kali menyebar luas sebelum aparat dan perusahaan sempat bertindak. Protokol bersama dinilai menjadi kunci untuk memangkas waktu respons, dari deteksi dini hingga pemadaman di lapangan.

Desakan Protokol Bersama

Dalam sejumlah forum diskusi dan pertemuan internal, APHI dan Gapki menegaskan bahwa protokol bersama harus mencakup seluruh rantai penanganan karhutla, mulai dari deteksi dini, mobilisasi sumber daya, hingga evaluasi pasca-pemadaman. Kejelasan pembagian peran antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga penegak hukum menjadi syarat utama agar protokol tersebut benar-benar dijalankan di lapangan.

"Kami berharap protokol bersama ini tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi benar-benar dijalankan oleh semua pihak. Koordinasi yang baik sejak awal akan menentukan seberapa cepat api bisa dipadamkan," demikian pernyataan bersama yang disampaikan kedua asosiasi kepada publik.

Menurut APHI dan Gapki, salah satu hambatan terbesar selama ini adalah perbedaan prosedur antarwilayah. Satu daerah mungkin memiliki sistem pemadaman yang cepat, tetapi daerah lain masih bergantung pada cara-cara konvensional. Dengan adanya protokol yang diadopsi secara konsisten, kecepatan dan kualitas penanganan diharapkan menjadi lebih seragam di seluruh Indonesia.

Kolaborasi Multipihak Jadi Kunci

Selain protokol, kedua asosiasi menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. Kebakaran hutan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Perusahaan perkebunan dan pengelola hutan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga relawan masyarakat di lapangan. Beberapa langkah konkret yang disuarakan antara lain:

• Pembentukan pos komando terpadu di setiap provinsi rawan karhutla;
• Penyediaan data titik panas (hotspot) secara real-time yang dapat diakses seluruh pihak;
• Pelatihan dan pembekalan tim pemadam tingkat desa yang melibatkan masyarakat sekitar;
• Pemanfaatan teknologi seperti drone, citra satelit, dan sistem peringatan dini.

Kolaborasi semacam ini dinilai penting mengingat luasnya wilayah hutan Indonesia yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tanpa koordinasi yang solid, upaya pemadaman berisiko tumpang tindih atau justru meninggalkan titik-titik api yang tidak terpantau.

Mencegah Lebih Baik daripada Memadamkan

Meski fokus utama adalah percepatan pemadaman, APHI dan Gapki juga mengingatkan bahwa langkah pencegahan tetap menjadi prioritas. Setiap titik api yang berhasil dicegah berarti menghemat biaya, sumber daya, dan melindungi kesehatan masyarakat.

Kedua asosiasi mendorong perusahaan anggota untuk memperkuat pengelolaan lahan, patroli rutin, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran ilegal. Partisipasi aktif masyarakat sekitar hutan juga menjadi perhatian, mengingat sebagian besar kebakaran kerap bermula dari aktivitas manusia.

Harapan ke Depan

Langkah APHI dan Gapki mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang selama ini mendesak keterlibatan sektor swasta secara lebih nyata dalam penanganan karhutla. Jika protokol bersama berhasil dirumuskan dan dijalankan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memutus siklus kebakaran tahunan yang selama ini merugikan lingkungan, ekonomi, dan kesehatan publik.

Yang perlu dijaga adalah konsistensi. Sejarah penanganan karhutla di Indonesia menunjukkan bahwa banyak inisiatif kuat lahir di musim kemarau, tetapi mengendur ketika musim hujan tiba. Karena itu, protokol bersama ini diharapkan diikuti komitmen jangka panjang, termasuk pendanaan berkelanjutan dan evaluasi berkala oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, keselamatan hutan adalah tanggung jawab bersama. Dengan protokol yang jelas, kolaborasi yang solid, dan komitmen yang berkelanjutan, percepatan pemadaman karhutla bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang bisa diwujudkan.