Anggota Kongres AS Ditahan Pemukim Bersenjata di Tepi Barat

Perjalanan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat ke wilayah pendudukan Tepi Barat berubah menjadi insiden diplomatik setelah politikus Demokrat terkemuka, Ro Khanna, menyatakan dirinya sempat ditahan oleh sekelompok pemukim Israel bersenjata. Kejadian ini memicu kecaman internasional dan membuka kembali perdebatan sengit tentang meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina dan pengunjung asing di kawasan yang diduduki Israel itu.

Khanna, yang dikenal sebagai suara progresif di Partai Demokrat dan kerap mengkritik kebijakan pemukiman Israel, sedang melakukan kunjungan resmi bersama sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS lainnya. Rombongan hendak mengunjungi proyek bantuan kemanusiaan di dekat Hebron ketika mobil mereka dihadang oleh sekitar selusin pemukim bertopeng yang membawa senapan serbu dan pentungan. “Mereka memerintahkan kami keluar dari kendaraan, mengarahkan senjata, dan menahan kami selama lebih dari setengah jam dengan dalih kami memasuki zona terlarang,” tulis Khanna dalam unggahan media sosialnya.

Kronologi Penahanan yang Memicu Kemarahan

Insiden berlangsung pada Sabtu siang di area yang berdekatan dengan permukiman ilegal Kiryat Arba, yang oleh hukum internasional dianggap sebagai bagian dari Tepi Barat yang diduduki. Rombongan DPR AS yang berjumlah enam orang, termasuk staf dan penerjemah, sedang dalam perjalanan menuju lokasi pembongkaran rumah warga Palestina yang dilakukan militer Israel. Khanna meneguhkan bahwa kunjungan tersebut telah dikoordinasikan dengan otoritas militer Israel dan mereka membawa dokumen lengkap.

“Ketika kami menunjukkan identitas sebagai anggota Kongres Amerika Serikat, mereka hanya tertawa. Satu pemukim mengacungkan senjata ke arah saya dan berkata, ‘Anda tidak punya hak di sini.’ Itu pengalaman yang sangat merendahkan, bukan hanya untuk kami, tapi untuk seluruh rakyat Palestina yang hidup di bawah intimidasi semacam ini setiap hari,”

Pasukan Israel yang tiba di lokasi sekitar 40 menit kemudian membubarkan pemukim, namun tidak melakukan penangkapan. Sikap permisif ini menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia yang menilai tentara kerap membiarkan pemukim bertindak di luar hukum terhadap warga Palestina maupun pengunjung internasional.

Reaksi dan Kecaman Beruntun

Kantor Perdana Menteri Israel awalnya membantah adanya penahanan, menyebutnya sebagai “kesalahpahaman administratif”. Namun setelah bukti video dan kesaksian anggota delegasi lainnya menguat, pemerintah Israel menyatakan akan menyelidiki. Menteri Luar Negeri AS, dalam pernyataan resmi, menyatakan “keprihatinan mendalam” dan meminta akuntabilitas penuh. “Tindakan pemukim bersenjata yang menahan pejabat terpilih AS di tanah pendudukan adalah pelanggaran serius terhadap norma diplomatik,” tegas jubir Kementerian Luar Negeri AS.

Di dalam negeri, insiden ini mempertajam perpecahan bipartisan soal Israel. Anggota DPR dari Partai Republik mengecam pemukim, namun tetap menekankan pentingnya aliansi, sementara sayap progresif Demokrat menuntut peninjauan ulang bantuan militer miliaran dolar AS ke Israel. Khanna sendiri mendorong pengesahan rancangan undang-undang yang menargetkan kekerasan pemukim dengan sanksi individu.

Konteks Meningkatnya Kekerasan Pemukim

Insiden yang menimpa Khanna bukanlah peristiwa terisolasi. Data PBB menunjukkan lebih dari 1.200 serangan pemukim terhadap warga Palestina terjadi sepanjang tahun lalu, naik 45% dari tahun sebelumnya. Pembakaran lahan pertanian, perusakan properti, dan serangan fisik menjadi pola yang berulang, seringkali tanpa konsekuensi hukum berarti bagi pelaku. Organisasi Yesh Din Israel mencatat hanya 3% pengaduan kekerasan pemukim yang berujung pada dakwaan.

Kehadiran permukiman di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut Konvensi Jenewa Keempat, terus menjadi ganjalan utama dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Dengan lebih 700.000 pemukim tersebar di wilayah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka, ketegangan kian membara. Kunjungan pejabat asing pun tidak lagi kebal dari konfrontasi langsung—mengirim pesan bahwa krisis ini melampaui batas lokal.

Bagi Khanna, pengalaman pahit ini akan dibawa kembali ke Washington sebagai bukti nyata perlunya perubahan pendekatan AS terhadap Israel. “Kami akan memperjuangkan akuntabilitas, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk setiap warga Palestina yang suaranya tidak didengar,” ujarnya penuh penekanan emosional.