AFRIKA SELATAN — Sengketa Biaya Hukum Kepolisian Hambat Pengadilan Pembunuhan Simelane

Di ruang sidang Komisi Penyelidikan Khampepe yang hening, tirai yang menutup misteri penundaan kasus kejahatan era Apartheid perlahan tersingkap. Mantan Menteri Kepolisian Afrika Selatan, Nathi Nhleko, memberikan kesaksian krusial yang membongkar benang kusut di balik mandeknya penuntutan pidana pasca-Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC). Kesaksian tersebut menyoroti keputusan Kepolisian Afrika Selatan (SAPS) yang menolak membiayai biaya hukum para pensiunan polisi yang menjadi terdakwa.

Keputusan administratif tersebut, menurut Nhleko, menjadi batu sandungan utama yang secara langsung menghentikan proses hukum dalam kasus penculikan dan pembunuhan aktivis anti-apartheid, Nokuthula Simelane. Kasus yang telah menggantung selama lebih dari empat dekade ini menjadi simbol betapa rumitnya memenjarakan para pelaku kejahatan masa lalu ketika birokrasi negara justru saling mengunci.

Labirin Birokrasi dan Penundaan Keadilan

Nokuthula Simelane, seorang kurir berusia 23 tahun untuk sayap bersenjata Kongres Nasional Afrika (ANC), diculik oleh Satuan Khusus Kepolisian Apartheid pada tahun 1983. Ia disiksa secara brutal dan jasadnya tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Ketika kejaksaan akhirnya memutuskan untuk menuntut mantan anggota kepolisian yang terlibat pada 2016, publik berharap keadilan segera ditegakkan. Namun, persidangan justru membeku akibat sengketa keuangan antara para terdakwa dan SAPS.

Dalam kesaksiannya di hadapan Hakim Pensiunan Sisi Khampepe, Nhleko menjelaskan bahwa SAPS menolak menanggung biaya pengacara bagi mantan anggotanya karena tindakan kejahatan yang dituduhkan dianggap berada di luar mandat tugas resmi mereka. Keputusan ini memicu pertempuran hukum berkepanjangan di Pengadilan Tinggi, di mana para terdakwa menuntut agar negara tetap membiayai pembelaan mereka.

"Penolakan pembiayaan biaya hukum oleh SAPS memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap berjalannya penuntutan pasca-TRC. Tanpa kepastian pembiayaan pembelaan, proses pidana utama tidak dapat berjalan dan terus mengalami penundaan," tegas Nathi Nhleko dalam sidang komisi tersebut.

Dilema Etis dan Analisis Pembiayaan Hukum Terdakwa

Kasus ini memicu perdebatan sengit di Afrika Selatan mengenai apakah uang pembayar pajak layak digunakan untuk membiayai pembelaan hukum para mantan pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Di satu sisi, undang-undang menjamin hak atas peradilan yang adil, tetapi di sisi lain, publik menolak pendanaan bagi arsitek kekerasan Apartheid.

Indikasi Intervensi Politik Pasca-TRC

Penyelidikan yang dipimpin oleh Komisi Khampepe tidak hanya berfokus pada masalah teknis pembiayaan, tetapi juga mendalami dugaan intervensi politik berbobot tinggi yang secara sengaja menghentikan kasus-kasus rekomendasi TRC. Banyak pihak mencurigai adanya kesepakatan rahasia di tingkat atas untuk melindungi pejabat era Apartheid dan mantan pejuang kemerdekaan dari penuntutan saling silang.

Bagi keluarga Nokuthula Simelane, penundaan akibat sengketa biaya hukum ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pembangkangan terhadap nilai keadilan. Mereka harus menyaksikan para saksi dan terdakwa meninggal dunia satu per satu karena usia tua sebelum fakta kebenaran terungkap sepenuhnya di meja hijau.

Investigasi Komisi Khampepe terus berlanjut untuk membongkar apakah alasan administratif seperti penolakan pembiayaan hukum SAPS ini merupakan murni kebijakan hukum atau sekadar taktik penundaan yang dirancang secara sistematis untuk membiarkan kejahatan masa lalu kedaluwarsa oleh waktu.